 |
| Ir. Darwis |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Sejak awal musim tanam sejumlah petani di Kecamatan Asakota Kota Bima mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, padahal tanaman mereka saat ini sangat membutuhkan pupuk untuk merangsang pertumbuhan.
Kepada wartawan, salah seorang Petani mengaku usia tanaman jagungnya saat ini sudah mencapai 20 lebih hari, berarti sudah waktunya untuk dilakukan pemupukan. Namun sayangnya, kepada wartawan ia mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Salah satu Distributor pupuk di Kota Bima, Raodah Direktur CV Wiratama menjelaskan secara detail cara pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggungjawab pihaknya. Salah satu kendala distribusi pupuk sehingga pihaknya tidak bisa menyalurkan secara maksimal adalah disebabkan oleh input ERDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dari Dinas ke Distributor belum sepenuhnya 100 persen atau hanya sekitar 60 persen saja.
"Jatah per pengecer tergantung jumlah ERDKK-nya, ERDKK baru masuk ke kita sekitar 60 persen, sementara 40 persennya sedang disusun oleh Penyuluh bersama Dinas. Jadi, mana yang diinput itulah yang kami distribusikan," jelasnya kepada Garda Asakota, Kamis (23/1).
Diakuinya untuk Kota Bima ada dua Distributor sebagai penyalur pupuk bersubsidi yakni pihaknya CV Wiratama dan CV Rijki. Khusus untuk CV Wiratama, melayani kebutuhan pupuk di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur dengan alokasi pupuk lebih kurang 400 lebih ton setahun untuk Asakota dan Rasanae Timur sebanyak 500 lebih ton dalam setahun. "Jatah pupuk Asakota dibagi ke 8 Pengecer dan 15 Pengecer untuk wilayah di Rasanae Timur," ungkapnya.
Sementara itu, Kadis Pertanian dan Peternakan Kota Bima, Ir. Darwis, mengungkapkan bahwa jumlah ERDKK Kota Bima tahun ini sekitar 3 ribu lebih ton untuk Urea. Sementara untuk jatah subsidinya hanya sekitar 1.800 ton per tahun atau sekitar 63 persen.
"Kita sudah usulkan ERDKK-nya lebih dari 3.000 ton, namun yang disubsidi hanya 60 persen karena segitulah kemampuan keuangan Negara. Untuk itu diharapkan petani juga dapat membeli pupuk yang non subsidi," ungkapnya.
Untuk itu, melihat kemampuan Negara dalam menanggung subsidi pupuk sangat terbatas, seharusnya awal-awal penanaman petani dianjurkan bisa menggunakan pupuk kandang terlebih dahulu untuk penghematan pupuk kimia. "Dan kalaupun ada stok pupuk jangan digunakan semuanya, sisihkanlah untuk pemupukan berikutnya," sarannya.
Meski demikian pihaknya berjanji terhadap kekurangan jatah pupuk subsidi ini Dinas akan terus berupaya meminta alokasi tambahan baik ke Provinsi maupun ke Pemerintah Pusat. "Bahkan kita sudah bersurat ke Provinsi, kita minta penambahan 1.000 ton," akunya.
Darwis menambahkan bahwa selama ini diakuinya penggunaan beragam jenis pupuk telah berdampak pada kerusakan tanah, tanaman, hewan dan bahkan manusia. Kemudian dosis penggunaan pupuk terlalu tinggi, tidak memenuhi standar sehingga berdampak negatif pada tanaman seperti hijau terus, merusak daun, dan lain-lain.
"Kadang 4 sak pupuk untuk 1 hektar dipakai semuanya, padahal sebagiannya bisa disisihkan untuk pemupukan berikutnya. Tapi karena penggunaan berlebihan sehingga terkadang kita merasakan kelangkaan pupuk apalagi di tengah terbatasnya subsidi dari pemerintah," pungkas Darwis. (GA. 212*)
