-->

Notification

×

Iklan

IGP Aryadi Ingin Jadikan Dinas Kominfotik Menjadi RAMAH dan INDAH

Sunday, January 12, 2020 | Sunday, January 12, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-01-12T10:20:27Z
Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, IGP Aryadi.

Mataram, Garda Asakota.-

Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, IGP Aryadi, mengungkapkan keinginannya menjadikan Dinas yang dipimpinnya itu menjadi sebuah dinas yang RAMAH dan INDAH.

"RAMAH itu bermakna Responsif atau Cepat Tanggap dan Amanah. Integritas itu menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Sementara INDAH itu memiliki makna Informatik Dialogis atau Komunikatif dan Aman, serta Humanis atau kemampuan berkolaborasi," jelas pria yang punya segudang pengalaman dalam membidangi Bidang Kehumasan sejak beberapa tahun lalu menjadi Kabag Humas Setda Kabupaten Bima di Era Bupati Bima, H Zainul Arifin, kepada wartawan usai didefinitifkan dan  dilantik menjadi Kadis Diskominfotik Provinsi NTB.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kominfotik yang dipimpinnya ini, pihaknya mengaku salah satu kuncinya adalah adanya kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga Pers yang ada, akademisi serta stakeholder masyarakat lainnya.

"Inti penting yang ingin kita wujudkan adalah adanya Open Goverment atau pemerintahan yang terbuka atau pemerintahan yang tidak membangun sekat dengan masyarakatnya," kata Aryadi.

Paska didefinitifkan sebagai Kadis, pihaknya akan langsung bergerak mengaktifkan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Perangkat Daerah yang ada. 

"Dengan pemberian Bimtek dan pelatihan maka SDM yang menangani informasi dan dokumentasi perangkat daerah itu bisa bersikap komunikatif dan dialogis dengan media, akademisi dan masyarakat lainnya. Jadi mereka tidak boleh bersikap tertutup dan alergi dengan masyarakat. Apalagi semua program unggulan Pemprov dibreakdown di Perangkat Daerah," terangnya.

Langkah kedua, pihaknya mengaku akan membangun Sistem Informasi yang kuat dan aman maka sesuai Perpres 65/2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan karena hal ini adalah inti dari Open Goverment, maka kedepan pihaknya mengaku akan membentuk Pusat Data yang bisa memantau dan bertukar beragam opini publik.

"Sehingga kalau masyarakat NTB ini diberikan ruang untuk berkomunikasi tentu nanti akan muncul trust atau kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kita harapkan masyarakat nantinya bisa secara bersama-sama memberikan kontribusinya dalam membangun NTB," ujar Aryadi.

Sementara dalam aspek penanganan bidang Statistik yang juga menjadi kewenangan Dinasnya, pihaknya mengaku statistik yang ditangani Dinasnya adalah statistik yang bersifat sektoral atau yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan dan program.

"Sementara statistik dasar itu dilaksanakan oleh BPS. Diskominfotik juga bermitra dengan BPS, sehingga prioritas kami juga adalah menghadirkan NTB Satu Data yang disokong oleh data-data yang kongkrit. NTB Satu Data ini juga akan menjadi prioritas untuk dibenahi, dan kami sedang menuju kearah itu. Jadi setiap perangkat daerah itu ada pejabat khusus yang menangani data-data ini, dan karena adanya kemitraan dengan BPS, maka kami berharap BPS nanti dapat melakukan pembinaan terhadap hal ini sehingga nanti NTB Satu Data dengan Satu Data Indonesia akan terkoneksi antara satu dengan yang lainnya," pungkas IGP Aryadi. (GA. Im*)
×
Berita Terbaru Update