Kota Bima, Garda Asakota.-
Dua Wakil Ketua DPRD Kota Bima menggelar kegiatan sosialisasi Perda APBD dihadapan warga masyarakat Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, yang dipusatkan di lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi (Minggu, 22/12). Hadir pada kegiatan tersebut Lurah serta Rt Rw se-Kelurahan Jatiwangi serta tokoh masyarakat setempat.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, didampingi Wakil Ketua, Hj. Rini Anggriani, SE, menerangkan secara panjang lebar terkait sosilisasi Perda yang tengah dilaksanakan pihaknya.
Berbicara Perda, kata dia, juga berbicara APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Bima yaitu tentang visi misi pemerintah hari ini HM. Lutfi, SE dan Feri Sofiyan, SH, apa saja janji politinya yang telah direalisasikan ataupun yang belum melalui kebijakan politik anggaran pemerintah daerah yang semuanya dituangkan kedalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Mulai dari anggaran pembangunan Masjid Agung Al-Muwahiddin kemudian insentif K2, insentif Rt-Rw plus HP Android lalu pengadaan ambulance per kelurahan, kartu BPJS gratis, terbukanya 10 ribu lapangan kerja termasuk di dalamnya adalah bagaimana pihaknya bersama pemerintah telah memutuskan anggaran pembangunan Rp1 milyar per Kelurahan.
"Dan konteks mengenai dana kelurahan ini kami harap Lurah bersama komponen masyarakatnya diskusikan termasuk emak-emak untuk duduk rembuk bersama tentang apa saja peruntukan dana Rp1 milyar ini, biar terang benderang dan tidak ada dusta di antara kita. Sementara kami di legislatif hanya berjuang bagaimana menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat agar bisa terpenuhi," ungkapnya.
Selanjutnya kata Samsuri, Kota Bima berdiri berdasarkan Konstitusi UU Nomor 13 tahun 2002 tentang pemekaran wilayah dan itu berarti umur Kota Bima sudah menginjak 17 tahun. Tentunya, di usia yang memasuki masa puber itu muncul pertanyaan masyarakat hari ini, apakah K2 itu sudah terbayarkan atau tidak?.
"In syaa Allah untuk hal ini akan kita luncurkan tahun 2020 mendatang sebesar Rp500 ribu per honorer K2 dengan total keseluruhan sebesar 7,5 milyar," terangnya.
Selain beberapa item di atas, kemudian dianggarkan juga dana sebesar Rp35 milyar untuk pembuatan kartu BPJS, kemudian pemerintah juga sesuai visi misinya menyediakan 10 ribu lapangan kerja dengan menganggarkan dana sebesar Rp7,5 milyar untuk kelompok usaha masyarakat yang juga akan diluncurkan di tahun 2020 mendatang. "Dana Rp7,5 milyar ini bukan untuk warga miskin tetapi untuk masyarakat yang mau berusaha," jelasnya.
Kemudian tentang pembangunan Masjid Agung Al-Muwahiddin Bima sebagai icon sekaligus kebanggaan Kota Bima namun hingga usia yang ke 17 tahun masjid tersebut belum tuntas dikerjakan.
Kalau di jaman HMQ masjid apung selesai dalam setahun itu karen lahannya adalah aset daerah sehingga bisa di anggarkan melalui belanja modal yang bisa di tenderkan. Berbeda dengan Masjid Agung yang bukan di atas tanah aset daerah Kota Bima melainkan aset Yayasan yang di ketuai oleh H. Zainul Arifin yang berdasarkan aturan harus memenuhi beberapa unsur.
"Dan Alhamdulillah beberapa waktu lalu administrasinya telah selesai sehingga kita telah menganggarkan Rp10 milyar tahun 2020 untuk pembangunan Masjid Agung," ucapnya.
Lalu janji politik insentif Perangkat Rt Rw sebesar Rp500 ribu per bulan di tahun pertama kepemimpinan langsung di tunaikan kemudian janji HP Android untuk Rt Rw sedang dalam tahapan proses karena fungsi dan kegunaan gadget ini harus jelas karena kita menggunakan uang Negara.
"Karena itu saat ini pemerintah sedang merancang sistem penerapannya seperti apa dan untuk hal tersebut telah di anggarkan dana senilai Rp10 miliar untuk penataan Sistem IT, ya step by step dulu kita mengatur sebuah pemerintahan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati karena kita menggunakan anggaran negara," terangnya.
Tentang Ambulance untuk semua kelurahan, tahun ini diakui duta PAN ini baru dianggarkan untuk 8 unit ambulance yang diprioritaskan dulu untuk kelurahan yang berada di pinggiran kota yang jauh dari Puskesmas dan RS.
"Sekali lagi saya sampaikan bahwa berbicara janji politik yang tertuang dalam RPJMD itu dilaksanakan selama lima tahun kepemimpinan yang akan tetap kita anggarkan tiap tahunnya terkait dengan visi-misi pemerintah hari ini," pungkasnya. (GA. 003*)
