 |
| Sekertaris BLUD Bima, H. Suharto, S, Kep. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, K. Hindro Kusumo, kepada Garda Asakota beberapa waktu lalu pernah mengakui bahwa imbas dari terjadinya defisit anggaran yang saat ini tengah dialami oleh BPJS Kesehatan berdampak pada telatnya pembayaran klaim BPJS ke berbagai Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Bima termasuk salah satunya adalah dengan RSUD Bima.
"Saat ini terus terang BPJS Kesehatan tengah mengutang sebesar Rp40 milyar ke berbagai Faskes yang ada termasuk RSUD Bima," terangnya pada saat itu," ungkapnya dalam kesempatan wawancara.
Pengakuan Kepala BPJS Kesehatan tersebut rupanya dibenarkan oleh pihak RSUD Bima. Saat dikonfirmasi wartawan, Sekertaris BLUD Bima, H. Suharto, S, Kep, mengakui bahwa persoalan itu tentunya menjadi hal yang benar-benar menguras energi pihaknya di RSUD Bima manakala biaya klaim tersebut tidak mampu di tunaikan oleh pihak BPJS Kesehatan.
"Padahal dari dana klaim tersebutlah semua pelaksanaan kegiatan di Faskes bisa berjalan, mulai dari biaya pelayanan hingga biaya operasionalnya," ungkapnya kepada Garda Asakota, Jumat (8/11).
Suharto mengakui bahwa dari BPJS Kesehatan Bima, RSUD selalu menerima dana klaim BPJS berkisar antara Rp2,4 hingga Rp4 milyar per bulannya. Dari total dana tersebut diakuinya sekitar 43 persennya digunakan untuk jasa pelayanan 700 orang tenaga kesehatan dan karyawan di RSUD.
Sedangkan 57 persennya untuk biaya operasional seperti pembangunan gedung seperti yang saat ini tengah dikerjakan yaitu Gedung VIP A, kemudian juga dipakai untuk biaya makan minum pasien termasuk obat-obatan juga pembelian alkes serta untuk biaya operasional rutin lainnya untuk memperlancar proses pelayanan.
"Memang benar per bulanya BPJS Kesehatan rutin menunaikan pembayaran klaim BPJS ke BLUD Bima sebesar Rp2,5 hingga Rp4 milyar per bulannya tetapi tidak semua dana tersebut dipergunakan untuk gaji," jelasnya.
Disampaikannya bahwa hingga saat ini dana klaim BPJS Kesehatan yang telah di tunaikan oleh BPJS ke RSUD Bima itu baru sampai bulan Juni saja sementara mulai dari Juli hingga Oktober 2019 itu belum dibayarkan.
Artinya, kata dia, terhitung sudah empat bulan terakhir klaim belum dibayarkan. Jika di rata-ratakan Rp2,5 milyar perbulannya maka pihak BPJS masih nunggak Rp10 milyar ke RSUD.
"Sementara di satu sisi proses pelayanan maupun operasional di RSUD itu berlangsung setiap hari yang tentunya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mungkin ini imbas dari defisit anggaran yang terjadi saat ini dalam tubuh BPJS Kesehatan makanya suasana di RS terlihat agak dingin, teduh dan sendu," tuturnya panjang lebar.
Untuk mengatasi persoalan ini lanjutnya pihak RSUD tengah melakukan langkah-langkah taktis atau sedang mengupayakan bersama pemerintah daerah untuk mencari dana talangan berupa permohonan pinjaman ke berbagai Bank Pemerintah yang ada dengan jaminan klaim BPJS, yang artinya pihak BPJS Kesehatan ikut memfasilitasi upaya tersebut.
Lalu ketika di singgung bagaimana RSUD mengatasi pembiayaan kegiatan selama kurun waktu empat bulan tersebut, Suharto mengakui bahwa pihak RS tahun kemarin ada surplus dari dana tahun lalu sebesar Rp8 milyar. Dari dana inilah, yang membantu pihaknya selama empat bulan terakhir.
"Karenanya penggunaan dananya benar-benar efektif dan efisien demi keberlanjutan kegiatan pelayanan dan operasional kita dalam melayani masyarakat yang membutuhkan. Semoga dalam waktu dekat ini upaya yang kami lakukan bersama pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan untuk mencari dana talangan bisa terealisasi," harapnya singkat. (GA. 003*)
