Plh Assissten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Ir Yuni Astuti, saat menyerahkan cinderamata kepada Kasubag Hubungan Media Biro Humas Setda Provinsi NTB, Ibu I'natul Muslimah Ibrahim, S.STP.,MM., Rabu 13 November 2019 di Kantor Pemprov Jateng.
Keberadaan Desa Wisata saat sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh para pelancong dari wilayah perkotaan.
Berkembangnya desa wisata tentu saja akan menghidupkan kehidupan ekonomi masyarakat di pedesaan. Memberikan multiplier effects terhadap usaha-usaha kreatif bagi masyarakat di pedesaan.
Sebagai salah satu daerah yang mengembangkan destinasi Desa Wisata, Pemerintah Provinsi NTB perlu mendapatkan ilmu atau pembelajaran tentang bagaimana membangun desa wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi lainnya seperti salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah.
Forum Wartawan DPRD NTB bersama dengan bagian humas DPRD NTB dan Biro Humas Setda Provinsi NTB pada Rabu 13 November 2019 dan Kamis 14 November 2019, secara langsung bertandang ke Pemprov Jateng untuk mendapatkan sejumlah informasi dan pengetahuan tentang bagaimana provinsi ini membangun serta mengembangkan desa wisatanya.
Ditemui oleh Plh Assissten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Ir Yuni Astuti, serta Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Jateng, Ir. Prambudi Trajutrisno, mereka mengungkapkan salah satu kelemahan dari pengembangan pemasaran sejumlah destinasi wisata di Jateng adalah persoalan keterbatasan akses udara.
"Meski bandar udaranya bertaraf internasional namun akses langsung penerbangannya hanya untuk Singapura dan Malaysia saja. Sempat dibuka untuk jalur penerbangan udara lainnya namun maskapai penerbangan nya hanya bertahan selama beberapa saat saja. Inilah yang mengakibatkan jumlah wisman kami sempat menurun di tahun 2018 lalu," ujar Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Jateng, Ir. Prambudi Trajutrisno, Rabu 13 November 2019 di Semarang Jateng.
Dijelaskannya menyangkut pengembangan Desa Wisata di Jateng, pihak Pemda Provinsi Jateng sendiri menurutnya telah memproduk Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang langsung diikuti dengan penerbitan Pergub sebagai pedoman pelaksanaan anggarannya.
"Dan disertai dengan pengalokasian anggaran untuk 100 Desa Wisata di tahun anggaran 2020 dengan rincian lima desa wisata yang kategorinya maju mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1 Milyar. Dan 10 desa wisata untuk kategori berkembang mendapatkan alokasi anggaran masing-masing Rp500 juta. Lalu sisanya 85 Desa Wisata yang masuk kategori berpotensi masing-masing mendapat alokasi anggaran sebesar Rp100 juta," ungkap Prambudi.
Pengembangan desa wisata ini, lanjutnya, telah dimulai sejak lima (5) tahun yang lalu dengan lahirnya Forum Koordinasi Desa Wisata (FK Des Wita), dan setiap tiga bulan sekali Dinas Pariwisata Jateng mengadakan pertemuan dengan desa-desa wisata, rutin menggelar workshop, pembinaan, bimtek termasuk pendampingan dalam melakukan penguatan atraksi wisatanya.
"Termasuk melakukan penguatan kualitas SDM Pokdarwis ini dengan membangun jaringan kemitraan dengan perbankan dan pihak-pihak swasta lainnya untuk pemanfaatan CSRnya sehingga mereka mampu mengembangkan usahanya dan tidak lagi menunggu bantuan dari APBD," terang Prambudi.
Salah satu contoh desa wisata yang sudah berhasil dengan dana CSR ini adalah Desa Wisata Ponggok Klateng yang sudah bisa menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp9 Milyar. Bahkan konsep pengembangannya mereka sudah bisa menyekolahkan anak-anak di desa itu.
"Dengan target satu rumah, satu orang sarjana. Dan usaha desa wisata ini juga dikelola oleh Bundes yang ada disana. Walaupun masih ada desa wisata yang mengelola usahanya melalui koperasi," cetusnya.
Bantuan anggaran desa wisata, menurutnya juga dikolaborasikan dengan Alokasi Dana Desa dengan target Gubernur Jateng membentuk 500 Desa Wisata. Dan sampai dengan tahun 2018 sudah terbentuk sekitar 229 desa wisata.
"Dan tahun 2019 ini sudah terbentuk sekitar 291 desa wisata. Sehingga target terbentuknya 500 desa wisata akan bisa tercapai pada tahun 2023 nanti," katanya.
Dalam mengalokasikan anggaran yang besar ke desa wisata, pihaknya mengaku membentuk dan menurunkan tim yang terdiri dari multi sektor seperti dari biro keuangan dan inspektorat yang memberikan tuntunan dan bimbingan pada aspek penataan administrasi pengelolaan keuangannya.
"Pendampingan itu sangat diperlukan dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Apalagi ketika mereka bersikap euforia karena mendapatkan anggaran besar, kalau tidak didampingi maka akan menjadi suatu masalah kedepannya. Makanya dibentuklah satu tim khusus yang akan mengawal pengelolaan anggarannya," terangnya.
Lantas bagaimana menggaet wisatawan untuk mau mengunjungi desa wisata?, Menurutnya selain melakukan pemasaran yang sudah pakem digunakan. Ternyata pihaknya juga menggunakan sarana media online, media cetak dan elektronik termasuk media sosial dalam memasarkan desa wisata.
Keberadaan Forum Pokdarwis se Jateng yang berjumlah sekitar 662 Pokdarwis juga sangat mempengaruhi perkembangan desa wisata. Hidupnya diskusi, kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Pokdarwis seperti gelaran festival atau event-event di desa wisata sangat berpengaruh terhadap perkembangan desa wisata. (GA. Ese*).
Baca juga berita sebelumnya :
Jateng Puji Pesatnya Pembangunan KEK Mandalika
http://www.gardaasakota.com/2019/11/jateng-puji-pesatnya-pembangunan-kek.html?m=1
Baca juga berita sebelumnya :
Jateng Puji Pesatnya Pembangunan KEK Mandalika
http://www.gardaasakota.com/2019/11/jateng-puji-pesatnya-pembangunan-kek.html?m=1
