Header Ads

Massa HMI MPO Minta Walikota Bima Hentikan Kriminalisasi Terhadap Aktivis


Kota Bima, Garda Asakota.-

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi damai di depan gedung kantor Walikota dan DPRD Kota Bima. Selain menyorot kebijakan Pemkot Bima, para demonstran Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bima juga menuntut Walikota Bima menghentikan laporan kasus dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis.


"Kami meminta Walikota Bima agar menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis," desak Abdul Halik Jendral Lapangan, saat berorasi depan kantor Walikota Bima Kamis (14/11).

Menurut demonstran, kritikan aktivis maupun warga masyarakat terhadap kepala daerah adalah sebagai cambuk dalam mengevaluasi kinerjanya selama masa kepemimpinan. Apalagi selama ini, Walikota Bima dikenal sebagai mantan aktivis Jakarta yang tentunya sudah sangat paham akan dunia aktivis.

Tak hanya itu, mereka juga meminta dan mendesak Walikota Bima segera melaporkan salah satu oknum atas dugaan penyuapan penerimaan pegawai honorer di Dinas Pol PP.  Sebab menurut massa aksi, tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut jelas-jelas merusak citra dan nama Walikota Bima.

"Jangan pilih kasih, jangan anggap itu adalah keluarga lantas tidak melaporkannya ke ranah hukum?. Kenapa hanya aktivis saja yang dilaporkan, padahal mahasiswa sifatnya hanya mengkritik dan saran saja," sentilnya.

Pantauan langsung wartawan, dalam aksinya massa HMI MPO juga menyorot kinerja satu tahun kepemimpinan Lutfer yang dinilai banyak persoalan. Diantaranya, kata massa aksi adalah persoalan defisit anggaran sebesar Rp18 Milyar, tidak terealisirnya dana Rp10 Milyar untuk pembangunan masjid Raya Al-Muwahidin, Rp7 Milyar anggaran Hibah, dan Rp4 Milyar anggaran BUMD. (GA. 355*)

Tidak ada komentar

elshandy creative. Diberdayakan oleh Blogger.