Header Ads

KUA PPAS dan RAPBD Tidak Sinkron, INDEP: Artinya Pemerintah “Bahas” Uang Rakyat Sambil "Tidur"?

Direktur Riset dan Politik, Independent Democracy Policy (INDEP), Zulchijjah.


Kota Bima Garda Asakota.-

KUA PPAS Kota Bima tahun 2020 yang sudah disepakati dan disahkan bersama antara eksekutif dan legislatif ternyata tidak sinkron dengan penyampaian RAPBD oleh eksekutif pada paripurna ke 13 di gedung DPRD Kota Bima, ditemukan bahwa platform anggaran yang direncanakan 1,2 T mengalami penurunan menjadi 852 M, dan hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di tengah publik. Diketahui, APBD Kota Bima pada tahun sebelumnya memang lebih kurang adalah 800 M.

Direktur Riset dan Politik, Independent Democracy Policy (INDEP), Zulchijjah menilai bahwa tim TAPD yang dipimpin langsung Sekertaris Daerah (Sekda) menunjukkan ketidak seriusannya membahas perencanaan APBD 2020. Yang seharusnya sudah lebih dulu matang ditingkat pembahasan RKPD, kemudian di teruskan pada KUA PPAS, dan finalnya RAPBD yang kemudian disahkan menjadi APBD.

“Pembahasan APBD itu harus terstruktur, kalau KUA PPAS tidak sinkron dengan RAPBD artinya saat penyusunan, Tim TAPD banyak yang tidur dan ogah-ogahan saat perencanaan belanja uang rakyat, jadinya asumsi platform anggaran meleset jauh”, sindir Zoe yang juga sapaan akrabnya.

Zoe yang juga adalah alumnus master politik Jakarta mengatakan, ketidak sinkronan platform anggaran KUA PPAS dan RAPBD akan berdampak pada “errornya” target capaian prioritas pemerintah untuk 1 tahun kedepan, juga berdampak pada asas manfaat yang bisa diperoleh masyarakat, dan juga akan menimbulkan kecurigaan publik atas ketidak siapan pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah akan mulai tidak disegani, terutama kepada Walikota sebagai pucuk pimpinan daerah. Karena dianggap terlalu berhayal tinggi, namun hasilnya nol. Tambah Zoe, yang juga adalah Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bima.

“Saya dan masyarakat kota Bima tentu sama-sama berharap, agar lembaga legislatif (DPRD) bisa lebih serius menelaah belanja daerah untuk tahun depan, sehingga bisa lebih pro terhadap rakyat. Jangan sampai belanja ATK, hibah yayasan dan lembaga lebih besar dari belanja yang berkaitan dengan rakyat langsung” tutupnya. (GA. 212*)

Tidak ada komentar

elshandy creative. Diberdayakan oleh Blogger.