Mataram, Garda Asakota.-
Hari ini dalam kunjungan kerjanya beserta sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB ke Gili Trawangan, Kamis (21/11) Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, SE, M. Comm, bertemu dengan sejumlah perwakilan masyarakat Gili.
Kunjungan kerja ini, kata dia, didasari atas adanya sinyalemen informasi mengenai lahan milik Pemerintah Provinsi NTB seluas 65 Ha yang dikelola oleh PT. Gili Trawangan Indah (GTI) kurang lebih 23 tahun, dinilai tidak sesuai dengan kontrak.
"Kontribusi yang disetorkan selama ini hanya Rp22,5 juta per tahun. Atas dasar ini, DPRD Provinsi NTB hadir untuk mengkaji kembali kontrak tersebut, agar segera bisa diputuskan apakah kontrak dilanjutkan kembali atau dihentikan segera," ungkap Mori Hanafi.
Dalam pertemuan ini juga, pihaknya mendengar langsung dari sejumlah masyarakat Gili yang siap mengelola lahan tersebut, apabila diberi kesempatan oleh Pemprov NTB untuk membuka usaha di lahan tersebut. Mereka mengaku siap memberikan kompensasi yang lebih baik kepada Pemerintah Provinsi NTB.
Selain itu, perwakilan masyarakat ini berharap DPRD Provinsi NTB segera mengkaji masalah ini, sehingga Pemprov segera memutuskan hubungan kontrak dengan PT. GTI.
"Saya secara pribadi juga menilai, kajian strategis atas hal ini harus segera dituntaskan, agar potensi pemasukan pemerintah daerah bisa dimaksimalkan.
Selain itu, apabila lahan-lahan tersebut (dan lahan-lahan lainnya) dikelola langsung oleh masyarakat, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung dari penggunaan lahan tersebut. Apapun hasilnya nanti, semoga berpihak untuk kesejahteraan masyarakat NTB," pungkasnya singkat. (GA. 212*)
