Header Ads

FMPPD Nilai Setahun LUTFER Belum Ada Perubahan yang Berarti


Kota Bima, Garda Asakota.-

Setahun lebih Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bima, HM Lutfi dan Feri Sofiyan (LUTFER) dinilai belum melahirkan suatu progres perubahan atau kemajuan yang berarti bagi kehidupan masyarakat Kota Bima.

Penilaian ini muncul dari ratusan elemen Front Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi (FMPPD) saat menggelar aksi di depan kantor Walikota Bima, Kamis (21/11).  Justru dalam pandangan mereka, setahun lebih kepemimpinan Lutfi-Feri yang terjadi adalah banyak program yang direncanakan pemerintahan tidak bisa dilaksanakan sendiri di tahun anggaran 2019, begitupun dengan seabrek dugaan persoalan lainnya yang muncul.

"Setahun kepemimpinan Lutfer yang ada hanya slogan belaka. Secara kasat mata begitu banyak persoalan yang harusnya bisa ditengahi secara baik, namun justeru hingga saat ini malah semakin gaduh saja," tuding Bahari selaku Korlap Aksi Frot Mahasiswa gabungan Kader LSIP, DPM STIH Bima dan HMI MPO ini,  saat menggelar aksi depan kantor Walikota Bima, Kamis (21/11).

Pantauan langsung wartawan dalam aksi menuntut realisasi janji Walikota dan Wakil Walikota Bima ini, secara bergiliran para mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Pemuda Demokrasi Bima, berorasi mengkiritisi setiap kebijakan Walikota Bima.

"Tak sedikit persoalan yang kami temukan, baik yang menyangkut dengan penyerapan APBD yang kurang maksimal, defisit anggaran hingga persoalan krisis air bersih," sorotnya.

Tak hanya itu, massa aksi juga meminta Walikota Bima untuk menghentikan pengerjaan Proyek Taman Kodo senilai Rp4,2 Milyar karena diduga ada kejanggalan dalam persoalan aset.

Walikota juga diminta menghentikan kriminalisasi terhadap aktifis dan masyarakat Bima dan sebaliknya, mendesak Walikota untuk melaporkan oknum HF atas kasus dugaan penyuapan penerimaan pegawai Pol PP karena dianggap telah mencoreng citra Pemkot Bima.

Dalam orasinya Korlap menegaskan bahwa suasana yang demokratis itu bisa terwujud, apabila diawali oleh Pemimpin. Sayangnya, situasi yang demokratis tersebut sangat jarang ditemui di Kota Bima, karena Pemerintah Kota Bima dituding memiliki kecenderungan menciptakan budaya otoritarian.  (GA. 355*)

Tidak ada komentar

elshandy creative. Diberdayakan oleh Blogger.