Sekjen PW Pemuda NW NTB, M Fihiruddin
Mataram, Garda Asakota.-
Belum lama dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) oleh Presiden RI, Joko Widodo, Zainuddin Amali dinilai sudah membuat kekisruhan dan polemik ditengah masyarakat.
Betapa tidak, sebagaimana dimuat salah satu media daring, Zainuddin menyatakan event MotoGP Mandalika 2021 berpeluang dipindahkan ke Jawa Timur jika Mandalika Lombok tidak siap.
Pernyataan nya ini tentu saja menuai reaksi keras dari masyarakat Lombok NTB karena dianggap melukai hati masyarakat NTB. Salah satunya adalah Pimpinan Wilayah Pemuda Nahdlathul Wathan (NW) NTB yang mendesak MenporaZ Zainudin Amali untuk segera mencabut statementnya terkait MotoGP Mandalika.
Sebagaimana dilansir sejumlah media massa Menpora Zainuddin Amali menyatakan event MotoGP Mandalika 2021 tidak jelas, dan berpeluang dipindahlokasikan ke Jawa Timur.
Sekjen PW Pemuda NW NTB, M Fihiruddin menegaskan, pernyataan Menpora itu bisa berdampak buruk pada sektor pariwisata NTB.
Selain itu, pernyataan tersebut juga dinilai melukai perasaan masyarakat NTB, di mana saat ini masyarakat tengah sumringah menyambut gelaran sport tourism MotoGP Mandalika 2021 tersebut.
"Kami Pemuda NW NTB menyesalkan pernyataan Menpora dan mendesak Menpora mencabut statementnya itu," tegas Fihir, Senin (4/11) di Mataram.
Fihir mengatakan, event MotoGP Mandalika 2021 sudah jelas dipastikan pemerintah RI akan digelar di KEK Mandalika Lombok Tengah.
Pihak ITDC kini terus membangun sirkuit terbuka untuk jalannnya event bertaraf internasional tersebut.
"Dari pihak Dorna juga sudah melihat langsung lokaso MotoGP di Mandalika. Jadi, mana mungkin dikatakan tidak jelas dan akan dipindah ke Jawa Timur?," kesalnya.
Fihir menandaskan, statement Menpora di media massa sama sekali tanpa dasar.
"Sebagai pejabat publik, harusnya Menpora ini cek dan ricek dulu di lapangan.Jangan asal bikin statement," tegasnya.
Menurut Fihir, event MotoGP Mandalika 2021 menjadi harapan bagi sektor pariwisata NTB yang sempat terpuruk akibat gempa bumi 2018 lalu.
Pemerintah pusat diharapkan ikut mendorong dan mensupport kembali bergeliatnya pariwisata NTB.
"Jangan justru bikin pernyataan yang blunder. Kami minta Menpora cabut statementnya itu," tukasnya. (*)
