Header Ads

Dana Kelurahan Tahap 2 Belum Cair-Cair, Lurah Tanjung Kesal dengan Kinerja BPPKAD

Ilustrasi

Kota Bima, Garda Asakota.-

Persoalan terlambatnya proses pencairan anggaran program dana Kelurahan saat ini di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bukan merupakan isu baru lagi. Pasalnya, menjelang akhir tahun anggaran 2019 ini disinyalir hampir semua kelurahan belum satupun yang menyelesaikan tugas dan kepercayaan besar tersebut lantaran terkendala oleh berbagai alasan yang terkesan sengaja diulur-ulur oleh pihak BPPKAD Pemkot Bima.

Salah satu kelurahan yang secara vulgar menyuarakan keluhannya adalah Lurah Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Kepada Garda Asakota, ia mempertanyakan kinerja Pemkot Bima terutama para staf di BPPKAD yang dinilainya lamban dalam memproses administrasi keuangan.

"Apa sih maunya pemerintah khususnya oknum ASN yang di tempatkan di Bagian Keuangan Setda Kota Bima (BPPKAD, red) saat ini?. Kenapa untuk urusan pencairan anggaran program Kelurahan saja terkesan sengaja di ping-pong dan sengaja di ulur-ulur,  sementara di satu sisi kami ini dituntut berkomitmen untuk bekerja maksimal dan selesai tepat waktu," kesal Lurah Tanjung, Faisal, S.Pd  kepada wartawan Rabu siang, (20/11).

Ia menuding pihak BPPKAD Kota Bima terkesan main-main. Padahal sebelumnya, berdasarkan permintaan BPPKAD kepada pihaknya untuk bisa membuat komitmen agar pencairan dana kelurahan tahap 2 bisa segera dilaksanakan.

"Bahkan kami harus menandatangani komitmen bermaterai sebagai tanda kesanggupan. Dan kami sudah lakukan itu, lalu apalagi yang diinginkan hingga dananya belum juga bisa dicairkan hingga saat ini?," gusarnya.

Semestinya, lanjut Faisal, pejabat yang bertugaspun paham akan tugas pokok dan fungsinya sehingga pelayanan bisa berjalan efektif dan efisien. Sementara yang diamatinya saat ini, kinerja di BPKAD Kota Bima itu sudah tidak teratur lagi.

"Contoh misalnya, masa iya tupoksinya bagian register rangkap jadi verifikator. Sudah begitu ada saja alasannya, ada acara keluargalah bahkan anak nangispun dijadikan alasan tertundanya proses pencairan anggaran. Petugas register kok ambil alih tugas verifikator kan lucu, padahal yang namanya sudah di verifikasi kan artinya sudah lolos kenapa mesti diregister kembali," cetusnya.

Banyak kendala lain yang sering dihadapi pihaknya di BPPKAD, seperti tidak fokusnya kinerja staf yang semestinya punya tugas dan fungsi yang cukup vital kaitan dengan program dana kelurahan, yaitu bagian penerbitan SP2D. Faktanya kemarin, kata dia, sebenarnya proses penerbitan SP2D Kelurahan Tanjung bisa dilakukan cepat, tapi justru urung lantaran banyak hal yang menjadi alasan oknum pejabat tersebut.

"Kemarin alasannya melayat ke Dompu sekarang entah apalagi alasannya dan kebiasaan yang sering kami jumpai setiap hari adalah hingga pukul 14.30-15.00 wita, pejabat strategis di BPPKAD belum nongol juga padahal kami sudah menunggu lama," gusarnya lagi.

Lurah menduga bahwa sepertinya,  pejabat tertinggi di BPPKAD Kota Bima tidak mampu mengkoordinir atau memenage aparaturnya untuk bekerja maksimal dan profesional sehingga tidak berakibat buruk seperti sekarang terkait dengan terlambatnya proses pencairan dana kelurahan. (GA. 003*)

Tidak ada komentar

elshandy creative. Diberdayakan oleh Blogger.