Kota Bima, Garda Asakota.-
Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima saat ini sarat masalah yang semestinya segera dituntaskan sejak awal. Selain dugaan belanja di luar DPA yang saat ini tengah ditangani Polda NTB, Dinas Pol PP saat ini juga dihantui oleh persoalan pembayaran operasional untuk para staf selama enam bulan terakhir.
Menariknya, lantaran kesal dengan macetnya biaya operasional di tiap-tiap bidang itu, Rabu pagi (30/10) sejumlah staf menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Walikota Bima. Aksi ini cukup menggegerkan karena jarang terjadi para pegawai maupun staf mendemo pimpinannya.
Bahkan dalam aksi protes ini para staf mendorong sejumlah kendaraan seperti mobil pemadam kebakaran dan mobil dalmas di halaman kantor Walikota Bima. Bak aktivis, dengan menggunakan pengeras suara, Pol PP dengan lantangnya memprotes kebijakan pimpinan yang dinilai tidak peduli terhadap kebutuhan operasional dinas tersebut.
Kepala Bidang Damkar Sugiarto menjelaskan, biaya operasional, masing-masing bidang di dinasnya sejak bulan April tidak pernah dicairkan. Selama ini, untuk bekerja, pihaknya hanya bisa tanggulangi sendiri. “Saking merasa tanggungjawabnya teman-teman di Pol PP terhadap tugas, kita pakai biaya sendiri,” ungkapnya.
Menurut dia, mungkin selama ini pejabat terkait masalah ini tidak tahu dengan penggunaan anggaran di Pol PP. Bahwa operasional mobil damkar dan mobil dalmas ini lancar lancar saja, padahal bermasalah sejak dulu. “Kita sudah sering laporkan kepada pimpinan yang sudah menjabat di sini, tapi tidak pernah ada perhatian,” ungkapnya.
Mobil Damkar dan Dalmas kata Sugiarto, tidak boleh kurang biaya operasionalnya. Karena kegiatan di Pol PP tidak pernah sepi, setiap hari tetap harus berjalan. Untuk mobil Damkar saja, tetap harus stand by biaya operasionalnya. “Selama ini jika terjadi kebakaran, kita pakai biaya sendiri, tidak pernah ada biaya operasionalnya,” jelas Sugiarto.
Selain masalah bensin sambungnya, biaya kerusakan mobil dan perawatan selalu ditanggulangi terus oleh Pol PP. Tidak pernah ada biaya operasional yang dicairkan untuk mencukupi kebutuhan itu.
Dari aksi protes ini, pihaknya menginginkan agar masalah ini cepat diatasi dan diperhatikan, biar semua berjalan dengan baik.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima H Supardin mengakui, selama dirinya masuk di dinas tersebut tanggal 15 Mei 2019 lalu, keadaannya semua orang tahu. Pengelolaan keuangan sangat berantakan.
Sejak dirinya pun masuk, selalu berkoordinasi dengan Sekda. Tapi tidak nyambung dan hanya berjanji akan disampaikan ke Walikota Bima. Namun, tidak pernah diurus dengan baik.
“Tugas-tugas kita selama ini tidak pernah didukung oleh keuangan. Padahal anggarannya ada dalam DPA, tidak bisa dipakai, prosesnya berbelit Belit,” keluhnya.
Ia pun menegaskan, pihaknya tidak akan menggeser mobil damkar dan dalmas yang ada di depan Kantor Walikota Bima, sebelum uang operasional masuk ke rekening Pol PP. “Kami ini sangat kecewa, ini bentuk protes kami terhadap masalah yang tidak pernah diperhatikan dan diselesaikan,” tukasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Bima H. Mukhtar Landa, SH, MH, yang dikonfirmasi terkait persoalan Pol PP, belum bisa menjelaskan secara rinci karena masih berada di luar daerah. Namun ia berjanji akan segera koordinasikannya dengan Kasat Pol PP. "Nanti saya koordinasikan dengn Kasat Pol. PP, hari ini saya masih Dinas Luar," katanya via Ponselnya, Rabu pagi. (GA. 335/212*)
