 |
| Mardiansyah, S.Pd. |
Pemerintahan Kota Bima dibawah Kepemimpinan Walikota beserta Wakil Walikota Bima, HM. Lutfi, SE dan Feri Sofiyan, SH (LUTFI-FERI) sudah berjalan 10 bulan di tahun 2019 ini, 2 bulan lagi akan berganti tahun menuju 2020. Banyak harapan dan keinginan Masyarakat Kota Bima, lebih khusus para Pejuang Perubahan pada Pilkada 2018 yang lalu.
Sebagai salah satu generasi muda yang memperjuangkan kemenangan LUTFI FERI, Mardiansyah, S.Pd, merasa tergelitik untuk memberikan masukan dan saran pada dua aspek yang sangat penting dalam perjalanan Pemerintahan LUTFI-FERI. Generasi muda dari lingkungan Lela Kelurahan Jaribaru Barat Kecamatan Asakota ini menggambarkan beberapa agenda penting LUTFI-FERI yang dianggap gagal direalisasikan di tahun anggaran 2019.
Yang pertama, kata dia, soal rencana pembangunan Masjid Raya Al-Muwahidin Kota Bima, yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir dan dibahas oleh berbagai kalangan mulai dari Pendidik, Dosen, ASN, Toga, Toma dan sebagian besar Pemuda. Bahwa niatan baik Walikota dan Wakil Walikota Bima untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Agung yang menjadi icon/kebanggaan masyarakat Bima umumnya/Kota Bima khususnya hari ini dapat dikatakan "belum sukses" karena ada beberapa hal yang belum bisa diselesaikan terutama menyangkut administrasi dan sebagainya sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.
"Dana fantastis Rp10 Milyar per 1 tahun itu belum bisa dilaksanakan untuk pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin Kota Bima," ungkapnya, Rabu (23/10).
Terancam gagalnya realisasi dana sebesar Rp10 Milyar itu, dinilainya tentu menjadi pukulan telak dan menjadi atensi yang luar biasa buat LUTFI-FERI berdua untuk mengevaluasi kinerja jajarannya mulai dari SEKDA maupun OPD terkait. "Kalaupun tidak bisa menterjemahkan pikiran Kepala Daerah, sebaiknya diganti. Kenapa? karena akan menghambat niatan dan rencana luar biasa Bapak Walikota dan Wakil Walikota Bima kedepannya," saran pria yang juga Ketua Karang Taruna ini.
Kemudian, kata dia, soal Dana Bantuan Kube sebagaimana tertuang dalam APBD awal 2019 sebesar Rp12,5 Milyar dan sekarang berkurang menjadi sebesar Rp7 Milyar setelah APBDP 2019, tidak bisa direalisasikan di tahun ini juga.
"Ketidakmampuan birokrasi hari ini menyimpulkan kepemimpinan Pemerintahan LUTFI-FERI 1thn pertama harus berani kita nyatakan "belum sukses"," sentilnya.
Menurutnya, ada banyak yang berkesimpulan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki bahwa Sekda sebagai Pimpinan Birokrasi yang sekaligus menjadi Ketua TAPD Kobi diminta untuk mundur dengan hormat.
Belum lagi soal salah hitung estimasi yang hari ini minus Rp18 milyar, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Kota Bima dan sangat merusak citra Walikota dan Wakil Walikota Bima.
Pahit dan manis, suka dan tidak suka, harus berani kita sampaikan kepada pemerintahan LUTFI FERI yang memiliki niatan yang begitu mulia dalam membangun Kota Bima tercinta ini. "Sekali lagi, mohon kiranya untuk dievaluasi," tegasnya singkat. (GA. 212*)
