 |
| Walikota Bima, HML |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, membantah informasi yang menyebut adanya uang mahar ataupun tarif saat mutasi dan rekruitmen honor di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Sebagaimana disampaikannya pada berbagai kesempatan bahwa proses rotasi dan mutasi murni karena kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kelayakan dan berdasarkan penilaian dari Baperjakat.
"Mutasi dan rotasi yang dilakukan itu bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi-misi yang didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang profesional," tegas Walikota seperti dilansir Kabag Humaspro Pemkot Bima, H. A. Malik, SP, MM, Minggu (1/9).
Sejak awal Walikota dan Wakil Walikota Bima berkomitmen untuk menyeleksi betul pejabat yang berpotensi dan profesional untuk ditempatkan sesuai dengan bidang dan kemampuannya. "Kami dari awal berkomitmen untuk mewujudkan Kota Bima sebagai Kota yang Beradab," tegasnya.
Demikian pula dengan rekruitmen honorer, tidak ada pungutan pada recruitmen honorer dan belum ada rekruitmen pada Satpol PP Kota Bima sebagaimana yang berkembang di media sosial.
Jika ada pemungutan liar yang diketahui diharapkan kepada masyarakat agar melaporkan tindakan tersebut kepada pihak penegak hukum, agar bisa diproses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. "Dan apabila ada oknum ASN yang diketahui terlibat pungutan liar agar dilaporkan kepada inspektorat agar apat diproses dan diberikan sanksi sebagaimana mestinya. Siapa yang bayar, kepada siapa, berapa jumlahnya, agar bisa diusut secara tuntas, agar tidak menimbulkan fitnah," warningnya.
Diharapkannya Masyarakat juga tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi isu yang belum diketahui kebenarannya. Isu yang berkembang di media sosial murni merupakan tindakan oknum dan tidak ada keterkaitan dengan pemerintah Kota Bima.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya berupaya melakukan pembenahan di internal serta menyempurnakan jalannya roda pembangunan yang ada di Kota Bima sebagaimana visi dan misi yang diusung oleh Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima. Diharapkan upaya pembenahan yang sedang dilakukan ini tidak terhambat dengan berbagai isu yang belum terbukti kebenarannya tersebut. (GA. 212*)
