Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda; bertempat di Kantor Badan Intelijen Daerah Provinsi NTB, 3 september 2019. Rapat koordinasi dimaksud juga menjadi media membangun komitment bersama dalam penertiban pertambangan mineral logam dan bahan kimia berbahaya tanpa ijin.
Kabag Humaspro melalui Kasubag Pemberitaan, Zainuddin, SS, MM, menjelaskan, Rakor dimulai pukul 13.20 Wita sampai dengan pukul 16.52 Wita, dipimpin oleh Gubernur NTB, dihadiri oleh Ketua DPRD NTB, Kapolda, Kajati, Danrem, Kabinda, Danlanal, Danlanud, Bupati dan Walikota se-NTB. Bupati dan Walikota satu per satu memaparkan situasi dan kondisi daerah dan permaslahan-permasalahan yang dihadapi terutama terkait dengan kamtibmas dan illegal minning.
Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, di hadapan forum menyampaikan kondisi terkini situsi dan kondisi Kamtibmas Kabupaten Bima yang tengah menggelar tahapan-tahapan pesta demokrasi rakyat yakni Pilkades Serentak Gelombang Kedua Tahun 2019 bagi sebanyak 82 (delapan puluh dua) Desa serta pengisian keanggotaan BPD untuk 191 Desa, masalah stabilisasi harga Garam, masalah Sanggar Agro serta permasalahan tambang dan pertanahan.
Sehubungan dengan momentum ini, Bupati menyampaikan bahwa selain menjadi media Silaturrahim juga memantapkan koordinasi dan sinergi secara lintas instansi dalam rangka dinamisasi kamtibmas yang kondusif.
Untuk itu, Bupati Bima mengharapkan sinergi dan koordinasi yang selama ini telah terbangun juga semakin dimantapkan dengan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang mengarah pada disharmoni Kamtibmas.
Terkait dengan masalah-masalah mendasar yang dikemukakan, Bupati berharap adanya dukungan dari semua pihak terutama Pemerintah Provinsi dalam penanganan stabilisasi harga Garam dan permasalahan tambang dan pertanahan. Rakor Forkopimda diakhiri dengan penandatanganan MOU tentang illegal minning oleh Forkopimda NTB dan Bupati Walikota se NTB. (GA. 212*)
