 |
| Walikota Bima, HM. Lutfi, SE. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Defisit anggaran sebesar Rp18 Milyar yang mendera Pemerintah Kota Bima dinilai Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bima, M. Iirfan, S. Sos, M. Si, akibat kinerja Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dinilai serampangan atau tidak cermat dalam melakukan perhitungan APBD dan terkesan 'menipu' Walikota.
Pernyatan duta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuai tanggapan dari Walikota Bima. Kepada wartawan, Walikota HM. Lutfi, SE, mengakui bahwa defisit terjadi lebih disebabkan karena kesalahan estimasi saja bukan karena adanya nuansa penipuan.
"Tidak ada itu penipuan, hanya kesalahan estimasi dalam pembagian dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat saja," bantahnya kepada Garda Asakota, Kamis (8/8), usai melaksanakan peletakan batu pertama kantor Imigrasi Bima belakang Ulet Jaya.
Karena pada saat pembagian dana bagi hasil seharusnya Kota Bima mendapatkan kucuran sebesar Rp48 milyar, namun rupanya di tengah perjalanan yang dialokasikan untuk Kota Bima hanya setengah dari angka tersebut yakni sebesar Rp28 milyar saja, sehingga terjadi selisih Rp20 milyar. "Inilah yang saya sebutkan salah estimasi dan tidak ada yang namanya penipuan terkait defisit," katanya.
Disinggung kenapa Tim TAPD sebelumnya tidak menginformasikan kepada pemerintah saat itu bahwa ada defisit anggaran,?. Walikota beralasan, karena pembahasan APBD Kota Bima saat itu dilakukan pada bulan September 2018, sementara surat dari PMK itu hadir sekitar bulan Februari tahun 2019, dengan pagu dananya sebesar Rp28 milyar.
"Sehingga persoalan ini nantinya akan dirasionalisasikan kembali kedalam APBDP 2019. Pemangkasan anggaran di setiap OPD pastinya itu tetap ada, namun dilakukan pada OPD yang bukan prioritas saja," sebutnya saat itu ditemani Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan SH. (GA. 355*)
