Header Ads

Wakil Walikota Bima Pimpin 10 OPD Sample yang Mengikuti Evaluasi SAKIP dan PMPRB



Mataram, Garda Asakota.-

Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH, mendampingi 10 OPD Sample yang akan dievaluasi oleh Tim Kemenpan RI dalam kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan  evaluasi PMPRB.

Untuk Kota Bima, sebut Kabag Organisasi Pemkot Bima, Ihya Ghazali, S. Sos, jadwal evaluasinya akan dilaksanakan besok pagi Jumat (30/8) di Ball Room Garuda Hotel Golden Palace. "Saat ini sedang berlangsung evaluasi yang di bagi dalam 5 ruangan berlangsung hingga sore hari, sementara Kota Bima dan 4 daerah lainnya di NTB akan dievaluasi besok pagi yang mana Kota Bima akan dipimpin langung oleh Wakil Walikota Bima," ungkapnya.


Kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan  evaluasi PMPRB dibuka oleh Gubernur NTB yang dilanjutkan pemaparan oleh penanggung jawab Tim Evaluasi, Dra. Nadimah.

Kehadiran Wakil Walikota yang mendampingi perangkat daerah Kota Bima menurut penanggung jawab Tim ibu Nadimah adalah salah satu bentuk komitmen Kota Bima untuk meraih hasil yang maksimal. Diakuinya, Kota Bima sebelum dilakukan evaluasi sudah melakukan asisment internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda dan kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda, Arif Rusman Efendi.

Sebelumnya Gubernur NTB, DR. H. Zulkieflimansyah, dalam sambutan singkatnya menegaskan bahwa Provinsi NTB punya komitmen untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan outcome bagi masyarakat.

Sebagai perwakilan pemerintah pusat, kata dia, Provinsi NTB mempunyai tanggung jawab untuk mendorong pemerintah kota dan kabupaten se NTB untuk meraih hasil maksimal pada aspek Sakip ini. Menurutnya, saat ini ada 5 kota/kab yang meraih nilai B plus Provinsi, sementara 5 kota/kab masih terus berupaya untuk meraih nilai B.

Tujuan dari asisment tersebut untuk mamastikan kesiapan perangkat daerah terkait keselarasan program kegiatan dengan dokumen RPJMD, RENSTRA, RENJA, IKU, PK, CASCADING dan PROSES BISNIS untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. (GA. 212*)

Tidak ada komentar

elshandy creative. Diberdayakan oleh Blogger.