-->

Notification

×

Iklan

Rebutan Bahas “Kue” APBD 2020?, Johan Rosihan: Sudah Tradisi Dibahas Anggota Dewan yang Lama

Friday, August 9, 2019 | Friday, August 09, 2019 WIB | 0 Views Last Updated 2019-08-09T00:53:55Z
Suasana Rapat Paripurna DPRD NTB yang digelar pada Selasa 30 April 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB tentang penetapan Jadwal Kegiatan DPRD NTB Masa Sidang Ke-II.

Mataram, Garda Asakota.-

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran (TA) 2020 direncanakan akan dibahas secara maraton oleh Anggota DPRD NTB Periode 2014-2019 mulai dari tanggal 08 Agustus 2019 hingga tercapainya kesepakatan penandatanganannya pada 12 Agustus 2019.

Meski sejumlah Calon Anggota DPRD NTB Terpilih Periode 2019-2024 mulai menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pembahasan KUA PPAS APBD 2020 tersebut oleh anggota DPRD Periode 2014-2019, karena dianggap tidak kontekstual. Namun anggota DPRD NTB Periode 2014-2019 berdalih bahwa tradisi pembahasan seperti ini sudah dijalani pada setiap tahun ketika masa periodesasi keanggotaan akan berakhir.

“Kalau dibahas oleh anggota DPRD yang baru, kasihan dong DPRD Periode 2014-2019. Sebab waktu pembahasan APBD Murni 2015, sudah dibahas oleh DPRD Periode 2009-2014, nah kalau sekarang 2020 dibahas oleh periode berikutnya, dua (2) kali kena potong. Saya bersama sekretaris Komisi III ditugaskan khusus oleh Pimpinan untuk mengawal agar KUA PPAS 2020 segera masuk dan dibahas. Plt Sekda sudah menyanggupi akan mengajukan rancangannya besok (Jum’at 09/08/2019), Insha Alloh. Perkembangannya tadi siang (Kamis 08 Agustus 2019, red.), kami sudah sepakat dengan Ketua DPRD, bahwa rancangannya akan masuk dan akan dikawal bareng-bareng agar sesuai dengan Jadwal Bamus. Dan ketika Pimpinan serta anggota DPRD lainnya pulang dari kunker Luar Negeri, pembahasannya akan langsung dikebut,” jelas Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Ust H Johan Rosihan, kepada wartawan media ini, Kamis 08 Agustus 2019.

Pihaknya mengaku meski saat sekarang ini, sejumlah Pimpinan DPRD NTB masih berada di Luar Negeri karena melakukan Kunjungan Kerja, namun dirinya mengaku sangat yakin Ketua DPRD NTB sudah melakukan kalkulasi semuanya dengan baik.

“Saya tiga (3) periode di DPRD NTB, dan selama tiga (3) Periode itu, pembahasan RAPBD Murni selalu dibahas oleh DPRD Lama. Jadi ini bukan soal baru lagi, tapi ini sudah menjadi tradisi,” tegasnya.

Calon Anggota DPRD NTB Terpilih Periode 2019-2024 yang juga merupakan Sekretaris DPW PKB NTB, Akhdiansyah, atau akrab disapa Yongki mengungkapkan harapannya agar pembahasan KUA PPAS APBD 2020 dibahas oleh Anggota DPRD Periode 2019-2024.

“Agar pembahasannya nanti dapat lebih kontekstual dan memberikan kesempatan kepada DPRD baru mengawal pembangunan NTB kedepannya. Apalagi hampir 70% anggota DPRD baru akan menghuni Gedung Udayana ini maka sangat rasional apabila pembahasannya dilakukan oleh anggota DPRD NTB Periode 2019-2023,” harap mantan aktivis GP Anshor ini. (GA. Im*).
×
Berita Terbaru Update