 |
| M. Irfan, S. Sos, M. Si. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.
Kondisi inilah yang dialami Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dalam tahun anggaran 2019 ini yang mengalami defisit anggaran sebesar Rp18 Milyar karena ada dana bagi hasil dari Pempus yang tidak dicairkan.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Irfan, S. Sos, M. Si, realisasi pendapatan yang harus diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Bima pada APBD tahun 2019 jauh dari harapan hingga mengalami defisit yang cukup besar akibat kurang cermatnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Padahal sebelum pendapatan ditetapkan dalam APBD, Kemenkeu sudah menetapkan melalui Kepres, atau Permenkeu tentang besaran dana transfer ke daerah untuk semua pemerintah daerah di indonesia. Dana transfer ini, termasuk dana bagi hasil yang disebut Walikota di salah satu media.
Menurutnya, kalaupun ada rasionalisasi atau pengurangan dana transfer dari Pempus ke pemerintah di daerah, juga harus dengan keputusan presiden atau bisa juga keputusan menkeu.
"Karena yang tahu berapa alokasi dana transfer ke daerah tersebut hanya teman-teman di keuangan dan sekda, termasuk orang "pintar" di Bappeda sebagai Tim inti di TAPD.
Disitulah saya melihat rekan-rekan TAPD Kota Bima kalah cermat menghitung, itu semua akibat musibah defisit dimana duit masuk atau penerimaan tidak sebanding dengan belanja, alias besar pasak dari pada tiang," demikian sorotan dari anggota DPRD Kota Bima, M. Irfan, S.Sos, M. Si., kepada wartawan, Rabu (7/8).
Kata Irfan, Pemerintah Kota Bima mengalami defisit karena SDM-SDM yang dipakai Walikota Bima adalah SDM yang pandai cari muka. Terutama SDM pejabat yang masuk dalam TAPD. Untuk itu, ia meminta agar SDM TAPD diganti karena dianggap kurang jenius melihat perubahan-perubahan yang terjadi.
"Kenapa kondisi ini tidak dilaporkan ke Walikota Bima sejak awal. Kok tiba-tiba dalam pembahasan bulan Juli kemarin baru tahu defisit. Dari sudut pandang ini lah saya menuding TAPD terlalu banyak bersandiwara dan bersendagurau," tuding politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini.
Irfan juga secara khusus menyorot kinerja rekan-rekan teknis di Bappeda dan Litbang yang disinyalirnya bekerja serampangan, tiba masa tiba akal. Sebagai buktinya, kata dia, adalah transfer dana infrastruktur untuk kelurahan yang seharusnya itu sudah diketahui sejak Maret 2019. Sementara informasi tentang adanya dana kelurahan itu baru dilaporkan ke Walikota per Juni 2019.
"Saat kami bersilaturahim di kediamannya Walikota mengakuinya seperti itu dan ini sangat lucu. Jangan sampai ada kelompok yang memainkan keadaan ini, makanya saya mengusulkan agar mereka ini dievaluasi," pungkasnya. (GA. 212*)
