Header Ads

Aplikasi NTB Care Dinilai Efektif Atasi Isu Hoax

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H. saat acara sosialisasi Aplikasi NTB Care di Grand Royal Taliwang Hotel, Jum’at 28 Juni 2019.


Mataram, Garda Asakota.-

Layanan aplikasi ‘NTB Care’ yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat sekarang ini ternyata dapat berfungsi sebagai salah satu media yang dapat mereduksi dan memperkecil berkembangnya isu-isu hoax, khususnya yang berkaitan dengan aspek pelayanan public.

Pandangan ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), M Azis SH MH., saat membuka sosialisasi Aplikasi NTB Care di Grand Royal Taliwang Hotel, Jum’at 28 Juni 2019.

Sekda KSB yang saat itu diwakili oleh Kadis Kominfo, Drs Burhanuddin, mengungkapkan ditengah masih lemahnya literasi digital masyarakat, aplikasi NTB care merupakan salah satu media untuk mereduksi dan memperkecil berkembangnya isu-isu hoax, khususnya terkait dengan layanan publik.

Dihadapan para camat dan Kepala OPD yang hadir,  Sekda menegaskan NTB Care adalah salah satu bentuk media yang berfungsi meningkatkan  literasi digital masyarakat luas di NTB khususnya KSB.

“Pertama, karena melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan beberapa informasi yang berkembang di masyarakat, langsung kepada pihak yang berkompeten. Mereka bisa langsung mendapatkan penjelasan dan konfirmasi tentang permasalahan tersebut. Dan sebaliknya pengaduan dari masyarakat  haruslah didasarkan fakta, bukan hoax,” tegasnya.

Kedua,  aplikasi NTB Care ini  menurut Burhanuddin wajib digunakan ditingkat Kabupaten dan Kota.  Walaupun Pemprov NTB yang membuatnya, namun menurutnya dalam tataran pelaksanaannya, Pemda Kabupaten/Kota wajib menjalankan dan merespon setiap pengaduan masyarakat sesuai prosedur dan tanggung jawab masing-masing Pemerintah Daerah.

Hal itu  menurut Sekda KSB, sejalan dengan Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang antara lain mengatur bahwa aplikasi umum yang terkait layanan publik, termasuk NTB Care yang dibuat pemerintah Provinsi NTB ini, wajib dilaksanakan pemerintah di bawahnya.

“Jadi Pemda Kabupaten/Kota tidak perlu lagi membuat aplikasi baru yang sama, tetapi cukup melaksanakannya saja. Dan terpenting dalam manangani pengaduan masyarakat, OPD terkait responsif untuk mengatasi permasalahan tersebut,” terangnya.

Kegiatan sosialisasi aplikasi NTB Care ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan NTB Gemilang. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB terus menggencarkan  sosialisasi untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat tentang program-program unggulan sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023.

Salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi NTB Care  sebagai media untuk menampung dan menangani   pengaduan masyarakat terkait berbagai masalah layanan publik. Sekaligus  wujud pemerintah Provinsi NTB hadir untuk mau mendengar keluh kesah dan menampung ide- ide baik dari masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan kebijakan dan program-programnya.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H. menegaskan Aplikasi NTB Care ini merupakan wujud komitmen  Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj.Siti Rohmi Djalilah untuk membuka ruang interaksi dan dialog yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah maupun pengaduan dan gagasan-gagasan kreatif, bagaimana rumah besar NTB ini dapat kita rawat dan bangun bersama menuju Gemilang.

Mantan Irbansus Inspektorat NTB itu juga menjelaskan, bahwa Gubernur/Wakil Gubernur dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, menjalankan dua peran yang sangat strategis. Yakni, pertama sebagai koordinator penyelenggaraan pembangunan di daerah. Dan kedua, menjalankan fungsi pengawasan  terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk penyelenggaraan layanan publik.

“Jadi apikasi NTB Care merupakan salah satu media bagi pemerintah provinsi NTB untuk memastikan, apakah layanan publik sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah sudah tertunaikan dengan baik,”  terang Gde sapaan akrabnya.

Dengan cara mendengar keluh-kesah dan beragam masukan dari masyarakat di seluruh pelosok daerah, maka pemda akan memiliki gambaran untuk mengevaluasi progra-programnya agar menyentuh kemanfaatan kepada masyarakat.

NTB Care Tangani Ratusan Pengaduan

Sejak dilounching pada akhir Oktober 2018 lalu, admin NTB Care di Diskominfotik Provinsi NTB telah menerima lebih dari 750 pengaduan dan keluh kesah dari masyarakat kepada perangkat daerah yang berada di provinsi, kabupaten maupun kota di NTB.

“Dalam sepekan terakhir (24 Juni-1 Juli 2019) admin NTB Care menerima 15 pengaduan dari masyarakat. Sebagian besar dari pengaduan tersebut, sudah direspon dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait. Mayoritas dari pengaduan masyarakat tersebut terkait dengan masalah lingkungan dan kebersihan,” kata Gde Aryadi.

Salah satu pengaduan yang belum mendapat respon dari Pemda KLU, menurutnya adalah  aduan tentang kekeringan/ kekurangan air bersih. Keluhan kekeringan ini, lanjutnya, berasal dari perwakilan warga Dusun Rangsot Timur, Sanggar Sari, Rangsot Barat dan Dususn Murpayung, Desa Sigar Penjalin kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara.

“Mereka mengalami kekeringan dikarenakan saluran yang menjadi sumber air bagi 4 dusun tersebut mengalami kerusakan pasca gempa,” timpalnya.

Selain itu, dari warga KLU juga ada kabar baik tentang kreativitas komunitas yang mengolah sampah dan limbah menjadi produktif  untuk pembudidayaan cacing sebagai komoditi pakan ternak unggas.

“Kegiatan tersebut secara bertahap sudah mampu mengurangi tumpukan sampah dan mengurai permasalahan lingkungan yang selama ini dihadapi. Hanya saja komunitas masyarakat  tersebut,  memohon kepada Gubernur untuk tambahan peralatan. Dan permohonan tersebut sudah direspon oleh Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan NTB untuk mengusahakan bantuan tersebut,” pungkasnya. (GA. 211*).

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.