Header Ads

Wagub Rohmi: Pertahankan WTP Lebih Sulit Dari Menaikkan Peringkat Dari WDP ke WTP



Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, saat memberikan sambutan pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemkot Mataram Tahun Anggaran (TA) 2018 oleh BPK Perwakilan NTB kepada Pemkot Mataram, Jum’at 24 Mei 2019, di Kantor BPK Perwakilan NTB, Jalan Udayana Kota Mataram.

Mataram, Garda Asakota.-

Mempertahankan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan dibandingkan menaikkan peringkat dari status opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP) menuju opini WTP.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, saat memberikan sambutan pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemkot Mataram Tahun Anggaran (TA) 2018 oleh BPK Perwakilan NTB kepada Pemkot Mataram, Jum’at 24 Mei 2019, di Kantor BPK Perwakilan NTB, Jalan Udayana Kota Mataram.

Menurut sosok yang akrab disapa Umi Rohmi ini, raihan opini WTP bagi Pemkot Mataram ini bukan merupakan pertama kalinya. “Bahkan ini sudah yang kelima kalinya diraih oleh Pemkot Mataram. Memang betul, mempertahankan sesuatu yang sudah baik itu lebih sulit, utamanya dari sisi tanggung jawab moralnya, lebih sulit daripada kita mau naik peringkat. Karena kalau kita dari WDP ke WTP itu suatu kebanggaan, tapi kalau sudah pernah WTP pasti tuntutan masyarakat harus WTP terus, sehingga kalau misalnya WTP turun lagi ke WDP itu pasti akan menjadi suatu catatan negatif bagi kita,” kata Umi Rohmi.

Dikatakannya, Provinsi NTB ini memang termasuk satu dari dua provinsi di Indonesia yang selama ini baik Provinsi maupun Kabupaten/Kotanya mendapat peringkat WTP, khususnya untuk wilayah Indonesia Bagian Timur. “Sehingga memang kita ini sudah memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi untuk terus menerus meningkatkan kualitas kedepan. Tetap harus WTP tapi dengan kualitas yang lebih baik lagi,” cetusnya.

Sementara, menurutnya, kalau dilihat catatan-catatan permasalahan dari BPK Perwakilan NTB selama ini, hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di NTB ini berkutatnya pada permasalahan Aset. “Tapi aset itu biasanya peninggalan masa lalu. Selain itu, juga ada masalah pengerjaan pekerjaan yang tidak cukup volumenya. Masalah itu hampir disemua tempat terjadi seperti itu, sehingga hal-hal seperti ini menjadi catatan kedepannya. Dan ini harus betul-betul kita sikapi bersama kedepan bagaimana supaya ada solusi baiknya kedepan,” imbuhnya.

Dikatakannya, terkadang banyak orang salah persepsi terhadap raihan opini WTP. Bahkan menurutnya, ada salah satu mass media yang mempertanyakan raihan opini WTP ini, namun masih terdapat banyak temuan-temuan.  “Ada temuan bukan berarti tidak WTP. Dan ini selaras seperti yang disampaikan oleh bapak Kepala Perwakilan BPK NTB, bahwa kriteria WTP itu ada empat (4), sehingga dengan memahami hal ini, mudah-mudahan kita semua memiliki persepsi yang sama tentang WTP itu,” cetusnya.

Pihaknya berharap pengelolaan keuangan kedepannya makin akuntabel dan kunci pengelolaan keuangan yang akuntabel itu terletak pada Pimpinan Daerah dan Pimpinan DPRD beserta seluruh jajarannya.

“Sehingga kalau kita ada keinginan untuk meningkatkan kualitas, pasti ada komunikasi yang baik dengan Kepala Perwakilan beserta jajarannya untuk menyelesaikan setiap item yang menjadi PR kita. Kalau sudah ada keinginan ataupun usaha dan mengikuti aturan yang ada, maka itu akan tercatat sebagai sesuatu yg sudah on the right track. Mudah-mudahan kualitas Laporan LHP LKPD seluruh Kab/Kota ataupun Provinsi dari tahun ketahun akan semakin baik,” tandasnya. (GA. 211/215*).

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.