Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, saat memberikan sambutan pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemkot Mataram Tahun Anggaran (TA) 2018 oleh BPK Perwakilan NTB kepada Pemkot Mataram, Jum’at 24 Mei 2019, di Kantor BPK Perwakilan NTB, Jalan Udayana Kota Mataram.
Mataram, Garda Asakota.-
Mempertahankan status opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pekerjaan yang sulit untuk
dilakukan dibandingkan menaikkan peringkat dari status opini Wajar Dengan
Pengeculian (WDP) menuju opini WTP.
Demikian diungkapkan Wakil Gubernur
NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, saat memberikan sambutan pada acara penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemkot Mataram Tahun Anggaran (TA) 2018
oleh BPK Perwakilan NTB kepada Pemkot Mataram, Jum’at 24 Mei 2019, di Kantor
BPK Perwakilan NTB, Jalan Udayana Kota Mataram.
Menurut sosok yang akrab disapa Umi
Rohmi ini, raihan opini WTP bagi Pemkot Mataram ini bukan merupakan pertama
kalinya. “Bahkan ini sudah yang kelima kalinya diraih oleh Pemkot Mataram. Memang
betul, mempertahankan sesuatu yang sudah baik itu lebih sulit, utamanya dari
sisi tanggung jawab moralnya, lebih sulit daripada kita mau naik peringkat. Karena
kalau kita dari WDP ke WTP itu suatu kebanggaan, tapi kalau sudah pernah WTP pasti
tuntutan masyarakat harus WTP terus, sehingga kalau misalnya WTP turun lagi ke
WDP itu pasti akan menjadi suatu catatan negatif bagi kita,” kata Umi Rohmi.
Dikatakannya, Provinsi NTB ini memang
termasuk satu dari dua provinsi di Indonesia yang selama ini baik Provinsi
maupun Kabupaten/Kotanya mendapat peringkat WTP, khususnya untuk wilayah Indonesia
Bagian Timur. “Sehingga memang kita ini sudah memiliki tanggung jawab moral yang
lebih tinggi untuk terus menerus meningkatkan kualitas kedepan. Tetap harus WTP
tapi dengan kualitas yang lebih baik lagi,” cetusnya.
Sementara, menurutnya, kalau dilihat catatan-catatan
permasalahan dari BPK Perwakilan NTB selama ini, hampir seluruh provinsi dan
kabupaten/kota di NTB ini berkutatnya pada permasalahan Aset. “Tapi aset itu biasanya
peninggalan masa lalu. Selain itu, juga ada masalah pengerjaan pekerjaan yang
tidak cukup volumenya. Masalah itu hampir disemua tempat terjadi seperti itu,
sehingga hal-hal seperti ini menjadi catatan kedepannya. Dan ini harus betul-betul
kita sikapi bersama kedepan bagaimana supaya ada solusi baiknya kedepan,”
imbuhnya.
Dikatakannya, terkadang banyak orang
salah persepsi terhadap raihan opini WTP. Bahkan menurutnya, ada salah satu
mass media yang mempertanyakan raihan opini WTP ini, namun masih terdapat
banyak temuan-temuan. “Ada temuan bukan
berarti tidak WTP. Dan ini selaras seperti yang disampaikan oleh bapak Kepala Perwakilan
BPK NTB, bahwa kriteria WTP itu ada empat (4), sehingga dengan memahami hal
ini, mudah-mudahan kita semua memiliki persepsi yang sama tentang WTP itu,” cetusnya.
Pihaknya berharap pengelolaan
keuangan kedepannya makin akuntabel dan kunci pengelolaan keuangan yang
akuntabel itu terletak pada Pimpinan Daerah dan Pimpinan DPRD beserta seluruh
jajarannya.
“Sehingga kalau kita ada keinginan untuk
meningkatkan kualitas, pasti ada komunikasi yang baik dengan Kepala Perwakilan
beserta jajarannya untuk menyelesaikan setiap item yang menjadi PR kita. Kalau
sudah ada keinginan ataupun usaha dan mengikuti aturan yang ada, maka itu akan
tercatat sebagai sesuatu yg sudah on the right track. Mudah-mudahan kualitas
Laporan LHP LKPD seluruh Kab/Kota ataupun Provinsi dari tahun ketahun akan
semakin baik,” tandasnya. (GA. 211/215*).