 |
| Mukhlis, SE, ME. |
Selanjutnya Promosi menurut William B. Werther dan Keith Davis adalah “A promotion occurs when an employee is moved from one job to another job that is higher in pay, responsibility, organization level.” Artinya promosi merupakan pemindahan pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi (kenaikan jabatan) sehingga memperoleh kenaikan imbalan (hak/gaji/failitas), tanggung jawab, wewenang dan jangkauan kekuasan yang lebih luas. Sehingga secara filosphis promosi adalah bagian dari mutasi vertikal.
Sejak lahirnya UU No.43 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebenarnya sudah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem manajemen kepegawaian guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional di Indonesia. Karena kebijakan yang dituangkan dalam UU tersebut mengatur tentang pemberdayaan sekaligus peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yaitu dengan memberikan kesempatan dan peluang yang adil bagi semua aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural maupun fungsional lebih lanjut.
Namun dalam perkembangan selanjutnya muncul berbagai kelemahan-kelemahan dalam mengimplementasikannya di berbagai daerah di Indonesia, khususunya dalam manajemen pengelolaan ASN seperti, rendahnya kualitas pegawai, rendahnya mutu pendidikan dan latihan, rendahnya kesejahteraan, pola pengembangan karier yang kurang jelas, terhambatnya mutasi pegawai (alasanya sistem Dana Alokasi Umum) dan yang menonjol adalah munculnya sikap-sikap primordialisme dan kedaerahan yang sempit, sehingga mutasi/promosi didasarkan pada asal daerah, suku dan agama yang muncul dalam bentuk like and dislike terutama dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN.
Padahal sesuai dengan UU RI 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah BAB VII Paragraf 4 Pasal 76 bahwa: (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: (a) membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk itu agar ASN merasa diperlakukan lebih adil, maka mutasi/promosi harus mengutamakan profesionalisme khususnya dalam berkompetisi untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi, untuk itu dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU 5 Tahun 2014 tersebut membuat proses mutasi ASN di Indonesia berubah. Tak ada lagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Proses mutasi yang semula berlangsung tertutup, kini dipastikan dilakukan secara terbuka, artinya jabatan yang lowong diumumkan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, rekam jejak, integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam UU. Berdasarkan UU ASN, tugas dari Baperjakat akan digantikan oleh Tim Penilai Kinerja PNS.
Tim penilai inilah yang selanjutnya akan menyeleksi pelamar yang masuk dan mengerucutkan menjadi tiga kandidat untuk selanjutnya ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam Bupati/Walikota untuk kabupaten/Kodya, Gubernur untuk provinsi, dan Presiden untuk pusat. Berlakunya UU ASN menutup peluang adanya intervensi politik pada proses mutasi pegawai di pemerintahan.
Dalam UU ASN juga mengatur tentang pembatalan proses mutasi yang dilakukan bila tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan proses mutasi yang ”ilegal’” tersebut dapat saja berujung pada pidana. Sehingga proses mutasi kedepan diharapkan tidak akan ada lagi dipengaruhi intervensi politik dan sebagainya, karena UU ASN ini sudah mengaturnya dengan tegas. Disamping itu dengan Pangkat dan Jabatan, UU ASN sedemikian rupa telah membentuk sebuah mekanisme ideal untuk menciptakan organisasi pemerintah yang profesional. Penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, moralitas dan integritas pegawai serta kebutuhan organisasi adalah salah satu bentuk idealisme tersebut.
Pembagian jabatan berdasarkan kompetensi teknis, karakteristik dan pola kerja juga merupakan bentuk lain dari upaya pemerintah menciptakan kondisi “right man on the right place” yang selama ini pada pemerintahan sebelumnya di Kota Bima seperti hanya mimpi belaka.
Sehingga janganlah kaget pada mutasi/promosi di Kota Bima nantinya, memunculkan nama-nama yang baru dan adanya pejabat yang diturunkan eselonnya dengan pertimbangan di atas yang merupakan pelaksanaan UU ASN.
Selain itu ketentuan tentang pengembangan dan pola karier yang harus disusun secara jelas oleh seluruh instansi pemerintah yang terintegrasi secara nasional juga adalah sesuatu yang selama ini diidam-idamkan oleh para pegawai pada tataran implementasi. Didukung dengan keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Tim penilai kinerja sebagai lembaga pengawas kebijakan kepegawaian dan lembaga pengukur efektifitas kinerja pegawai maka menurut banyak tokoh nasional sistem kepegawaian ini sudah cukup ideal. Akan tetapi diantara berbagai keunggulan tersebut yang terpenting adalah tataran pelaksanaan. Konsistensi dalam aturan pelaksanaan yang akan disusun ke depan, penjabaran yang tepat terhadap substansi undang-undang serta pelaksanaan konsisten dari seluruh stakeholder pelaksanalah yang akan menentukan tingkat efektifitas Undang-Undang ini terhadap peningkatan mutu kinerja ASN di masa yang akan datang.
Untuk itu agar implementasi UU ASN tersebut tidak melenceng, maka semua keputusan atau kebijakan yang diambil oleh kepala daerah khususnya harus dikawal, kini ada KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang beorientasi untuk menciptakan ASN yang profesional di Indonesia. KASN siap menjadi mitra masyarakat, ASN, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi dalam menciptakan aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa di Kota Bima dan umumnya di Indonesia. Sebagai akademisi, penulis haqqul yaqin apapun yang menjadi keputusan atau kebijakan mutasi/promosi yang dilakukan oleh Pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Bima, HM. Lutfi-Feri Sofiyan, nantinya adalah berdasarkan pertimbangan/kajian yang matang untuk mewujudkan Kota Bima yang memiliki birokrasi yang profesional. Untuk itu marilah kita hargai sekaligus mengawal apapun yang menjadi kebijakan Pemerintahan Lutfi Feri untuk membawa Kota Bima SETARA dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia, AAMIIN.
Penulis: Akademisi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STKIP Bima
