Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dibawah kendali Walikota dan Wakil Walikota Bima HM. Lutfi, SE dan Feri Sofiyan, SH, patut mendapat apresiasi dan penghargaan karena di awal kepempinannya telah memenuhi janji politiknya, mengalolasikan anggaran Milyaran rupiah untuk membebaskan segala pembiayaan Kesehatan masyarakat dalam wujud sebagai peserta BPJS Kesehatan Program PBI (Penerima Bantuan Iuran). Tidaklah heran jika saat ini ribuan warga Kota Bima telah terdaftar secara resmi sebagai peserta BPJS Kesehatan karena telah mengantongi Kartunya.
Tetapi rupanya ragam masalah kemudian muncul terkait dengan sasaran Kartu BPJS Kesehatan ini. Seperti yang disampaikan oleh beberapa warga masyarakat Kota Bima, disinyalir banyak Kartu BPJS yang baru dikeluarkan itu justru penerimanya sudah memiliki Kartu BPJS. Selain itu, disinyalir pula banyak Kartu BPJS yang tidak jelas nama dan alamatnya.
Seperti dikeluhkan oleh Ketua RT. 10 lingkungan Sapaga Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota, Muhtar misalnya. Ia mengeluhkan tentang banyaknya nama ganda yang terdapat dalam Kartu BPJS Kesehatan tersebut. "Kenapa banyak nama ganda yang saya temui pada saat pendistribusian Kartunya, padahal kan yang jadi rujukannya hanya Kartu Keluarga (KK) saja. Apa iya ada rujukan lain yang dipakai oleh BPJS Kesehatan dalam mencetak nama-nama warga hingga banyak nama yang dobel atau ganda. Ada yang sudah punya sebelumnya, tapi kok dapat lagi yang baru?," keluhnya.
Sementara itu Ketua RW. 01 Jatiwangi, Hendrawan lain lagi ceritanya. Ia mengaku Kartu BPJS Kesehatan warga telah lama dikantongi sekitar belasan Kartu tetapi semuanya disinyalir beralamat palsu lantaran dari semua nama yang tercantum dalam Kartu tersebut tak satu pun yang valid alias tidak ditemukan identitas warganya sesuai dengan yang tertera dalam Kartu tersebut. "Lalu darimana pihak BPJS Kesehatan mendapatkan data nama-nama tersebut karena setahu saya yang menjadi rujukan entri data nama peserta nya kan dari KK, kenapa bisa salah input?," tanyanya.
Tentu saja, banyaknya kesalahan dalam pencetakan kartu BPJS ini disesalkannya. Dia lantas mempertanyakan, untuk apa cetak banyak kartu kalau pada akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh warga karena banyak dobel dan tidak jelas nama dan alamatnya. "Untuk itu, saya harapkan agar pihak BPJS Kesehatan benar-benar akurat dalam urusan cetak mencetak Kartu BPJS Kesehatan ini. Cek dengan baik nama dan alamat dan Faskelnya agar kartunya dapat dipergunakan oleh warga sehingga perjuangan Pemerintah Kota Bima melalui program layanan Kesehatan gratis berupa Kartu BPJS Kesehatan benar-benar sampai kepada warganya dengan tepat," harapnya. (GA. 003*)
