Header Ads

Orang Tua Ferry Anang Kaget, KIS Andalan Jokowi Tak Berlaku Lagi di RSUD Kobi?


Kota Bima, Garda Asakota.-

Sejumlah warga yang memeriksakan Kesehatan di RSUD Kota Bima pada Senin pagi (29/04) di buat kaget oleh informasi yang di sampaikan Petugas Piket UGD yang menyatakan bahwa kartu BPJS pasien PBI sudah tertulis tidak ditanggung lagi seperti yang tertera dalam data RSUD. Padahal Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini disebut sebut sebagai program pemerintahan Joko Widodo yang paling sukses dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Mardiana misalnya warga Lingkungan Jatiwangi yang merujuk putra nya ke UGD dibuat kaget ketika BPJS Kesehatan putranya, Ferry Anang, di ketahui tidak tercover atau tidak ditanggung lagi oleh Pemerintah melalui APBN. "Saya benar-benar kaget ketika saya menyerahkan Kartu BPJS Kesehatan ke piket UGD justru mendapat jawaban bahwa sudah tidak ditanggung lagi," keluhnya.

Tidak jelas alasan kenapa dan bagaimana hal itu terjadi. Pihak RS yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (30/4) tidak bisa menjawab secara langsung. Mereka mensilahkan wartawan untuk konfirmasi langsung ke pihak BPJS Kesehatan. "Sikahkan ke BPJS Kesehatan saja," saran salah seorang Petugas Piket UGD RSUD Kota Bima.

Sementara itu pihak BPJS Kesehatan Bima melalui Bidang KPP, Amy membenarkan bahwa kartu tersebut sudah di Non Aktifkan Penggunaannya karena itu  dibiayai oleh APBN. Diakuinya, untuk urusan BPJS Kesehatan masyarakat tak mampu dibiayai oleh duabsumber dana yaitu APBN dan APBD. "Namun untuk jelasnya silahkan konfirmasi ke Dinas Sosial karena untuk urusan PBI APBN itu di bawah naungan Kemensos RI," timpalnya.

Di sisi lain Dinas Sosial Kota Bima melalui Kasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Nurdin, S.Sos. mengakui bahwa hingga akhir Desember 2018 masih tercatat sekitar 51.266 jiwa masyarakat sebagai Peserta PBI yang dibiayai oleh APBN dan sebagian di antaranya ada yang sudah di Non Aktif kan kartunya. Pihaknya malah menyarankan kepada warga masyarakat yang masuk sebagai Peserta PBI APBN yang Non Aktif untuk segera beralih ke PBI APBD. "Jadi, kami sarankan agar warga yang dibiayai oleh APBN silahkan mengurus supaya bisa tercover ke APBD," sarannya. (GA. 003*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.