Header Ads

NTB Perlu Lakukan Diversifikasi Ekonomi Untuk Lesatkan Pertumbuhan Ekonomi


Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro, saat menyampaikan paparannya pada acara Pembukaan Musrenbang Provinsi NTB, Kamis 04 April 2019.


Mataram, Garda Asakota.-

Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro, menyebut NTB perlu melakukan diversifikasi ekonomi untuk melesatkan pertumbuhan. Setidaknya, ada tiga hal penting terkait diversifikasi ekonomi yang patut menjadi perhatian Pemprov NTB. Pertama, ketergantungan terhadap tambang yang harus mulai diminimalisasi.

“Pasalnya, harga komoditas tambang tidak akan pernah stabil dan sangat fluktuatif, serta tidak terbarukan sehingga suatu saat akan habis. Kemampuan hilirisasi tambang juga harus ditingkatkan, tidak hanya berhenti di smelter, tetapi juga menciptakan fasilitas turunan,” kata Menteri Bambang saat menyampaikan paparannya pada acara Pembukaan Musrenbang Provinsi NTB di salah satu hotel di Kota Mataram, Kamis 04 April 2019.

Kedua, menurutnya, sektor pariwisata sebagai quick win yang dapat menghasilkan devisa besar juga harus dipercepat akselerasinya.  Destinasi favorit turis asing seperti Lombok dan Gili Trawangan, juga Pantai Senggigi, nantinya akan dilengkapi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan Sirkuit Moto GP yang ditargetkan beroperasi pada 2021, hingga Pulau Moyo di Sumbawa. “Ketiga, sektor peternakan juga dapat menjadi alternatif diversifikasi ekonomi Provinsi NTB, mengingat kebutuhan masyarakat akan daging sapi sangat besar,” timpalnya.

Berdasarkan kondisi dan isu pembangunan di NTB, lanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk 2020 diarahkan untuk: Pertama, pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM melalui dukungan DAK Pendidikan dan Kesehatan. Kedua, pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan konektivitas wilayah melalui dukungan DAK Fisik Jalan dan Transportasi Laut.  Ketiga, peningkatan produksi pertanian melalui dukungan DAK Pertanian. Keempat, Peningkatan akses sanitasi melalui dukungan DAK Sanitasi, dan Kelima, Pengurangan tingkat pengangguran melalui dukungan DAK IKM dan Pasar.

“OPD NTB mengajukan 563 usulan, dengan 179 usulan di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, serta 9,5 persen di antaranya disetujui K/L. Sementara OPD kabupaten/kota di NTB mengajukan 1.873 usulan, dengan 94 di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, dan baru 1,1 persen di antaranya disetujui K/L. Beberapa proyek usulan daerah yang telah disetujui adalah pembangunan dan pengelolaan TPA Regional, pengolahan dan pengelolaan pengolah limbah B3, pengembangan industri pangan lokal, pengembangan desa mandiri pangan, revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi, penyediaan pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan,” pungkas beliau. (GA. 211*).

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.