Header Ads

NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BIMA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018



BUPATI BIMA
NOTA PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
               BUPATI BIMA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
Disampaikan pada
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima
30 Maret 2019
Bismillahhirrahmaanirrahiim.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Yang Kami Hormati
·     Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bima;
·     Wakil Bupati Bima;
·     Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bima dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bima;
·     Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Para Kepala Bagian, Camat, Pejabat Eselon III dan IV serta Staf Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;
·     Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD;
·     Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi Keagamaan;
·     Pimpinan Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda dan Wanita;
·     Para Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, dan Karang Taruna atau perwakilan lembaga masyarakat se-Kabupaten Bima;
·     Rekan-rekan Insan Pers;
·     Hadirin Sidang Dewan Yang terhormat.
Pertama-tama perkenankan saya mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya kita yang hadir dalam sidang yang terhormat ini berada dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir Tahun Anggaran 2018.
Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita ke dalam dinul Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat pada Yaumil Qiyamah. Aamiin Ya Rabbal Alamin.
Hadirin Sidang Dewan Yang Berbahagia,
Tidak terasa, sudah tiga tahun kita mengayuh bersama dalam membangun daerah ini. Tentu saja sudah banyak ikhtiar dan karya nyata yang ditorehkan secara konsisten, terpadu dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan maupun sosial kemasyarakatan demi mewujudkan Kabupaten Bima yang RAMAH (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal). Namun demikian, kita juga tidak menafikkan bahwa masih banyak aspek yang perlu dibenahi dan di tingkatkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Dou labo Dana Mbojo” yang kita cintai.
Untuk itu, ijinkan saya bersama Bapak Wakil Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima yang telah menjalin komunikasi yang baik selama ini. Demikian pula kepada para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang telah memberikan dukungan penuh bagi terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif, sehingga agenda pembangunan yang kita hajatkan bersama dapat berjalan aman, lancar dan efektif bagi kemajuan daerah.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu saya sampaikan bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bima atas dukungan legislatif, secara bertahap telah mampu menciptakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini dapat dicermati dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima berada pada kisaran 5,12% dan meningkat menjadi 5,98% pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 6,02%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Bima sudah berjalan sesuai dengan rencana, dimana selama ini sektor pertanian secara umum sebagai sektor yang memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) paling besar di Kabupaten Bima dengan rata-rata sebesar 44,26%. Selanjutnya laju inflasi di Kabupaten Bima cukup stabil sebesar 4,08%. Hal ini berdampak pada penyediaan kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok yang tercukupi, ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat.
Angka kemiskinan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan, pada tahun 2016 sebesar 15,31%, tahun 2017 sebesar 15,10% dan tahun 2018 menjadi 14,84%. Terjadinya penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari upaya semua pihak dalam rangka melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran yang tepat melalui peningkatan kapasitas SDM, penciptaan wirausaha baru, penciptaan lapangan kerja baru dan pemberdayaan ekonomi kreatif dengan catatan ke depan akan terus  dioptimalkan lagi pencapaian program yang tepat sasaran.
Demikian halnya aspek kualitas pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 berada pada angka 63,48 dan menjadi 64,15 pada tahun 2016. Angka ini terus mengalami peningkatan menjadi 65,01 di tahun 2017 dan berada pada 65,66 ditahun 2018.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Selain capaian yang kita raih selama kurun waktu 3 tahun itu pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2018 juga mencatat beberapa prestasi yang membanggakan antara lain:
·        Di bidang pengelolaan keuangan, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bima secara berturut-turut berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI;
·        Di bidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bima  memperoleh penghargaan dari Kementerian PAN & RB Republik Indonesia dengan predikat  B, meningkat satu tingkat dibanding tahun 2017 dengan predikat CC. Penilaian ini mengandung makna bahwa pelaksanaan program baik bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan telah menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil, telah menunjukan peningkatan hasil yang baik;
·        Di bidang kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) perangkat daerah Kabupaten Bima, mengalami peningkatan level maturitas (kematangan) SPIP dari level 2 menjadi level 3;
·        Di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bima memperoleh piagam penghargaan dan ucapan terima kasih atas keberhasilan pembangunan 8 (delapan) Puskesmas perbatasan dan daerah tertinggal sesuai prototype  tahun 2018 dari kementerian Kesehatan RI dan Juara I (satu) Dokter Teladan Tingkat Provinsi NTB dan Juara VII (Tujuh) Tingkat Nasional A.n dr. Rolanda Gistenang (Dokter Puskesmas Langgudu)
·        Di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Bima berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
·        Di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Bima berhasil meraih 2 (dua) penghargaan yaitu Inovasi Sistim Aplikasi Pelayanan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang Berbasis Android (SIMAWAR) dari DP3AP2KB dan Inovasi Sistem Evaluasi, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah E-Monitor Control (MATAROA) dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, inovasi SIMAWAR telah menjadi duta Kabupaten Bima pada tingkat Nasional;
·        Di bidang Pertanian dan Hortikultura, Pemerintah Kabupaten Bima berhasil meraih penghargaan juara Satu
Petani
Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2018
An. saudara Erwin dari Desa Nggembe Kecamatan Bolo
;
·        Di bidang Perencanaan Pembangunan pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bima berhasil meraih penghargaan yang cukup membanggakan dalam hal pencapaian indikator strategis Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi NTB
2013 – 2018 dengan meraih penghargaan sebagai Kabupaten paling progresif dalam mendorong pengembangan Wisata Budaya dan Geopark Tambora dari Gubernur NTB.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Mengawali penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, kiranya kami perlu menyampaikan bahwa LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertangungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam penyusunan LKPJ akhir tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
LKPJ akhir tahun anggaran 2018 pada dasarnya merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pada akhir tahun sebagai wahana evaluasi tahunan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tahun berkenaan, yang mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan urusan pemerintahan umum dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD 2018).
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan hal-hal pokok dalam nota pengantar laporan pertanggungjawaban ini, meliputi arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan urusan pemerintahan umum.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Arah kebijakan umum pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 adalah terwujudnya Visi Kabupaten Bima yang Ramah, yaitu (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal).” Visi pembangunan Kabupaten Bima tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:
1.   Meningkatkan masyarakat yang berkualitas melalui penerapan
nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
2.   Mewujudkan masyarakat yang aman tertib dan nyaman dengan mengedepankan penegakan supermasi hukum;
3.   Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;

4.   Meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
5.   Membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Selanjutnya dalam rangka mendukung capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun 2018 maka prioritas arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah:
1.      Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, mendukung supremasi hukum serta mewujudkan keamanan dan ketertiban;
2.      Percepatan pembangunan kantor pemerintahan Kabupaten Bima di wilayah Woha;
3.      Peningkatan Kualitas Pendidikan;
4.      Peningkatan Kualitas Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB;
5.      Perberdayaan ekonomi rakyat, perluasan lapangan kerja melalui pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata serta penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
6.      Peningkatan produktifitas dan nilai tambah komoditas pertanian, perikanan dan kelautan;
7.      Pembangunan infrastruktur transportasi, air minum dan sanitasi serta energi;
8.      Penanggulangan bencana, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pengendalian pemanfaatan ruang;
9.      Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
10.      Tata kelola pemerintahan dengan prinsip good governance.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
          Selanjutnya gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018 sebelum audit BPK dapat kami sampaikan sebagai berikut:
Pertama; Pengelolaan pendapatan daerah; total pendapatan anggaran 2018 setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 1.795.231.647.798,07 terealisasi sebesar Rp. 1.743.216.745.650,52 atau mencapai sebesar 97,10%, rincian pendapatan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1)   Pendapatan Asli Daerah; setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.136.270.566.336,39 dan terealisasi sebesar
Rp.
120.378.414.788,52 atau 88,33%.
2)   Dana Perimbangan; setelah perubahan ditargetkan sebesar     
Rp1.348.738.09
1.565,68 dan terealisasi sebesar
Rp.1.329.968.127.945,00 atau 98,61%.
3)   Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.310.222.989.896,00 dan terealisasi sebesar Rp.292.924.507.435,81  atau 94,42%.
Kedua, Pengelolaan Belanja Daerah;  Total Belanja dalam Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan adalah sebesar
Rp
. 1.935.991.166.450,66 dan terealisasi sebesar
Rp. 1.818.
116.458.228,34 atau 93,91%, rincian belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.     Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 setelah perubahan ditargetken sebesar Rp. 1.026.085.247.703,66 dan terealisasi sebesar Rp. 973.244.441.475,00 atau 94,85 %.
b.   Belanja Langsung
Belanja Langsung pada tahun 2018 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp. 909.905.918.747,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 844.872.016.753,34 atau 92,86%.
Ketiga, pembiayaan;
1.   Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2018 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.148.059.518.652,59 terealisasi sebesar Rp. 148.139.520.311,59 atau 100,05%.
2.   Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp.7.300.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 6.600.000.000,00 atau 90,41%.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
        Selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, dapat kami sampaikan urusan wajib sebagai berikut:
1.   Urusan Pendidikan
      Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp.119.772.643.777,00 dan terealisasi sebesar Rp.109.537.917.331,95  atau 95,27%, melalui program pendidikan wajib belajar, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan usia dini, pendidikan non formal, dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Capaian kinerja urusan pendidikan diantaranya dapat kita lihat melalui Angka Partisipasi Murni (APM) yang terus mengalami peningkatan, mulai pada jenjang SD/MI dari 99,74% tahun 2016 menjadi 99,78% pada tahun 2017 dan terus meningkat pada tahun 2018 sebesar 99,96%. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs naik dari 94,27% tahun 2016 menjadi 95,07% pada tahun 2017 serta meningkat sebesar 96,37% pada tahun 2018. Sementara capaian angka melek huruf (tidak buta aksara) pada penduduk usia diatas 15 tahun sebanyak 289.148 orang dari 327.109 orang atau 88,40% pada tahun 2018.
Sedangkan jumlah guru berstandar ijazah S1/D-IV naik dari 74,63% di tahun 2016 menjadi 82,65% pada tahun 2017 dan terus bertambah pada tahun 2018 menjadi 87,31%, sementara jumlah guru yang bersertifikasi tahun 2016 sebanyak 3.597 guru bertambah menjadi 6.480 guru pada tahun 2017 dan terus bertambah pada tahun 2018 menjadi 12.206 guru.
Selanjutnya terkait dengan catatan strategis DPRD Kabupaten Bima terhadap LKPJ tahun 2017, maka dapat kami sampaikan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:
a.   Dalam rangka memberikan dukungan bagi anak sekolah yang berprestasi, maka Pemerintah Daerah pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran bagi siswa siswi yang berprestasi baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional;
b.   Dalam hal pemerataan penempatan guru di sekolah lingkup Kabupaten Bima, pemerintah daerah pada tahun 2018 telah melakukan analisis kebutuhan guru berdasarkan rombongan belajar, jumlah jam pelajaran kumulatif sehingga guru-guru tersebut tetap mendapat tunjangan sertifikasi;
c.   Dalam menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, dan perubahan karakter bagi para siswa dan siswi. Hal ini dibuktikan dengan adanya uji prestasi antara lain melalui lomba-lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN), Cerdas Cermat, Porseni tingkat SD/SMP dan Liga Pelajar. Disamping itu dilaksanakan juga kegiatan yang bersifat extrakurikuler sebagai penunjang kegiatan kokurikuler seperti pesantren sehari dan berdzikir, yasinan bersama setiap hari Jumat sebelum pelajaran dimulai serta melaksanakan bimbingan teknis penguasaan Teknologi Informasi.

2.   Urusan Kesehatan
Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan agenda penting yang terus digiatkan adalah mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pusat-pusat kesehatan, disamping tercapainya rasio yang ideal antara sarana prasarana kesehatan dengan jumlah penduduk. Untuk penyelenggaraan urusan kesehatan tahun 2018, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar
Rp. 168.193.151.524,00 atau sebesar 19% dari APBD guna mendukung beberapa kegiatan pelayanan dasar antara lain : pembangunan dan perbaikan sarana prasarana kesehatan, pengadaan obat-obatan, peningkatan gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
Selanjutnya capaian indikator dibidang kesehatan antara lain dapat dilihat dari cakupan pelayanan: porsentase ibu bersalin yang mendapat persalinan sesuai standar pada tahun 2017 sebesar 94,70% meningkat menjadi 96,19% pada tahun 2018. Kemudian porsentase bayi yang baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 98,16% pada tahun 2017 meningkat menjadi 99,29% pada tahun 2018, selanjutnya untuk porsentase anak usia dini pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 79,07% pada tahun 2017 naik menjadi 84,61% tahun 2018. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan Akreditasi  Puskesmas sebanyak 15 unit dari 21 unit Puskesmas yang ada di Wilayah Kabupaten Bima.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan oleh RSUD Bima dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik secara fisik maupun pelayanan. Untuk mendukung kedua hal tersebut pada tahun 2018  telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 95.874.490.000 terealisasi sebesar Rp. 90.774.525.044 atau 94,68%, yang diarahkan pada program standarisasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan miskin, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, kegiatan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan serta peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Selanjutnya kami sampaikan langkah-langkah tindak lanjut terkait catatan strategis dewan terhadap LKPJ tahun 2017 dalam penyelenggaraan urusan kesehatan sebagai berikut :
a)   Dalam hal penyediaan infrastruktur pelayanan kesehatan dan pemerataan / penempatan petugas kesehatan guna memberikan pelayanan yang optimal, Pemerintah Daerah pada tahun 2018 telah membangun sebanyak 8 (delapan) Puskesmas contoh sesuai prototype Kementrian Kesehatan pada 7 Kecamatan (Wera, Parado, Langgudu, Lambitu, Monta, Belo, Woha), serta dilakukan rehabilitasi Puskesmas dalam melayani kesehatan masyarakat di desa. Disamping itu Pemerintah daerah telah mengangkat dan menempatkan tenaga PTT Daerah sebanyak 440 orang, yang tersebar ke pelosok-pelosok desa guna memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal;
b)   Terkait peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, maka telah dilakukan langkah-langkah dengan pemenuhan sarana dan prasarana dan alat kesehatan. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan dan rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah. Khusus untuk pengadaan alat kesehatan, CT Scan, automatic genset serta pengadaan travo telah tersedia pada tahun 2018 melalui anggaran RSUD Bima. Demikian pula untuk peningkatan pelayanan jenazah, RSUD Bima telah menyiapkan mobil jenazah untuk pemulangan secara gratis dalam daerah.
3.   Urusan Lingkungan Hidup
Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sebesar
Rp.5.654.935.500,00 antara lain diarahkan pada; pengembangan kinerja pengolahan persampahan; Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; perlindungan dan konservasi sumber daya alam; serta peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Realisasi anggaran pada urusan ini sebesar Rp.5.249.582.520,00 atau 92,83%.
Selanjutnya terkait catatan strategis dewan terhadap LKPJ tahun 2017 dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dapat kami sampaikan sebagai berikut :
a.   Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum setiap pelanggaran dokumen izin lingkungan atas pelaksanaan berbagai kegiatan dan pembangunan maka Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan langkah-langkah penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain; memfasilitasi pengaduan dugaan pencemaran lingkungan akibat kegiatan tambak udang di Kecamatan Sape; pencemaran sungai DAM Pelaparado di Desa Kalampa akibat limbah tahu UD. Rohana di Desa Samili Kecamatan Woha; dan pencemaran lingkungan akibat bakso goyang lidah di Desa Rato Kecamatan Bolo.
b.   Kemudian terkait penghentian aktifitas pembangunan atau proyek apapun sebelum memiliki izin lingkungan maka Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan langkah-langkah antara lain; tidak menyetujui kegiatan penambangan pasir besi di Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora, karena merusak  lingkungan. Disamping kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, terutama pada setiap kegiatan usaha yang wajib memiliki izin lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.



4.     Urusan Pekerjaan Umum
Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pergerakan Manusia, Barang dan Jasa dari Pusat Pertumbuhan Wilayah ke kawasan pelosok Kabupaten Bima, maka dilakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan / jembatan dan bangunan irigasi.
Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp.138.466.482.340,00 terealisasi sebesar Rp.132.815.755.195,32 atau 95,92% yang diarahkan untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan / jembatan dan bangunan irigasi.
Panjang Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bima mengalami peningkatan dari 789.12 Km pada tahun 2017 menjadi 831.611 Km pada tahun 2018 atau ada penambahan
42.49 Km. Hal ini disebabkan telah terbukanya akses jalan wilayah selatan Kabupaten Bima yang sebelumnya terisolir atau sulit diakses melalui jalur darat.
Selain mengalami penambahan secara kuantitas, kualitas jalan juga bertambah baik, dimana pada tahun 2017 panjang jalan kondisi baik 297.18 Km atau 35.73% meningkat pada tahun 2018 menjadi 320.33 Km atau 38.52% sehingga mengalami peningkatan kualitas yang signifikan ditengah keterbatasan anggaran peningkatan jalan yang ada. Kami menyadari kondisi jalan kita banyak yang mengalami degradasi struktur akibat berkurangnya umur rencana, sehingga perlu ikhtiar bersama untuk menunjang pencapaian target peningkatan jalan yang baik.
Selain aspek jalan, untuk mendukung aksesibilitas wilayah adalah jembatan sebagai penghubung. Pada tahun 2017 jumlah jembatan yang dibangun dan menjadi kewenangan Kabupaten Bima sebanyak 146 unit menjadi 157 unit pada tahun 2018. Pada tahun 2017 total jembatan baik sebanyak 112 unit dari 146 unit jembatan dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 menjadi 125 unit berkondisi baik dari 157 total unit jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bima.
Selain itu, untuk menunjang kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, bangunan irigasi memiliki peran penting sebagai pendukung aktivitas mata pencaharian masyarakat. Selama ini telah banyak bangunan irigasi baik Bendung, DAM, Embung, jaringan irigasi dan bangunan irigasi lainnya yang telah dibangun. Pada tahun 2018 kondisi  jaringan irigasi yang berfungsi baik adalah sepanjang 224.983 Meter persegi, meningkat sepanjang 19.765 Meter persegi dari tahun 2017. Pembangunan irigasi selain bersumber dari APBD saya tetap berusaha untuk membangun irigasi yang bersumber dari dana APBN seperti pada tahun 2018 telah dibangun Embung Amabaena di Kecamatan Sape dengan anggaran Rp. 11 Milyar lebih.
5.     Urusan Penataan Ruang
Urusan penataan ruang pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.352.300.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 2.065.565.747,00 atau 87,68% yang dimanfaatkan untuk Program perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan penataan wilayah yang berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Bima telah menyusun Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan dan Dokumen Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) sebagai acuan dalam mengarahkan pembangunan sesuai dengan fungsi ruang dan potensi yang ada. Sampai dengan tahun 2018, telah tersusun 6 Dokumen RDTR (Kecamatan Woha, Kecamatan Bolo, Kecamatan Sape, Kecamatan Palibelo, Kecamatan Madapangga, dan Kecamatan Belo) serta 1 Dokumen KSCT. Kedepannya diharapkan seluruh kecamatan memiliki Dokumen Rencana Tata Ruang masing-masing.
Selanjutnya terkait catatan strategis dewan terhadap LKPJ tahun 2017, dapat kami sampaikan langkah–langkah tindak lanjut sebagai berikut:
a.   Dalam hal inventaris seluruh alat berat yang rusak dan tidak mungkin dimanfaatkan lagi untuk dilakukan pekerjaan lelang atau dihapus, maka pemerintah daerah melalui dinas PUPR dan Komisi III DPRD telah melakukan inventarisasi dan monev bersama secara langsung terhadap peralatan di UPTD workshop dan laboratorium Dinas PUPR. Berkaitan dengan hal tersebut kiranya menjadi tanggung jawab dan komitmen kita bersama untuk memikirkan dan merencanakan pengadaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, guna mendukung program kerja pemerintah dan pelayanan sosial kepada masyarakat dan sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana serta mendukung pencapaian target PAD.
b.   Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten yang telah disahkan oleh DPRD bersama permerintah daerah, maka oleh pemerintah daerah Perda tersebut telah dilakukan konsultasi dan evaluasi oleh pemerintah Provinsi NTB dan telah mendapat persetujuan Gubernur NTB, dan sebagai tindak lanjut Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) perkotaan Woha tersebut pemerintah daerah sedang mempersiapkan petunjuk operasional yaitu :
·          Penyusunan Peraturan Bupati tentang kebijakan insentif dan disentif di Perkotaan Woha;
·        Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
·        Penyusunan master plan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Kecamatan Woha.
6.      Urusan Perumahan
Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.61.405.037.370,00, terealisasi sebesar Rp.60.398.825.766,00 atau 98,36%, diarahkan untuk Program Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Limbah, Pembangunan infrastruktur Pedesaan, Pengembangan Perumahan dan Permukiman,Penataan Taman dan Ruang terbuka Hijau dan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
 Pada tahun 2018 cakupan rumah tangga terlayani air bersih naik menjadi 86,90% dari 83,44 % pada tahun 2017. Luas Lingkungan Permukiman Kumuh yang tertangani mengalami peningkatan  sebesar 41,28% dari sebelumnya 40,04 % pada tahun 2017. Demikian halnya cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 86,79% naik menjadi 87,33%.
Selanjutnya dapat kami sampaikan tindak lanjut catatan strategis Dewan terhadap LKPJ tahun 2017 sebagai berikut:
a.   Terkait penyediaan air bersih, pembangunan instalasi air, limbah komunal (septic tank komunal) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, maka terhadap hal tersebut telah dilakukan pembangunan instalasi air limbah komunal akses sanitasi atau jamban keluarga sebanyak 1.425 unit, 109 Rumah Tidak Layak Huni serta pembangunan sarana air minum di 14 Desa yang tersebar di 13 Kecamatan dan telah berfungsi dengan baik. Disamping itu di Kecamatan Ambalawi dilaksanakan pembangunan sarana air minum berupa instalasi pengolahan air, jaringan transmisi, distribusi dan sambungan rumah yang akan dituntaskan dan dapat dimanfaatkan  pada tahun 2019. Sedangkan hasil eksploitasi pengeboran air dalam di Kecamatan Wera sebagian tidak memenuhi standar kualitas kesehatan karena intrusi air laut. Untuk dimaklumi pembangunan air bersih di Kabupaten Bima mengalami hambatan akibat berkurangnya sumber mata air yang disebabkan oleh kekeringan dan kerusakan hutan.
b.   Terkait adanya bangunan gedung dan rumah yang dibangun menyalahi ketentuan sepadan jalan dan sungai dapat dijelaskan:
·        Pembangunan hunian penduduk dan fasilitas komersial milik masyarakat tumbuh sangat pesat, oleh karena itu dalam rangka menciptakan keharmonisan fungsi kawasan, kedepan perlu dilakukan peninjauan terhadap perda RTRW. Penertiban bangunan gedung menyalahi ketentuan peraturan akan di tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang dengan melibatkan semua unsur yang terkait.
c.   Terkait penerbitan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) sampai saat ini kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih  rendah, oleh karena demikian pada tahun 2018 Dinas Perumahan dan Pemukiman,  telah melakukan sosialisasi Perda Bangun Gedung di 5 Kecamatan yaitu: Kecamatan Woha; Kecamatan Belo; Kecamatan Palibelo; Kecamatan Bolo dan Kecamatan Madapanggga.
7.      Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.731.610.000 dan terealisasi Rp.2.612.463.000 atau 95,64% yang digunakan untuk Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
Selanjutnya Jumlah sarana dan prasaran untuk mendukung kegiatan pemuda dan pelajar serta masyarakat tersedia 328 lapangan olahraga dan 2 unit gedung pemuda dan olahraga.

8.   URUSAN PENANAMAN MODAL
Untuk mendukung Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal pada tahun 2018 pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar Rp.2.685.000.000 yang diarahkan melalui program antara lain, Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis; dan Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.241.261.000 atau 83,47%.
Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing sebesar Rp.112 Milyar pada tahun 2017 naik menjadi Rp.124 Milyar pada tahun 2018 atau sebesar 10,7%, sementara  jumlah ijin yang dikeluarkan pada tahun 2018 sebanyak 2.101 ijin.
Terkait tindak lanjut catatan strategi dewan terhadap LKPJ tahun 2017 dapat kami sampaikan sebagai berikut :
a.   Dalam hal penerbitan izin baru dan perpanjangan izin dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Perizinan (SPP).
b.   Terkait dengan budidaya burung walet rumahan sebagai potensi PAD baru, pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya melaksanakan regulasi tentang perizinan, sementara regulasi terkait pengelolaan usaha burung walet dalam proses penyusunan regulasi oleh instansi terkait.

9.      URUSAN KOPERASI DAN UKM
Pada tahun 2018 alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar
Rp.
2.957.970.000, yang diarahkan pada program antara lain, Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif; Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; dan Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan realisasi sebesar Rp. 2.815.227.280 atau 95,17%.
Pada tahun 2017 Jumlah Koperasi Aktif mengalami peningkatan dari 222 koperasi bertambah menjadi sebanyak 278 koperasi pada tahun 2018 dengan jumlah pengelolanya dari 1.907 orang menjadi 1.936 orang pada tahun 2018. Sedangkan volume usaha 2018 sebesar Rp. 128.719.833.000 meningkat bila dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 110.989.054.000. Pada tahun 2018 nilai permodalan yang berasal dari Koperasi sebesar Rp. 139.891.221.000 dan modal yang berasal dari luar sebesar  Rp. 47.034.173.000 Sementara itu jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 292 UKM.
Disamping itu Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,3 Milyar yang terdiri dari Rp. 1 Milyar untuk dana hibah kelompok usaha dan Rp. 300 juta dalam bentuk dana bergulir koperasi. Dukungan anggaran ini diharapkan akan mampu mengurangi peran rentenir di tengah masyarakat.
10.   URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.475.000.000,untuk Penataan Administrasi Kependudukan, mencakup kegiatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan beberapa kegiatan peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Elektronik pada tahun 2018 sebanyak 364.182  jiwa dengan penduduk wajib KTP sebanyak 385.337 jiwa tercapai 94,51%, sehingga masih tersisa 21.155 Jiwa atau 5,49%. Sedangkan penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun sebanyak  169.130 lembar dari 181.528 anak tercapai 93,14%, Akta Perkawinan sebanyak 317 lembar, Akta Kematian sebanyak 189 lembar dan Kartu Keluarga sebanyak 157.296 dari jumlah penduduk 528.036 jiwa, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 4.992.990.250 atau 91,20%.
Selanjutnya terkait tindak lanjut catatan strategis dewan terhadap LKPJ Tahun 2017 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
a.   Terkait 4 (empat) unit kamera yang hilang kami selaku Bupati Bima telah menugaskan Inspektorat untuk melakukan langkah-langkah penelusuran dan pemeriksaan keberadaan terhadap 4 kamera tersebut;
b.   Terkait masih ada keluhan masyarakat terhadap tingginya pengurusan dokumen kependudukan yang disebabkan permainan calo dari pihak internal maka terhadap kemungkinan adanya oknum tertentu di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, maka Dinas Dukcapil telah melakukan langkah-langkah penertiban terhadap ASN antara lain:
·        Pernyataan integritas pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima untuk tidak toleransi terhadap CALO;
·        Menginstruksikan pada setiap apel pagi agar tidak memberikan toleransi bagi kegiatan percaloan dengan menerapkan sanksi skorsing dan pemutusan kontrak kerja;
·        Menyampaikan himbauan melalui media cetak, spanduk, sosialisasi pada setiap pelayanan mobile layanan MESSRA, agar seluruh masyarakat mengurus sendiri dokumen kependudukan.
11.    URUSAN KETENAGAKERJAAN
Dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2018 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp.
3.696.400.000, digunakan untuk Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pelatihan bagi pencari Kerja.
Perluasan Kesempatan Kerja serta Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja. Pada tahun 2018 jumlah pencari kerja keluar negeri (AK1) sebanyak 2.715 orang sedangkan yang di tempatkan sebanyak 2.208 orang (81,33%) meningkat dari tahun 2017 (80,83%).
Disamping pelatihan tersebut di atas juga telah dilaksanakan pencanangan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pekerja migran Indonesia (WNI) dimana bagi pencari kerja keluar negeri cukup datang ke kantor LTSA di Kabupaten Bima untuk mengurus paspor dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi : Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Kabupaten Sumbawa.
Selanjutnya terkait tindak lanjut catatan strategis dewan terhadap LKPJ tahun 2017 dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut :
Dalam hal menurunkan angka pengangguran dan mendorong penciptaan peluang kerja sehingga tenaga kerja terserap secara memadai pada berbagai pasar kerja, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja melaksanakan pelatihan dan pengembangan keterampilan baik yang berbasis kompetensi maupun kewirausahaan.
Selanjutnya persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Bima telah mencapai 81,33%, melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 40%.
12.    URUSAN KETAHANAN PANGAN
Untuk mendukung penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp.
2.759.240.000,00 terealisasi Rp. 2.540.613.598 atau 92,08%. cakupan urusan ketahanan pangan meliputi program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, pengembangan distribusi dan stabilisasi harga, pengembangan konsumsi dan keamanan pangan. Wujud pencapaian ketahanan pangan Kabupaten Bima yaitu adanya penurunan status dari 20 desa yang berstatus rawan pangan menjadi desa rentan rawan pangan. Kemudian dari sisi stok cadangan pangan, pemerintah daerah saat ini masih tersedia 19,74 ton, selain itu masih ada cadangan pangan masyarakat setara beras sebanyak 44.352 ton yang tersimpan di lumbung pangan masyarakat.
Dari aspek ketersediaan energi perkapita berada pada 7.997 kilo kalori perkapita perhari (kkal/kap/hari) dan capaian ini jauh diatas target nasional yaitu 2.200 kalori perkapita perhari (kkal/kap/hari). Kemudian dari aspek ketersediaan protein mencapai 196,66 gram perkapita perhari (gram/kap/hari), jauh diatas standar nasional yaitu 57 gram perkapita perhari (gram/kap/hari). Ketersediaan terbesar yang berasal dari kelompok padi-padian disumbang oleh beras dan disusul dengan jagung serta kedelai. Sehingga setiap tahun terjadi peningkatan ketersediaan beras yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan energi dan protein untuk dikonsumsi dibanding tahun sebelumnya.
13.    URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pada tahun 2018 pemerintah daerah telah mengalokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp.11.130.910.000,00 yang dilaksanakan melalui program antara lain; Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dalam bentuk kegiatan kelompok di masyarakat; Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV / AIDS dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 8.760.094.605,
00 atau 96,00%.
Sehubungan dengan hal tersebut, selama tahun 2017 terdapat kasus anak sebanyak 112 kasus menurun menjadi 52 kasus pada tahun 2018, sementara kasus yang terjadi pada perempuan pada tahun 2018 sebanyak 38 kasus.
14.    URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Selanjutnya dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7.104.460.000,00, yang diarahkan untuk Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri dan Program Keluarga Berencana dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.891.927.070,00 atau 69%.
Indikator capaian keberhasilan urusan keluarga berencana dapat dilihat pada jumlah peserta KB aktif sebanyak 79,223 orang dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 90.033 orang atau 88%, yang didukung oleh tersedianya tempat pelayanan KB di Kabupaten Bima berjumlah 88 klinik, selain itu ditandai dengan menurunnya angka kelahiran total (TFR) dari tahun 2017 2,8% menjadi 2,5% dari setiap 1000 kelahiran sementara itu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera tahun 2018 berjumlah 114.837 keluarga.
15.    URUSAN PERHUBUNGAN
Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Urusan Perhubungan pada Tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.746.750.000, diarahkan melalui program antara lain, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut; dan Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.633.843.410,00 atau 97,62%.
Disamping itu pemerintah daerah bertekad memperjuangkan perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin Bima, karena pemerintah daerah telah menyelesaikan pembebasan lahan seluas 9,7 hektar dan telah dilakukan pembangunan relokasi alur sungai bandara pada tahun 2018.
16.    URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Di bidang penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong keterbukaan informasi publik, mulai dari aspek regulasi, pembentukan kelembagaan (PPID) dan peningkatan kapasitas PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam mendukung Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp.
2.256.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.190.950.710,00 atau 97,08%, yang digunakan untuk beberapa kegiatan antara lain Pengadaan Sarana Pendukung Radio Komunikasi; Peningkatan Pelayanan PPID Kabupaten Bima; serta Pengelolaan dan Peningkatan Jaringan Komunikasi Radio.   
Terkait dengan pembukaan akses daerah-daerah yang terisolir telah dibangun tower jaringan internet di 5 (lima) lokasi, yaitu Desa Kala Kecamatan Donggo, Kantor Camat Soromandi, Kantor Camat Lambu, Desa Kaowa Kecamatan Lambitu dan area Pemda Kabupaten Bima. Disamping itu terpasang akses internet di 6 kantor Kecamatan; Kantor Camat Bolo; Donggo; Soromandi; Ambalawi; Lambitu; Palibelo. Dengan alokasi anggaran tersebut juga dilaksanakan pembangunan data center daerah yang bisa dimanfaatkan untuk hosting website gratis bagi OPD dan seluruh kantor desa se-Kabupaten Bima.