Mantan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori.
Mataram, Garda Asakota.-
Mantan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, meminta kepada lembaga KPU NTB yang sekarang agar lebih agresif lagi dalam pelibatan salah satu pilar demokrasi yakni media massa guna mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif di NTB yang bakal digelar April mendatang.
"Saya meyakini pihak penyelenggara akan All Out mensukseskan seluruh tahapan Pilpres dan Pileg 2019. Hanya saja agar tugas penyelenggara ini dapat lebih efektif lagi kedepannya, khususnya pada tingkatan KPPS agar lebih paham secara detil menyangkut proses pemungutan dan penghitungan, begitu pun agar peserta Pemilu juga memiliki keyakinan bahwa KPU itu berintegritas mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah. Maka tidak bisa tidak, KPU harus memaksimalkan pelibatan salah satu pilar demokrasi yakni masyarakat sipil yang didalamnya ada Media Massa, ada LSM yang concern pada Pemilu, kalangan kampus dan organisasi sipil yang lain," saran pria yang kini menjadi salah seorang Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Provinsi NTB kepada sejumlah wartawan, Rabu 06 Februari 2019, di Starbucks Cafe Lombok Epicentrum Mataram.
Mengingat waktu pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang tinggal beberapa puluh hari lagi, Lalu Aksar Ansori, menyarankan agar KPU NTB dapat lebih bersikap agresif lagi agar masyarakat pemilih di NTB ini dapat lebih memahami tentang pelaksanaan Pilpres dan Pileg ini.
"Sehingga nanti mereka tidak lagi kaget melihat adanya lima lembar surat suara. Kata kuncinya adalah bagaimana mereka bisa paham. Dan tidak cukup hanya dengan sosialisasi pada komunitas-komunitas yang terbatas yang tidak mungkin menjangkau 3,6 juta pemilih. Dan media massa itu sangat penting fungsinya karena masyarakat bisa membaca setiap hari baik di media massa cetak, elektronik dan media online. Dan itu sangat membantu agresivitas sosialisasi yang bersifat massif," timpalnya.
Untuk mendatangi seribu seratus lebih desa dan lima belas ribu lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pihak KPU jika tidak melakukan pelibatan secara masif masyarakat sipil khususnya media massa baik cetak, elektronik dan media online ini.
"Apalagi pelaksanaannya kurang dari beberapa puluh hari lagi, maka saya pikir waktunya sudah sangat singkat sekali untuk yang namanya sosialisasi," imbuhnya.
Bagaimana jika alasannya adalah kendala finansial?. Menjawab pertanyaan wartawan ini, mantan Ketua KPU NTB yang sukses meraih penghargaan tingkat Nasional atas penyelenggaran Pilgub NTB, Pilkada Kota Bima, Lotim dan Lobar ini, menjawab kendala itu bisa diatasi dengan melakukan berbagai improvisasi yang tentunya tidak melanggar aturan.
"Banyak pos-pos anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk hal itu. Sebab ketika kita melakukannya berdasarkan hitam-putihnya pos anggaran yang tersedia maka tentu hal itu akan sulit dilakukan. Maka itulah perlunya melakukan improvisasi dan integrasi dengan memanfaatkan pos anggaran yang bisa dimaksimalkan untuk tujuan itu," tandasnya. (GA. 211*)
