Header Ads

JaDI NTB Dideklarasikan, Siap Kawal Pemilu Berintegritas


Suasana acara deklarasi Presidium JaDI Provinsi NTB dan Sosialisasi Peningkatan Masyarakat Pemilu 2019 di salah satu hotel di Kota Mataram, Rabu 27 Maret 2019.

Mataram, Garda Asakota.-

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, menegaskan, organisasi JaDI siap mengawal pemilu berintegritas dan dipercaya masyarakat. 

"Oleh karena itu motto kami yakni “Kawal Pemilu, Jaga Suara 2019”," ujar pria yang juga mantan Ketua KPU NTB Periode 2014-2018 ini saat menggelar acara Deklarasi JaDI NTB dan Sosialisasi Peningkatan Masyarakat Pemilu 2019 di salah satu hotel di Kota Mataram, Rabu 27 Maret 2019.

Pemilu 17 April tahun 2019 merupakan Pemilu paling istimewa dalam sejarah politik kepemiluan di Indonesia, karena Pemilu ini merupakan yang pertama bagi Indonesia menyelenggarakan Pemilu secara serentak dengan pola serentak pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pola pemilu serentak juga masih berlanjut untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota. 

"Di NTB pada tahun 2020 kita akan menyambut pemilihan serentak di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Setiap periodesasi pemilu memiliki tantangan tersendiri sesuai perkembangan masyarakat dan dinamika politik," ungkapnya.

Tantangan pemilu 2019 setidaknya ada dua sisi, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dan menghadirkan pemilihan yang berintegritas sehingga dipercaya masyarakat. Seluruh anggota JaDI yang merupakan mantan komisioner KPU maupun BAWASLU dari pusat hingga daerah telah berhasil meletakkan pondasi kelembagaan maupun personil penyelenggara Pemilu berintegritas melalui berbagai instrument. 

Secara organisasi, menurutnya, JaDI NTB memberi apresiasi atas komitmen KPU Provinsi NTB beserta jajarannya hingga penyelenggara paling bawah untuk menjadikan NTB sebagai daerah zero pemilu curang, dan menargetkan angka partisipasi pemilih hingga 78 %. 

"Komitmen ini tentu terlihat berat untuk diwujudkan, tetapi akan menjadi ringan jika KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersinergi dengan BAWASLU beserta seluruh kekuatan civil society," ujarnya bersemangat.

Dikatakannya, JaDI NTB sebagai salah satu komponen civil society hadir untuk menjadi mitra KPU dan BAWASLU dalam menggapai cita-cita tersebut. 

"Dengan kemitraan dan sinergisitas semua komponen kami meyakini NTB akan menjadi contoh terbaik tata kelola pemilu demokratis di Indonesia," imbuhnya.

Menurutnya, dengan sisa waktu tinggal 21 hari menghadapi pemungutan suara ada banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mewujudkan zero pemilu curang sebagaimana cita-cita KPU dan BAWASLU NTB. 

"Pertama, kita perlu lebih meningkatkan kuantitas, kualitas, metode dan pembasisan pola sosialisasi dan informasi pemilu. Ada banyak kearifan-kearifan lokal yang bisa kita gunakan sebagai media sosialisasi. Persoalannya adalah membutuhkan kemauan dan inovasi atau kreasi kita semua. Kedua, kita juga masih perlu terus menginternalisasikan kode etik penyelenggara pemilu sebagai standar profesionalitas kerja penyelenggara pemilu hingga ke tingkat KPPS," sarannya.

Dua cara ini, menurutnya, merupakan solusi untuk mewujudkan cita-cita 78 % partisipasi pemilih dan NTB zero pemilu curang. (GA. 211*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.