Header Ads

DPRD NTB Nilai Kinerja Sejumlah Dinas Perangkat Daerah Belum Optimal Di TA 2018


Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah, didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi dan Lalu Wirajaya, saat menyerahkan Keputusan tentang Rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB TA. 2018 kepada Wagub NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, di ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, Kamis 28 Maret 2019.

Mataram, Garda Asakota.-

Lembaga DPRD NTB pada Kamis 28 Maret 2019 lalu berhasil menetapkan sejumlah rekomendasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB selama tahun 2018 yang tergambarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) Gubernur TA 2018. Dalam rekomendasi yang disampaikan saat acara Rapat Paripurna DPRD NTB, lembaga DPRD NTB menilai kinerja sejumlah Dinas Perangkat Daerah belumlah optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dinilai masih belum optimal dalam memperhatikan aspek pengembangan industrialisasi daerah di tahun 2018. Menurut Juru Bicara (Jubir) Komisi-komisi DPRD Provinsi NTB, H Ahmad Kudsi, saat menyampaikan laporan kompilasi komisi-komisi DPRD NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov NTB Tahun 2018, dari Delapan (8) Program Prioritas dan 15 kegiatan utama Dinas Perindustrian, tidak terlihat adanya suatu peningkatan nilai tambah terhadap kehidupan industrialisasi masyarakat.

“Peningkatan industrialisasi itu akan dapat terukur dari adanya penguasaan terhadap infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas SDM, perluasan pasar dan dukungan regulasi dari pemerintah. Kesemua itu belumlah terlihat sama sekali dalam program prioritas dam kegiatan utama Dinas Perindustrian,” sorot politisi Partai Hanura ini saat membacakan laporan kompilasi komisi-komisi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur TA 2018, Kamis 28 Maret 2019, di ruang rapat utama DPRD NTB.

Begitu pun dalam aspek perdagangan, menurut Ahmad Kudsi, dari enam (6) program prioritas dan 16 kegiatan utama juga dinilainya tidak terlihat efektif dalam meningkatkan sektor perdagangan di NTB. “Dominasi perdagangan kita masih didominasi oleh nilai ekspor konsentrat tembaga dengan nilai US387.669.352,98., atau 94,0 %.,” sorotnya lagi.

Dalam sektor perikanan dan kelautan juga, lanjutnya, dari sepuluh (10) program prioritas dan 14 kegiatan utama produksi perikanan yang terdiri dari kegiatan tangkap dan budidaya dari tahun 2016-2018 berkisar antara 1,2 dan 1,3 juta ton saja. “Sementara untuk perkembangan realisasi dan target produksi perikanan budidaya dari tahun 2017-2018, tidak memenuhi target yang ditetapkan. Tahun 2017 hanya 92,75 % dan 2018 hanya 98,38 % saja,” timpalnya.

Pada bidang keuangan dan perbankan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD sebagai entitas bisnis, menurutnya, dalam perkembangannya selama tahun 2018, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan (deviden) pada Perusahaan BUMD justru mengelami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Jika pada tahun 2017, Penerimaan dari Deviden BUMD sebesar Rp163,85 Milyar, maka pada pada tahun 2018 menurun menjadi hanya Rp60,080 Milyar atau turun sebesar 63,33 %. Hal ini perlu diperhatikan agar pengelolaan BUMD dapat optimal dan Pemda perlu melakukan revitalisasi peran BUMD dengan meningkatkan kinerja manajerialnya,” harapnya.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah didampingi oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, H Abdul Hadi, dan TGH Mahali Fikri serta dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, juga berhasil menetapkan sejumlah rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB TA 2018 dan menyerahkan Keputusan DPRD NTB tentang rekomendasi tersebut kepada Gubernur NTB.

Dalam sambutannya, Wagub NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, menyampaikan dari rekomendasi yang disampaikan lembaga DPRD NTB kepada Pemprov NTB, ada banyak hal yang patut menjadi perhatian dan prioritas pihak eksekutif untuk menyempurnakan seluruh program dan kegiatan mewujudkan visi NTB Gemilang.

“Saya yakin dan percaya bahwa rekomendasi DPRD NTB ini adalah bentuk komitmen dan kesungguhan pimpinan dan anggota DPRD NTB untuk mengawal dan memastikan kemanfaatan pembangunan bagi masyarakat kedepannya,” tandasnya. (GA. 211/215*).

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.