-->

Notification

×

Iklan

Aksi Tolak Jokowi Diwarnai Kericuhan

Friday, March 22, 2019 | Friday, March 22, 2019 WIB | 0 Views Last Updated 2019-03-22T05:52:23Z
Aliansi Mahasiswa untuk Perubahan yang di dalamnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Mataram menggelar aksi penolakan kedatangan Presiden Jokowi di NTB, Jumat (22/03) di perempatan Alfamart jalan gajah mada Pagesangan Kota Mataram.

Mataram, Garda Asakota.-

Aliansi Mahasiswa untuk Perubahan yang di dalamnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Mataram menggelar aksi penolakan kedatangan Presiden Jokowi di NTB, Jumat (22/03) di perempatan Alfamart jalan gajah mada Pagesangan Kota Mataram.

Aksi penolakan yang dipimpin Haden MPO tersebut diwarnai kericuhan. Pasalnya, kericuhan tersebut disebabkan massa aksi menutup perempatan jalan Gajah Mada yang berada di depan Kampus Universiatas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

Pukul 11.30 Wita, Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi mengambil tindakan untuk membubarkan massa aksi, namun massa melakukan perlawanan, atas perlawanan dari massa aksi tersebut seorang intel Polres Mataram terluka di hidungnya diduga dipukul massa aksi memakai kayu bambu, terlihat hidungnya mengeluarkan darah langsung dibawa ke Rumah Sakit.

Korlap Aksi, Haden MPO, dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Jokowi yang dituding sering melakukan kebohongan kepada masyarakat atas janji politiknya pada tahun 2014.

“Jokowi gagal mensejahterakan rakyat, tolak kehadiran Jokowi di NTB,” teriak Korlap.

Seperti releas yang diterima media ini, ratusan massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta kepada pemerintah agar memberikan transparansi jumlah alokasi anggaran terhadap korban gempa Lombok.

“Mendesak pemerintah untuk percepat proses rehabilitasi rumah korban gempa,” ucap Korlap 1 Hamsaturrahman.

Selanjutnya, mereka juga mendesak pemerintah agar mengeluarkan kebijakan khusus untuk petani jagung di NTB, terkait (bibit dan harga paska panen) serta mendesak pemerintah agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye dan Stop komersialisasi aset Negara. (*)
×
Berita Terbaru Update