Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Yadiansyah S.Sos.
Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr Ir H Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, saat mengangkat Dokter Syamsul Hidayat, beberapa waktu lalu, menjadi seorang Sekretaris Dinas Pariwisata, sempat menuai polemik dan perbincangan hangat ditengah publik.
Betapa tidak, seorang dokter yang sejatinya mengurus manajemen pengelolaan Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan, ditempatkan pada suatu Dinas yang mengurusi masalah administrasi Kepariwisataan, suatu tupoksi yang sangat bertolakbelakang dari apa yang digelutinya selama ini. Alasannya, karena Pemerintah Provinsi NTB kedepan ingin mengembangkan suatu konsep Medical Tourism atau Wisata Pengobatan di NTB.
Hanya saja, saat sekarang, kabar tidak mengenakkan santer terdengar bahwa beberapa minggu pasca pengangkatannya, Dokter Syamsul Hidayat, yang oleh Gubernur dan Wagub NTB itu diangkat menjadi seorang Sekdis, kini dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatan itu dan pindah tugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.
Terang saja, kabar mundurnya Dokter Syamsul Hidayat ini menuai pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) DPRD NTB. Saat paripurna DPRD NTB, Jum'at 22 Februari 2019, F PDI P DPRD NTB yang diketuai oleh, Drs H Ruslan Turmuzi, mempertanyakan keberlanjutan program Medical Tourism yang digadang-gadang Doktor Zul, sementara disatu sisi yang lain, pejabat yang diangkatnya menjadi seorang Sekdis Pariwisata, Dokter Syamsul Hidayat, dikabarkan telah mengundurkan diri dan pindah status menjadi pegawai di KLU.
"Kami minta penjelasannya menyangkut program Gubernur Zulkieflimansyah yang akan menjadikan Provinsi NTB khususnya Pulau Lombok sebagai destinasi Medical Tourism. Namun pada prakteknya, pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola mandatnya yakni Sekdis Pariwisata, Dokter Syamsul Hidayat, yang telah dilantik pada mutasi lalu justru telah pindah tugas ketempat yang lain," sorot F PDIP DPRD NTB melalui Juru Bicaranya, Ahmad Yadiansyah S.Sos., saat menyampaikan pandangan fraksinya saat paripurna DPRD NTB, Jum'at 22 Februari 2019.
Pada masa kepemimpinan Gubernur dan Wagub NTB, TGB-Amin, sangat dikenal akan program Wisata Halal. F PDI P mempertanyakan keberlangsungan program Wisata Pengobatan dan Wisata Halal yang pernah menggaung di era TGB-Amin.
"Sementara disisi lain, destinasi Medical Tourism yang digagas Gubernur Zul terasa ganjil. Pandangan PDI P tidak lain, wisatawan yang datang ke NTB, khususnya Pulau Lombok adalah yang datang untuk berwisata dan bukannya untuk berobat. Karena Pulau Lombok lebih dikenal akan keindahan dan keunikan alamnya. Lantas apa hubungannya antara keindahan alam dengan orang yang berobat itu?," tanya F PDI P dengan kritisnya.
F PDI P juga mengatakan kondisi Kepariwisataan di NTB, khususnya Pulau Lombok, sampai dengan saat sekarang ini masih mengalami keterpurukan pasca musibah gempa beberapa waktu lalu. "Oleh karena itu sangat diharapkan adanya percepatan pemulihan dengan memfokuskan diri pada restrukturisasi kelembagaan dan rekapitalisasi infrastruktur penunjang percepatan pemulihan pariwisata diwilayah yang terkena dampak agar usaha Kepariwisataan di NTB dapat terdorong untuk bangkit kembali," tandasnya. (GA. 211*)
