Header Ads

Dikunjungi Kapolres Bima Kota, Ketua MPC PBB Ungkap Maraknya Isu Politik Uang


Kota Bima, Garda Asakota.-

Sebuah penghargaan dan penghormatan tersendiri tentunya dirasakan oleh segenap Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bima atas kehadiran Kapolres Bima Kota di Markas DPC PBB, Rabu siang (27/2), apalagi DPC PBB merupakan Parpol pertama selaku Partai Peserta Pemilu yang dikunjungi jelang Pemilu serentak 2019. "PBB adalah Parpol pertama yang saya kunjungi di tengah masa-masa menjelang Pemilu ini. Sebenarnya seminggu yang lalu saya sudah mengagendakan hal ini, namun baru sekarang bisa saya laksanakan. Dan InsyaAllah hal yang sama pun akan saya lakukan untuk Parpol lainnya," ungkap Kapolres Bima Kota, AKBP. Erwin Ardiansyah., kepada Garda Asakota, Rabu.

Adapun agenda ini, kata dia, bertujuan semata-mata untuk mempererat silaturahim demi terciptanya sebuah kerjasama pihak Kepolisian dengan berbagai elemen yang ada, utamanya Partai Politik Peserta Pemilu. "Dengan harapan dapat sama-sama menciptakan pemilu yang Damai, Kondusif dan Terkendali. Kami mohon bantuan kepada Parpol agar Pemilu ini berjalan sesuai aturan dan pihak Polres pun akan siap untuk selalu mengawal tahapan Kampanye Parpol dan kami juga berharap agar Agama jangan dijadikan sebagai alat politik," harapnya.

Memanfaatkan momen tersebut mewakili Pengurus DPC PBB Kota Bima, Sekertaris MPC PBB, M. Salahuddin Haris, SE., menyampaikan uneg-uneg atau curahan hatinya Kepada Kapolres Bima Kota bagaimana begitu kuatnya isu money-politik (politik uang, red) berputar laksana bola panas yang sewaktu-waktu bisa menjadi sesuatu yang berdampak tidak baik kepada warga masyarakat. "Isunya makin liar saja dari angka yang paling kecil hingga paling besar, inikan sudah jelas melanggar UU Pemilu," ungkapnya.

Pihaknya menginginkan Pemilu yang akan dihelat tanggal 17 April mendapat berjalan bersih dari hal hal yang negatif seperti money politic. "Apalagi di lihat dari hukum agama. Masa sih kita memilih pemimpin yang seperti itu, kan tidak bagus bagi kehidupan berdemokrasi kita. Hal tersebut juga akan merusak tatanan demokrasi kita dengan memberikan Pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat," tandasnya didampingi Ketua DPC PBB Kobi, Syamsuddin, S. Sos, beserta pengurus teras lainnya. (GA. 003*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.