Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Lantaran tidak ada transparansi terhadap penggunaan anggaran raskin melalui ADD tahun anggaran 2018, Pemerintah Desa (Pemdes) Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima mendapat sorotan dari anggota BPD serta sejumlah warga setempat, Senin (21/1). Dedy Juliani mensinyalir Pemdes setempat telah menutup-nutupi atas pengadaan Raskin. "Anggaran eenilai Rp55 juta dengan harga pembelian senilai Rp10 ribu/ Kg, seharusnya jumlah raskin sebanyak 5 ton lebih, namun kenyataan sampai saat ini Pemdes hanya membelanjakan sebanyak 4, 400 Kg, sehingga masih kurang sebanyak 600 Kg,. Nah, pertanyaan kami, kemana sisa anggaran raskin tersebut?”, tanya Dedy di kantor desa setempat. Pihaknya menilai, kebijakan ini nyata berimbas pada kerugian masyarakat miskin selaku penerima manfaat.
Kepala Desa (Kades) Tumpu, Arifin Yasin, yang dikonfirmasi wartawan tidak menampik kalau pihaknya belum sepenuhnya membeli raskin sesuai yang direncanakan. "Memang dalam pembelanjaan raksin belum sepenuhnya dan masih ada sebagian yang belum kami belanjakan. Hanya saja keterlambatan itu bukan berarti sengaja dilakukan oleh kami, karena saat ini kami masih memperbaiki masalah administrasinya yaitu masalah pajak/PPH senilai 3 porsen atau senilai Rp1,5 juta,” katanya.
Kades mengaku anggaran pembelian raskin masih tersisa senilai Rp4,7 juta. Meski demikian, dia memastikan bahwa sejumlah anggaran tersebut, akan segera dibelanjakan. "Dana senilai Rp.4.7000.00,- masih ada sama kita dan hari ini juga saya sudah perintahkan salah satu staf desa untuk membeli beras,” katanya lagi.
Sementara itu, menurut penjelasan Sekdes setempat Iksan A.Ma, sebelumnya alokasi anggaran Raskin senilai Rp55 juta merupakan alokasi anggaran yang dituangkan dalam APBDes tahun 2018, yang dibelanjakan melalui Bidang Pemberdayaan. Adapun sasarannya adalah masyarakat miskin. Menurut dia, sesuai rencana awal sebanyak 500 Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan bantuan itu, dalam satu Kepala Keluarga 10 Kg, hanya saja dengan adanya perkembangan dan mencuatnya tambahan jumlah KK di masing-masing dusun menjadi sebanyak 610 KK sehingga dengan adanya kelebihan belanja barang dan demi pemerataan disepakatilah pembangian Raskin masing-masing KK sebanyak 7 Kg.
Sekdes juga menjelaskan bahwa sejumlah anggaran tersebut sudah terbelanjakan sebanyak 4400 ton raskin dan sudah disalurkan kepada sejumlah warga miskin pada bulan Desember 2018 lalu. Hanya saja sambung dia, saat ini anggaran masih tersisa senilai Rp4,700 juta dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama tadi akan dibelikan beras dan yang saasaran utamnya akan disalurkan kepada para orang tua jompo, anak yatim serta warga miskin yang belum kebagian," Insya Allah pencairan raskin dalam waktu tidak lama ini akan kami salurkan kembali," janji Sekdes. (GA. Ongky*).
