Header Ads

Pos Anggaran BPPD Dicoret, Mantan Wagub Bereaksi



HM. Amin, SH


Mataram, Garda Asakota.-

Dicoretnya alokasi anggaran untuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran (TA) 2019, menuai rasa keprihatinan dari Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi NTB, H Muhammad Amin SH. Kepada sejumlah wartawan, pria yang pernah menjabat sebagai Wagub NTB Periode 2013-2018 ini mengaku prihatin dan menyesalkan pencoretan anggaran untuk BPPD NTB tersebut. 

"Jadi saya sangat prihatin dengan kebijakan penghapusan anggaran untuk BPPD tersebut. Ini patut dipertanyakan. Disaat sektor pariwisata kita sedang tumbuh pesat tapi mengapa anggaran promosi pariwisata kita tidak ada?," sorot pria yang dikenal ramah ini kepada sejumlah awak media di kantor Partai Nasdem NTB, Kamis 13 Desember 2018.

Kebijakan penghapusan anggaran tersebut menurutnya merupakan suatu kebijakan yang tidak pro terhadap pembangunan pariwisata. "Jelas kebijakan penghapusan anggaran tersebut tidak pro terhadap pariwisata. Keberadaan BPPD itu lahir berdasarkan sebab yang jelas, yakni memback up tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata di daerah. Adanya pencoretan anggaran tersebut merupakan kegagalan bagi kita," sorotnya lagi.

Pihaknya menilai tidak tepat jika alasan penghapusan anggaran tersebut hanya didasari oleh karena terjadinya konflik internal serta hanya karena Ketua BPPD, Fauzan Zakariah, maju menjadi Caleg dari Nasdem. 

"Jika hal itu dijadikan alasan, maka alasannya tidak mendasar karena pencalegan Fauzan itu adalah ranahnya KPU dan Bawaslu dan hal itu sudah selesai," cetusnya.

Menyangkut terjadinya konflik kepengurusan di tubuh BPPD NTB, menurutnya, semua pihak harus kembali mengacu kepada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB.  "Semestinya sudah tidak perlu lagi dipolemikan kepengurusan BPPD tersebut karena susunan kepengurusannya sudah jelas ada," sesalnya.

Salah satu alasan pencoretan anggaran BPPD oleh lembaga DPRD NTB tersebut selain alasan konflik internal berkepanjangan, keengganan Ketua BPPD, Fauzan Zakariah, mundur dari kepengurusan BPPD NTB karena menjadi salah satu Caleg Nasdem dan beranggapan bahwa BPPD adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri serta tidak mendapatkan alokasi dana hibah, menurutnya adalah soal interpretasi saja. "Dan semestinya tidak perlu terlalu diperdebatkan. Bicara independen, Kepengurusan BPPD ini juga di SK kan oleh Gubernur. Tapi hal itu bukanlah sesuatu hal yang substansial karena ini kita bicara kepentingan yang lebih besar," pungkasnya. (GA. 211*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.