 |
| H. Johan Rosihan, ST. |
Pernyataan keprihatinan mantan Wagub NTB, H. Muhammad Amin, SH., soal dicoretnya alokasi anggaran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran (TA) 2019 oleh Lembaga DPRD NTB menuai respon dari Anggota Badan Anggaran DPRD NTB, H Johan Rosihan ST.
Menurut pria yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera FPKS) DPRD NTB, soal pencoretan alokasi anggaran untuk BPPD NTB tersebut sangat bergantung pada sudut pandang masing-masing sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan. "Tergantung sudut pandangnya, tidak usah lagi duperdebatkan. Kalau mereka (BPPD, red.) punya komitmen tentang pariwisata, ayo bergerak keluarkan semua kemampuannya, jangan tergantung dengan anggaran pemerintah dong," ujar pria yang dikenal vokal ini, Jum'at 14 Desember 2018.
Menurutnya, anggaran untuk promosi pariwisata itu sepenuhnya tidak dihapus, namun tetap dianggarkan hanya saja menurutnya dana itu juga dialihkan ke Dinas Pariwisata.
"Sekarang ini BPPD bukan lagi satu-satunya lembaga promosi pariwisata daerah. Sekarang ini ada lagi muncul lembaga lain yang juga merupakan amanat dari UU Kepariwisataan, Gabungan Industri Pariwisata dll. Bahkan BPPI sebagai Induk BPPD dipusat sudah bubar kok. Jadi anggaran promosi pariwisata tidak dikurangi sedikitpun, cuma tidak lagi dipercayakan untuk dikelola BPPD semata," pungkasnya. (GA. 211*)
