Header Ads

Dirut RSUD: Pelayanan SKTM Dihentikan, Saatnya Galakkan BPJS Kesehatan

Dirut RSUD Bima, drg H Ihsan M Ph


Bima, Garda Asakota.-

Dirut RSUD Kabupaten Bima, drg H Ihsan M Ph., meminta sejumlah pihak untuk tidak lagi mempolemikkan soal Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan pihaknya tentang penghentian pelayanan terhadap pasien yang mengantongi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Lingkup RSUD Bima.

"Seharusnya kita tidak lagi berpikir apalagi mempolemikkan tentang Surat Edaran pemberhentian pelayanan kesehatan kepada Masyarakat pengguna SKTM. Akan tetapi bagaimana saat sekarang ini kita dorong masyarakat kita untuk menggalakkan penggunaan BPJS Kesehatan. Apalagi, di daerah lain semuanya sudah menggunakan Kartu BPJS kesehatan tidak lagi menggunakan SKTM," jelas Dirut RSUD Bima, drg H Ihsan kepada wartawan media ini, Rabu 19 Desember 2018, di ruang kerjanya RSUD Bima.

Keberadaan SKTM ini, menurutnya, mulai diberlakukan pada sekitar awal Maret 2018 lalu. Namun, selama ini, lanjutnya, sejak tahun 2014 hingga 2017, disaat belum ada program penggunaan SKTM ini, RSUD Bima tetap melakukan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu.

"Mau berobat kemana mereka kalau bukan ke RSUD dan apakah karena mereka tidak mampu lalu harus kita tolak melayani pemeriksaan kesehatannya?. Atau setelah kita rawat, mereka tidak mampu bayar harus kita tahan mereka?. Tentu tidak kan, karena bagaimana pun, fungsi Sosial daripada Rumah Sakit menjadi hal yang utama untuk tetap diterapkan dalam setiap  proses pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat utamanya kalangan tidak mampu," imbuhnya.

Oleh karena itulah, menurutnya, seharusnya persoalan SE SKTM tidak diberlakukan lagi  di RSUD Bima agar bisa menjadi momen bagaimana kedepan semua kalangan masyarakat tidak lagi berpikir bagaimana membayar SKTM ini lagi.

"Melainkan semua masyarakat tercover ke dalam Kartu BPJS kesehatan karena menurut hitungan Matematika saya begini, kalau dana Rp400 juta misalnya yang dianggarkan oleh Pemerintah melalui SKTM ini, jika pelayanan langsung itu menghabiskan dana minimal Rp5 juta maka hanya berapa pasien yang bisa tercover dengan dana sekian?. Tidak lebih dari 80 orang pasien SKTM saja yang bisa terlayani. Sementara Pasien yang menggunakan BPJS kesehatan perbulan hanya butuh dana Rp25 ribu  dan itu berarti hanya butuh biaya sebesar Rp300 ribu per tahun. Dan seandainya dana Rp400 juta dari APBD ini difungsikan untuk membiayai Masyarakat Tidak Mampu ke dalam BPJS kesehatan, maka setiap tahunnya ada sekitar 1300 orang warga yang persoalan kesehatanya di biayai oleh Pemerintah," ungkap Ihsan.

Dari aspek fungsi, lanjutnya, SKTM itu hanya berfungsi sampai sebatas ruang lingkup RSUD saja, tidak bisa berguna apa-apa lagi ketika pasien pengguna, berobat rujuk ke Luar daerah.

"Sementara kalau menjadi Peserta BPJS kesehatan hanya bermodalkan dana Rp25 ribu bisa berobat kemana pun tanpa mengeluarkan biaya apapun lagi, mulai dari Puskesmas kemudian Rujuk ke RSUD lalu Rujuk Ke Mataram, Bali bahkan Jakarta, nol rupiah. Saya bisa jamin hal tersebut dan itu jauh lebih menguntungkan masyarakat kita ketimbang kita harus terus ribut persoalkan  SKTM," timpalnya.

Pihaknya kemudian mengajak semua pihak agar bisa secara bersama membangun sinergitas berpikir bagaimana mengatasi persoalan layanan kesehatan kepada Masyarakat ini untuk segera tercover ke dalam BPJS kesehatan 

"Jangan polemikkan persoalan SE SKTM ini karena sekali lagi saya sampaikan bahwa Fungsi SKTM hanya sampai di Meja RSUD, tidak lebih daripada itu.  Apalagi di tahun 2019 sesuai dengan Target Nasional Pemerintah bahwa Semua masyarakat harus tercover ke dalam BPJS Kesehatan atau UHC (Universal Health Care)," ajak Ihsan.

Ihsan juga berharap, agar kedepannya, tidak ada lagi yang memunculkan soal SKTM ini karena akan memberikan beban berat bagi Pemda. 

"Seharusnya jangan munculkan lagi SKTM ini ke permukaan karena secara langsung ini merupakan beban berat bagi pemerintah, jika yang tercover hanya puluhan orang saja, sementara BPJS Kesehatan dijamin akan ada ribuan orang tidak mampu yang terbantu pelayanan kesehatannya karena bisa dibiayai dari Angaran Pemerintah Daerah, Program Pemerintah Pusat, APBD, ADD bahkan pihak Swasta melalui dana CSR nya," pungkas Ihsan. (GA. 003/211*).

Baca Juga Berita Sebelumnya :

http://www.gardaasakota.com/2018/12/tapd-dan-banggar-dinilai-lemah.html?m=1

1 comment:

  1. KARNA RASA HATI YANG GEMBIRA BERKAT BANTUAN AKI SOLEH
    MAKANYA SENGAJA NAMA BELIAU SAYA CANTUNKAN DI INTERNET…!!!!

    assalamualaikum wr, wb, saya IBU SUCHI saya Mengucapkan banyak2
    Terima kasih kepada: AKI SOLEH
    atas nomor togelnya yang kemarin AKI berikan "4D"
    alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI
    dan berkat bantuan AKI SOLEH saya bisa melunasi semua hutan2…
    orang tua saya yang ada di BANK BRI dan bukan hanya itu AKI alhamdulillah,
    sekarang saya sudah bisa bermodal sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari2.
    Itu semua berkat bantuan AKI SOLEH sekali lagi makasih banyak ya, AKI
    yang ingin merubah nasib
    seperti saya...?
    SILAHKAN GABUNG SAMA AKI SOLEH No; { 082-313-336-747 }

    Sebelum Gabung Sama AKI Baca Duluh Kata2 Yang Dibawah Ini
    Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini...!!
    1: Di kejar2 tagihan hutang..
    2: Selaluh kalah dalam bermain togel
    3: Barang berharga sudah
    terjual buat judi togel..
    4: Sudah kemana2 tapi tidak
    menghasilkan, solusi yang tepat..!
    5: Sudah banyak dukun ditempati minta angka ritual blom dapat juga,
    6: Pelet pemikat hati untuk pria
    7: Pesugihan tanpah tumbal
    8: Dukun santet paling ampuh
    satu jalan menyelesaikan masalah anda..
    Dijamin anda akan berhasil
    silahkan buktikan sendiri
    Atau Chat/Tlpn di WhatsApp (WA)
    No WA Aki : 082313336747

    TERIMA KASIH YANG PUNYA
    ROOM ATAS TUMPANGANYA SALAM KOMPAK SELALU

    (1) "http://angkaramalantogel.blogspot.co.id/"

    (2) "Pelet Khusus Untuk Memikat Hati Pria"

    (3) "Ilmu Santet Ganas"

    (4) "Asli Pusat Pesugihan Putih Tampa Tumbal"

    ReplyDelete

elshandy creative. Powered by Blogger.