Kalak BPBD Provinsi NTB, Ir H Mohammad Rum.
Mataram, Garda Asakota.-
Derasnya sorotan sejumlah pihak
terhadap lambatnya penanganan bantuan pembangunan rumah hunian tetap (Huntap)
korban gempa Lombok, harus menjadi pemacu bagi Pemerintah untuk mengerahkan
seluruh potensi yang ada untuk segera merealisasikan bantuannya terhadap korban
gempa Lombok sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 05 Tahun 2018.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB per Kamis 20 Desember 2018, selama lebih
kurang dua (2) bulan efektif berjalan, pembangunan Huntap yang sekarang tengah
diselesaikan oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR totalnya sudah mencapai
3.054 unit Huntap yang rinciannya yakni Kota Mataram Huntap jenis RISHA sudah
mencapai 429, Huntap Jenis RIKO mencapai 61 unit, dan huntap jenis individu 4
unit. Lombok Barat, Huntap jenis RISHA yang tengah diselesaikan berjumlah 141
unit, huntap jenis RIKO sebanyak 79 unit dan Huntap jenis individu 1 unit. Kabupaten
Lombok Utara, Huntap jenis RISHA yang tengah diselesaikan sebanyak 64 unit,
huntap jenis RIKA sebanyak 16 unit. Kabupaten Lombok Tengah, huntap jenis RISHA
yang tengah diselesaikan sebanyak 357 unit, huntap jenis RIKO sebanyak 208.
Kabupaten Lombok Timur, huntap jenis RISHA adalah sebanyak 531, huntap jenis
RIKA 87 unit, huntap jenis RIKO 94 unit, huntap jenis RCI (Rumah Cetak
Indonesia) 8 unit, dan individu sebanyak 45 unit. Sumbawa Barat, huntap jenis
RISHA yang tengah diselesaikan sebanyak 60 unit, huntap jenis RIKA sebanyak 88
unit, huntap jenis RIKO 240, dan di Kabupaten Sumbawa, huntap jenis RISHA
sebanyak 212, huntap jenis RIKA sebanyak 275, dan huntap jenis RIKO sebanyak
214.
Huntap Korban gempa yang sudah selesai dibangun.
“Jadi sudah sekitar 3.054 unit huntap
yang tengah diselesaikan pembangunannya dengan dana sebesar Rp1,5 Trilyun. Dan
insha Alloh minggu depan akan dicairkan lagi sekitar Rp1,2 Trilyun. Jadi Insha
Alloh, Pemerintah saat sekarang tengah berupaya maksimal bekerja membangun
Huntap ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,” jelas Kepala
Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir H Mohammad Rum, kepada wartawan media ini, Jum’at
21 Desember 2018.
Pemerintah juga menurutnya saat
sekarang terus berupaya mempercepat terbentuknya Kelompok Masyarakat (Pokmas) agar
terjadi proses percepatan realisasi anggaran dari Pemerintah Pusat.
“Hal itu sudah menjadi komitmen
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Bahkan sebagai implikasinya, BRI diwajibkan
tetap beroperasi di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu,” imbuhnya.
Sampai dengan saat ini, menurutnya,
sudah terbentuk 1.800 Pokmas di tingkat masyarakat dan idealnya menurutnya
untuk merampungkan pembangunan huntap bagi masyarakat yang mengalami tingkat
kerusakan rumah berat dibutuhkan sekitar 5000 Pokmas yang harus segera dibentuk
sebagai suatu prioritas penanganan.
“Dan sesuai dengan Instruksi Presiden
untuk menuntaskan pembangunan Huntap tersebut adalah sekitar Bulan Maret 2019 dengan membentuk 5000 Pokmas. Makanya kami sangat berharap kerjasama dari semua
pihak untuk dapat membantu penuntasan pembangunan Huntap ini dengan mempercepat
pembentukan 5000 Pokmas,” harapnya.
Dalam membangun Huntap ini,
menurutnya, Pemerintah menggunakan sekitar 57 aplikator atau kontraktor perakit
pembangunan huntap jenis RISHA. “Dari 57 aplikator itu, yang bermasalah hanya
ada 3 aplikator yang mengundurkan diri. Sementara masih ada 54 aplikator yang
tetap melanjutkan pekerjaan perakitan pembangunan huntap jenis RISHA ini.
Pemerintah Pusat juga tetap berkomitmen membantu masyarakat menggelontorkan
anggaran sesuai dengan yang dijanjikan yakni sekitar Rp6 Trilyun untuk membantu
masyarakat korban gempa yang mengalami kerusakan rumah baik yang rusak berat,
sedang dan rusak ringan,” pungkasnya. (GA.
211*).
