Kota Bima, Garda Asakota.-
Kamis, 8 November 2018, tim evaluasi dari Asian Development Bank (ADB), Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Bappenas hadir di Kota Bima dalam rangka peninjauan dan evaluasi atau project review mission program Neighborhood Upgrading Shelter Project-Phase 2 (NUSP-2). Tim diterima oleh Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, di ruang rapat Walikota Bima, didampingi oleh Sekda Kota Bima, para pimpinan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tiap Satker yang terlibat dalam program NUSP.
Program NUSP-2 telah diinisiasi pengusulannya oleh Pemrintah Kota Bima sejak tahun 2013 lalu pada saat kedatangan Mr. Wolfgang Kubitzki (perwakilan ADB) dalam rangka loan fact finding mission lokasi sasaran NUSP-2. Program ini dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2014-2018 dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan perumahan sehat, layak dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan yang terpadu serta meningkatkan kapasitas infrastuktur perumahan dan permukiman. “Saya sampaikan ucapan selamat datang kepada tim dari Asian Development Bank dan Kementerian PUPR, Bappenas serta Kementerian Keuangan yang hari ini berkunjung ke Kota Bima dalam rangka evaluasi pelaksanaan NUSP - Phase 2 di Kota Bima”, kata Wakil Walikota.
Dijelaskan oleh Wakil Walikota, masalah permukiman kumuh memang menjadi tantangan bagi Kota Bima, apalagi untuk kawasan pesisir serta di bantaran sungai.
Luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Bima kini semakin berkurang dari tahun ketahun. Hal ini tidak terlepas dari dukungan ADB, Bank Dunia, dan Kementerian terkait melalui program NUSP maupun National Slum Upgrading Programme (NSUP) atau Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Mewakili Pemerintah dan masyarakat Kota Bima, ia menyampaikan ucapan terimakasih kepada Asian Development Bank dan Kementerian PUPR, Bappenas serta Kementerian Keuangan yang terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program NUSP-2 di Kota Bima.
Wakil Walikota juga menyampaikan apresiasi kepada Camat dan Lurah, serta pihak-pihak diluar Pemerintah yang terlibat mendukung kegiatan ini. Prinsip penanganan kawasan kumuh di perkotaan memang harus dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Ia berharap pada kegiatan evaluasi atau project review mission ini, tim evaluasi mendapat gambaran dan data yang lengkap dari dinas terkait. “Saya juga berharap kiranya dapat diidentifikasi hal-hal yang masih menjadi tantangan pelaksanaan program sejauh ini, agar dapat kita susun langkah strategis untuk solusi atau perbaikan kedepan”, katanya.
Selanjutnya pertemuan diisi dengan paparan pelaksanaan program yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bima Ir. Hamdan, serta diskusi dan arahan dari tim evaluasi, sebelum akhirnya tim melakukan peninjauan ke lapangan didampingi Satker terkait. (GA. 212*)
