Header Ads

PDIP Ragukan Jargon NTB Gemilang Dapat Terwujud


Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi.

Mataram, Garda Asakota.-

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi NTB, H Ruslan Turmuzi, meragukan jargon ‘NTB Gemilang’ yang diusung oleh Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wagub NTB, Dr Dzulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, dapat terwujud dengan baik kedepannya akibat perencanaan anggaran dan gambaran program yang tidak optimal.

“Dari sisi penganggaran di RAPBD 2019 dibandingkan dengan APBD 2018, mengalami pengurangan yang cukup signifikan sekitar Rp583 Milyar lebih. Ini menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Daerah terhadap aspek keuangan itu belum optimal. Dari beberapa pos pendapatan asli daerah kita itu semuanya mengalami penurunan, baik retribusi maupun dari sektor pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Hanya dana perimbangan saja yang mengalami kenaikan,” terang politisi senior PDI Perjuangan NTB ini kepada wartawan, Jum’at 16 November 2018.

Untuk alokasi Belanja di RAPBD 2019, lanjutnya, kebanyakan dialokasikan untuk belanja tidak langsung daripada belanja langsung. Belanja tidak langsung yang dialokasikan ini juga, katanya, kebanyakan merupakan alokasi belanja yang tidak pernah dilakukan evaluasi sejauhmana kontribusinya terhadap aspek penurunan angka kemiskinan maupun pertumbuhan sektor ekonomi.

“Contohnya pada alokasi dana hibah dan bantuan sosial yang semestinya bukan menjadi ranah wajib bagi Pemprov NTB, mengalami kenaikan. Mestinya, ketika APBD kita mengalami pengurangan, maka program prioritas Pemprov itu adalah ranah atau kewenangan wajib Pemprov itu harus ditingkatkan atau diperbesar. Kewenangan wajib seperti belanja langsung dan atau belanja modal itu semestinya harus diperbesar sebagai suatu upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukan malah memperbesar belanja tidak langsung,” kritik pria yang dikenal sangat kritis ini.

Program lima tahun Dzul-Rohmi yang terbingkai dalam jargon ‘NTB Gemilang’ pun menurut Ruslan tidak mencerminkan adanya kegemilangan sebagaimana jargon yang melekat. “Terobosan Dzul-Rohmi lima tahun kedepan itu sifatnya semu saja ketika dimatchingkan dengan implementasi yang tergambar didalam RAPBD 2019. Contohnya, tidak ada suatu program atau langkah-langkah kongkrit dari Dzul-Rohmi ini, yang memberikan gambaran terhadap bagaimana terobosan meningkatkan PAD, meningkatkan asset daerah, serta meningkatkan investasi selama lima (5) tahun kedepannya. Sehingga jangan sampai visi-misi ‘NTB Gemilang’ ini hanya sebuah jargon retorik belaka dan bersifat semu belaka. Sebab dalam naskah RPJMD itu tidak nampak sama sekali akan suatu Kegemilangan masa depan NTB lima tahun kedepannya,” urainya panjang lebar.

Ruslan menyarankan agar Dzul-Rohmi harus lebih detail lagi memetakan antara kewenangan yang melekat dalam diri Pemeritah Provinsi NTB dengan kewenangan yang melekat pada Pemda Kabupaten dan Kota. Disamping pemetaan yang mendetail, dirinya juga menyarankan agar Pemerintah Provinsi harus lebih mengintesifkan aspek koordinasi antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten dan Kota soal berbagai program yang ingin diselaraskan secara bersama seperti dalam aspek penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB.

“Harus dilakukan pemetaan mendasar terhadap persoalan-persoalan yang melatari terjadinya kemiskinan, misalnya, antara masyarakat yang ada di Lombok dan yang ada di Pulau Sumbawa. Sehingga dalam aspek penanganannya tidak dilakukan secara general dan seragam, padahal ada karakteristik yang berbeda baik pada aspek karaktersistik wilayah dan karakteristik masyarakat yang melatarbelakangi munculnya kemiskinan. Begitu pun pada soalan-soalan lainnya seperti pemetaan bencana dan lainnya. Dan di naskah RPJMD itu tidak nampak,” timpalnya. (GA. 211*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.