Suasana Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bima saat membahas rekomendasi pencopotan Kadistanbun Kabupaten Bima, Ir Indra Jaya, di ruang Komisi II DPRD Kabupaten Bima.
Bima, Garda
Asakota.-
Komisi II DPRD Kabupaten Bima pada Rapat
Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bima
terhadap Raperda APBD Kabupaten Bima TA 2019, pada Sabtu 24 November di Kantor
DPRD Kabupaten Bima, meminta kepada Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri,
agar dapat segera mencopot Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Bima karena dianggap gagal memimpin Dinas yang menjadi tumpuan
harapan bagi para petani di Kabupaten Bima dalam menggerakan sektor pertanian dan
perkebunan di daerah.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten
Bima, Edy Muhlis S Sos., setelah dilakukan kajian serta evaluasi secara
komprehensif terhadap kinerja aparatur yang menjadi lingkup koordinasi Komisi
II DPRD Kabupaten Bima, maka seluruh anggota dan Pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten
Bima telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Bima untuk dapat segera
mencopot Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Ir Indra Jaya.
Alasannya?, menurut pria yang juga Pimpinan
Fraksi Perjuangan Restorasi DPRD Kabupaten Bima ini, ada sejumlah alasan kenapa
Komisi II DPRD Kabupaten Bima mengeluarkan rekomendasi pencopotan Indra Jaya
dari Jabatannya sebagai Kadistanbun. Alasan pertama, menurutnya, Indra Jaya
dianggap tidak mampu memaksimalkan perannya dalam menstabilkan harga komoditi
bawang merah sehingga berdampak pada anjloknya harga bawang merah yang
diproduksi petani Kabupaten Bima.
Alasan kedua, kata Edy, Indra Jaya dianggap sebagai
‘biang kerok’ dari massifnya pembabatan hutan di Kabupaten Bima akibat dari
membludaknya bantuan bibit jagung yang didistribusikan di hampir keseluruhan
desa di Kabupaten Bima.
“Dan yang paling fatal sekali, setiap Komisi
II mengundang Indra Jaya untuk hadir dalam setiap Rapat Koordinasi dengan
Komisi II guna membahas persoalan daerah, Indra Jaya tidak sekalipun hadir.
Termasuk yang paling fatal itu adalah yang berkaitan dengan pembahasan Raperda
APBD 2019, Indra Jaya tidak pernah menghadiri Rapat Pembahasan dengan Komisi II
sehingga berdampak pada tidak terproyeksikannya dengan baik proyeksi belanja
dan pendapatan di tingkat Dinas Pertanian pada RAPBD 2019,” jelas Edy kepada
wartawan media ini Minggu (25/11/2018).
Rekomendasi pencopotan Indra Jaya sebagai Kadistanbun,
kata Edy lagi, sudah dibacakan langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten
Bima, Ir Suryadin, dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima yang dihadiri
oleh Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan HMN, Sabtu (24/11/2018).
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, yang
dihubungi wartawan via handphone nya terkait dengan rekomendasi Komisi II DPRD
Kabupaten Bima terhadap pencopotan Kadistanbun Kabupaten Bima, Ir Indra Jaya
ini, belum berhasil dikonfirmasi karena nomor handphone yang biasa digunakannya
berada diluar jangkauan.
Begitu pun halnya dengan Kadistanbun Kabupaten
Bima, Ir Indra Jaya, yang dihubungi via handphonenya juga belum berhasil
dihubungi wartawan karena nomor handphonenya juga berada diluar jangkauan dan tidak
aktif. (GA. 211*)
