-->

Notification

×

Iklan

DPRD dan Gubernur Setujui APBD 2019 Sebesar Rp5,2 Trilyun

Wednesday, November 28, 2018 | Wednesday, November 28, 2018 WIB | 0 Views Last Updated 2018-11-27T23:43:44Z

Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, saat menandatangani Nota Persetujuan APBD 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Selasa 27 November 2018. 

Mataram, Garda Asakota.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Selasa 27 November 2018, menandatangani Nota Persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019. 

Penandatangan Nota Persetujuan antara Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah dengan Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah serta Tiga Pimpinan DPRD Lainnya dilakukan setelah didengarkan penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD NTB tentang hasil pembahasan Raperda APBD 2019 dihadapan Rapat Paripurna DPRD NTB yang dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah dan dihadiri langsung oleh Gubernur NTB.

Dalam penyampaian laporan Banggar DPRD oleh Juru Bicara Banggar DPRD NTB, H Johan Rosihan ST., Postur APBD Provinsi NTB 2019 terdiri dari Pendapatan pada APBD tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp5.243.806.877.000,00- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.682.135.490.200,00, Dana Perimbangan sebesar Rp.3.475.324.958.800,00, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.86.346.428.000,00.

Sementara untuk Belanja Daerah sebesar Rp.5.244.456.877.000,00  terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.112.422.943.800,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.132.033.933.200,00.- Sehingga defisit  sebesar Rp.650.000.000,00.-

Untuk Pembiayaan Daerah dialokasikan sebagai berikut  yakni penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.20.650.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.20.000.000.000,00. Sehingga jumlah pembiayaan neto sebesar Rp.650.000.000,00.-

Dalam kesempatan itu, Jubir Banggar DPRD NTB, H Johan Rosihan ST., juga menyampaikan sejumlah catatan-catatan antara lain, secara keseluruhan pendapatan daerah pada APBD 2019 mengalami penurunan sebesar (1,91 persen). “Permasalahan utama dalam pendapatan daerah seperti masih lemahnya analisis terhadap potensi pajak dan restribusi daerah, kurang optimalnya hasil pengelolaan aset, dan lemahnya kinerja BUMD,” sorot Johan.

Catatan lainnya, yakni permasalahan umum yang dihadapi dalam alokasi belanja pada APBD tahun 2019 adalah belum tercapainya keseimbangan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung.  “Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus. Selanjutnya hal ini harus menjadi konsen kita untuk kita perbaiki agar menjadi lebih baik,” ingatnya.

Begitu pun dengan terjadinya perbedaan antara target penerimaan yang bersumber dari silpa yang ditetapkan dalam Perda APBD dengan realisasi, selalu  menjadi permasalahan utama dalam kebijakan pembiayaan, berimplikasi pada rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun berjalan. “Diperlukan kecermatan dalam perhitungan potensi riil dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah khsusunya dari SKPD dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan peningkatan PAD,” imbuhnya.

Aspek lainnya yakni penggunaan anggaran yang cukup besar untuk membiayai bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai kewajiban anggaran selain harus dapat terealisasi  dengan cermat dan berjalan dengan semestinya. “Terutama dalam kegiatan pembangunan dan rehab fisik gedung sekolah dan sarana pelayanan kesehatan rujukan dan kegiatan lainnya, karena ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,” cetusnya.

Dan anggaran untuk membiayai pemberdayaan ekonomi dan industri dalam rangka memudahkan modal usaha dan akses keuangan bagai masyarakat, serta pengembangan sains dan industri kreatif serta industri olahan, harus terkelola dengan baik. “DPRD  akan melakukan pengawasan dan pengecekan melalui fungsi pengawasan yang dimiliki terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut,” timpalnya.

Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, dalam sambutan singkatnya dihadapan rapat paripurna DPRD NTB mengatakan akan menindaklanjuti setiap penyampaian anggota Dewan. “Tadi walaupun sebentar saya menyaksikan dinamika yang ada di Paripurna ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para anggota Dewan, dalam semua aspek  akan kami tindaklanjuti,” pungkasnya. (GA. 211*)

×
Berita Terbaru Update