Header Ads

Beberapa Indikator Kesejahteraan Masyarakat Ditargetkan Akan Mendekati Rata-rata Angka Nasional Pada Tahun 2025


Wagub NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah. 

Mataram, Garda Asakota.-

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pencapaian beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai landasan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, IPM, Gini Ratio, tingkat penggangguran terbuka, angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, rasio elektrifikasi, akses air bersih, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, prevalensi gizi kurang pada anak balita serta rumah dan lingkungan permukiman layak,  diharapkan akan mendekati rata-rata angka nasional pada tahun 2025.

“Dari beberapa indikator tersebut sampai dengan tahun 2017, terdapat beberapa indikator yang sudah melampaui rata-rata nasional antara lain pertumbuhan ekonomi (non tambang), gini ratio, dan tingkat penggangguran terbuka. sedangkan indikator lainnya akan terus diupayakan untuk dapat diwujudkan sesuai amanat RPJPD Provinsi NTB hingga tahun 2025, melalui RPJMD 2018-2023 dengan semangat dan ikhtiar serta dukungan dari semua pihak antara lain angka kemiskinan optimis bisa mencapai angka satu digit, rasio elektrifikasi 100 persen, akses air bersih, rumah layak huni, serta terus menekan angka kematian bayi, kematian ibu, dan menurunkan prevalensi gizi kurang,” terang Wagub NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, saat menyampaikan jawabannya terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD NTB saat Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin malam 12 November 2018.

Sementara, terkait dengan langkah konkrit pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, dijelaskan Wagub, bahwa pola penanggulangan kemiskinan yang berbasis desa dengan memanfaatkan basis data terpadu yang mengintegrasikan program/kegiatan lintas perangkat daerah maupun lintas kabupaten/kota yang telah dilaksanakan dalam dua tahun terakhir cukup efektif menurunkan angka kemiskinan di NTB.

“Pengalaman praktis ini akan dituangkan kembali ke dalam RPJMD tahun 2018 – 2023 dengan langkah awal melakukan pemutakhiran basis data terpadu sehingga penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan tepat sasaran. di samping itu, upaya eksekutif untuk menghadirkan lebih banyak industri olahan selama lima tahun mendatang optimis mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB,” terang Umi Rohmi.

Terkait target pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD NTB 2018-2023, diijelaskannya, bahwa angka tersebut masih bersifat sementara yang masih membutuhkan masukan dan pertimbangan hingga ditetapkannya rancangan RPJMD 2018-2023 menjadi Peraturan Daerah. (GA. 211*).


No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.