Wagub NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah.
Mataram, Garda Asakota.-
Pemerintah
Provinsi NTB menargetkan pencapaian beberapa indikator yang dapat dijadikan
sebagai landasan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, IPM, Gini Ratio, tingkat penggangguran terbuka, angka buta huruf, rata-rata lama
sekolah, rasio elektrifikasi, akses air bersih, angka kematian bayi, angka
kematian ibu melahirkan, prevalensi gizi kurang pada anak balita serta rumah
dan lingkungan permukiman layak, diharapkan akan mendekati rata-rata angka nasional pada tahun 2025.
“Dari beberapa indikator
tersebut sampai dengan tahun 2017, terdapat beberapa indikator yang sudah
melampaui rata-rata nasional antara lain pertumbuhan ekonomi (non tambang),
gini ratio, dan tingkat penggangguran terbuka. sedangkan indikator lainnya akan
terus diupayakan untuk dapat diwujudkan sesuai amanat RPJPD Provinsi NTB hingga tahun 2025, melalui RPJMD 2018-2023 dengan semangat dan ikhtiar serta dukungan
dari semua pihak antara lain angka kemiskinan optimis bisa mencapai angka satu
digit, rasio elektrifikasi 100 persen, akses air bersih, rumah layak huni,
serta terus menekan angka kematian bayi, kematian ibu, dan menurunkan
prevalensi gizi kurang,” terang Wagub
NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, saat menyampaikan jawabannya terhadap Pemandangan
Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD NTB saat Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin malam 12
November 2018.
Sementara, terkait dengan langkah
konkrit pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, dijelaskan Wagub, bahwa pola
penanggulangan kemiskinan yang berbasis desa dengan memanfaatkan basis data
terpadu yang mengintegrasikan program/kegiatan lintas perangkat daerah maupun
lintas kabupaten/kota yang telah dilaksanakan dalam dua tahun terakhir cukup
efektif menurunkan angka kemiskinan di NTB.
“Pengalaman praktis ini
akan dituangkan kembali ke dalam RPJMD
tahun 2018 –
2023 dengan langkah awal melakukan pemutakhiran basis data terpadu sehingga
penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan tepat sasaran. di samping itu, upaya
eksekutif untuk menghadirkan lebih banyak industri olahan selama lima tahun
mendatang optimis mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB,” terang Umi Rohmi.
Terkait target
pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang tertuang dalam
rancangan awal RPJMD NTB 2018-2023, diijelaskannya, bahwa angka tersebut
masih bersifat sementara yang masih membutuhkan masukan dan pertimbangan hingga
ditetapkannya rancangan RPJMD 2018-2023 menjadi Peraturan Daerah. (GA.
211*).
