Header Ads

Dana Gempa Dicairkan Melalui Pokmas, Anggota DPRD NTB Ini Khawatir Justru Akan Menuai Masalah Baru di Masyarakat


Anggota DPRD NTB Dari Fraksi PPP, Dr TGH Hasmi Hamzar.

Mataram, Garda Asakota.-

Lahirnya skema pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa yang mengalami kerusakan parah ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) menuai tanggapan dari anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dr TGH Hasmi Hamzar. 

Baca Berita Terkait :


Kepada wartawan, Dewan Pembina Yayasan Maragitta’limat Lombok Timur ini, mengatakan wajar jika Pemerintah khawatir dana yang rencananya akan dialokasikan sebesar Rp50 juta kedalam rekening warga yang rumahnya rusak berat akibat terdampak gempa tersebut, bakal disalahgunakan, sehingga dialihkan pencairannya melalui Pokmas.

“Tapi kekhawatiran yang sama juga akan muncul jika dana tersebut dicairkan melalui Pokmas. Dikhawatirkan juga dana tersebut tidak dicairkan seutuhnya kepada masyarakat. Apalagi ketika antara satu pemilik rekening dengan pemilik rekening yang lain dalam Pokmas itu tidak satu persepsi terhadap penggunaan anggarannya, itu juga akan menjadi masalah baru,” kata pria yang kini duduk di Komisi II DPRD NTB saat diwawancarai wartawan, Kamis 17 Oktober 2018.

Menurutnya, apabila Pemerintah merasa khawatir terhadap efektivitas penggunaan anggaran tersebut mestinya Pemerintah sendiri yang langsung melakukan pemanduan selama proses pelaksanaan pembangunan rumah itu. “Sekarang yang perlu diperjelas dan dipertegas itu adalah model pembentukan Pokmas itu seperti apa?. Jangan sampai model pembentukannya tidak jelas dan nanti justru akan muncul permasalahan baru di masyarakat. Ingat, kita punya pengalaman dengan Kelompok Tani, pecah juga masyarakatnya. Bagus juga ada Pokmas, tapi jangan lupa, dalam hal ini ada selera masing-masing dalam kelompok itu dan itu sulit untuk disatukan,” imbuhnya.

Menurutnya, karena setiap model pencairan ini memiliki dampak plus dan minus, maka langkah yang paling efektif dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Pemerintah langsung bertindak membangun secara seragam rumah-rumah warga terdampak gempa ini. “Saya lebih condong apabila Pemerintah melalui Dinas PUPR nya langsung menghandle saja dengan membangun satu model rumah yang sama dan seragam seperti layaknya pembangunan rumah di BTN atau Kompleks Perumnas,” sarannya. (GA. Imam*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.