Header Ads

Angka Kemiskinan Kabupaten Bima Menurun, Wabup Instruksikan OPD Optimalkan Program

Wakil Bupati Bima, H Dahlan HMN, saat memimpin Rakor TKPKD di Ruang Rapat Bupati Bima, Rabu 10 Oktober 2018.

Kabupaten Bima, Garda Asakota.-

Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bima yang berlangsung Rabu (10/10) di ruang Rapat Bupati Bima dipimpin oleh Wakil  Bupati Bima Dahlan M. Noer  menghasilkan beberapa rumusan bagi OPD terkait upaya untuk lebih mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bima. 

Pada rapat koordinasi yang diikuti OPD terkait tersebut,  Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer dalam pemaparannya mengatakan, mengacu kepada data BPS Kabupaten Bima selama 4 tahun terakhir sejak 2014 hingga 2017, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Bima terus mengalami penurunan dari 16,04 persen tahun 2014 menjadi 15,10% pada tahun 2017. 

Untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bima,  ada 7 target yang memerlukan intervensi program kegiatan masing-masing OPD mencakup pengembangan BUMDes,  Jamban keluarga, Pengembangan perumahan layak huni dan Kelompok Usaha Bersama KUBE). 

"Intervensi program juga perlu dilakukan pada kawasan rumah pangan lestari (KRPL), Pengelolaan sampah dan cakupan air bersih", terangnya.

Oleh karena itu, Dahlan berharap agar target penanggulangan kemiskinan itu dapat segera dipenuhi. 

Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Sosial  Budaya Sufaidin, S.Sos dalam laporannya mengatakan Rakor  ditujukan untuk melakukan pemantapan dan sekaligus evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bima. 

Dikatakan Sufaidin fokus Rakor antara lain terkait dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) penanggulangan kemiskinan antara TKPKD Provinsi NTB dengan TKPKD Kabupaten Bima. 

Menurut Sufaidin, mengacu kepada hasil rapat koordinasi nasional tahun 2017 dengan Kementerian sosial, diharapkan, Rakor dapat lebih  mengoptimalkan fungsi dan peran Tim Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) antara lain terkait basis data terpadu kemiskinan yang saat ini dalam status verifikasi dan validasi data. (*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.