Header Ads

Anggota Komisi II DPRD NTB Kritisi Terlalu Panjangnya Prosedur Penanganan Bencana


Anggota Komisi II DPRD NTB dari Fraksi PPP, TGH Hasmi Hamzar.

Mataram, Garda Asakota.-

Dalam keadaan masyarakat Lombok-Sumbawa ingin bangkit, memulihkan dirinya dari bencana gempa bumi yang melanda tanggal 29 Juli 2018 hingga 19 Agustus 2018, masyarakat diperhadapkan dengan prosedur penanganan bencana yang dinilai terlalu panjang dan berbelit-belit yang diterapkan oleh Pemerintah.  

Hal inilah yang menjadi salah satu catatan kritis dari anggota Komisi II DPRD NTB dari Fraksi PPP, TGH Hasmi Hamzar, saat ditanya wartawan media ini soal penanganan bencana Lombok-Sumbawa oleh Pemerintah. “Terlalu panjang prosedurnya, terlalu banyak teori, dan terlalu banyak rapat. Lalu kapan kerjanya?, mestinya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat sekarang ini harusnya bisa dipenuhi atau diselesaikan oleh pemerintah pada saat sekarang ini seraya kemudian merancang lagi apa yang akan dilakukan kedepannya. Ini akhirnya persoalan yang dihadapi saat sekarang tidak terselesaikan, dan yang akan dihadapi kedepannya juga tidak jelas.  Sehingga pada akhirnya penanganan bencana jatuhnya mengikuti pelaksanaan APBD,” kritik pria yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Maraqitta’limat ini saat diwawancara wartawan, Rabu 03 Oktober 2018, di Kantor DPRD NTB, jalan udayana Kota Mataram.

Menurutnya, saat sekarang ini keinginan masyarakat terdampak bencana untuk bangkit dari keterpurukan dengan didasari oleh kemampuan sendiri itu sangat besar, hanya saja ketika diperhadapkan dengan persoalan biaya atau anggaran untuk membiayai alat berat sebagai alat merubuhkan rumah mereka, masyarakat tidak mampu melakukannya karena ketiadaan biaya.

“Sekarang ongkos merubuhkan rumah yang rusak akibat terdampak gempa itu mencapai angka Rp25 juta. Belum lagi kita bicara tentang kebutuhan anggaran lainnya. Masyarakat tentu belum bisa berdikari secara anggaran karena biaya alat berat itu sangat mahal. Seandainya pemerintah menggratiskan alat beratnya, mungkin bisa saja hal itu dilakukan,” timpalnya.

Politisi PPP ini menegaskan agar Pemerintah dapat bersikap transparan terkait dengan kesiapan anggaran recovery yang dijanjikan sendiri oleh Presiden RI Jokowi kepada masyarakat sebesar Rp50 juta per rumah. “Sekarang sampai kapan mereka berada di tenda ini?. Gak jelas. Kalau memang tidak ada uang, tidak ada bantuan, sebaiknya suruh masyarakat mencari sendiri biar jelas. Saya melihat pada akhirnya penanganan bencana gempa Lombok-Sumbawa ini berlangsung secara normal atau secara biasa saja,” pungkasnya. (GA. 211*).


No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.