Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, saat menyampaikan testimoni pada saat acara Rakor Evaluasi Pengawasan Pilkada di Hotel Grand Legi Kota Mataram, Sabtu 29 September 2018.
Mataram, Garda Asakota.-
Sebagai suatu upaya dalam memperbaiki
aspek pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden
Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB yang diketuai oleh
Muhammad Khuwailid, S Ag., MH., menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi
Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di Hotel Grand
Legi Kota Mataram, Sabtu 29 September 2018.
Pelaksanaan Rakor tersebut dihadiri
dan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan SH., yang hadir bersama
Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro. Turut hadir Gubernur NTB, Dr
Zulkieflimansyah, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, dan dari Akademisi, Dr
Kadri, serta sejumlah jajaran pengurus partai politik, tim kampanye pasangan
calon gubernur dan wakil gubernur yang mengikuti Pilkada 2018, serta sejumlah
relawan dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan
yang ikut mengawasi langsung dalam pelaksanaan partisipatif pelaksanaan
pemilihan umum.
“Mudah-mudahan hasil dari pelaksanaan
Rakor ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan strategi pengawasan Bawaslu
dalam pelaksanaan pemilihan umum kedepannya baik Pileg maupun Pilpres,” ujar Khuwailid.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr
Zulkieflimansyah, mengatakan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2018 yang
dilakukan oleh Bawaslu masuk dalam kategori sangat baik. “Pelaksanaan
pengawasannya masuk kategori baik, NTB itu sangat baik,” ujar pria yang akrab
disapa Doktor Zul ini.
Hanya saja pihaknya sedikit
memberikan saran agar dalam melakukan pengawasan, Bawaslu bisa mengedepankan
aspek kedisiplinan dan juga tidak terlalu eksesif dalam pelaksanaan pengawasan.
“Namanya anak muda, kadang-kadang terlampau eksesif, yang dihadapi juga orang
tua. Yang menjadi Calon itu adalah tokoh-tokoh politik senior sehingga dalam
menghadapinya perlu bijaksana juga. Apa sih salahnya ketimbang teriak-teriak,
menggunakan kata yang baik, tidak intimidatif,” saran Doktor Zul.
Ketua Bawaslu RI, Abhan SH., memberikan
apresiasinya terhadap Bawaslu NTB yang telah melaksanakan kegiatan Rakor
Evaluasi Pengawasan. “Evaluasi itu penting sebagai upaya perbaikan proses
pengawasan kedepan. Apalagi tahapan Pilkada Serentak itu beririsan dengan
tahapan pelaksanaan Pemilu Nasional dimana untuk pertama kali digelar secara
serentak adalah Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan belum pernah
dilaksanakan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tentu ini membutuhkan kerja yang
keras dari jajaran penyelenggara Pemilu,” ungkap Abhan.
Dikatakannya, tantangan Pemilu
Nasional kedepannya ini akan sangat berbeda dengan tantangan seperti pada saat
pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Kalau dalam pelaksanaan Pilkada 2018,
lanjutnya, yang diawasi itu hanya empat (4) pasang kontestan Pilkada. Sementara
Pemilu Nasional kedepannya ini, kata Abhan, yang harus diawasi itu cukup
banyak.
“Partainya ada 16. Akan tetapi
Calegnya sangat banyak disemua tingkatan baik itu di tingkat Kabupaten dan
Kota, Provinsi maupun Pusat. Jadi banyak yang harus diawasi oleh jajaran
pengawas Pemilu. Apalagi Pemilu 2019 ini, tingkat kontestasinya akan berlangsung
ketat. Dimana dalam UU Nomor 7 tahun 2017, mengatur tentang Parlementary
Treshold (PT), yang semula 3 ½ , sekarang menjadi 4. Tentunya 16 partai politik
ini berkompetisi agar lolos PT, kalau mau duduk di Parlemen. Dan berdasarkan
hitungan para pengamat kemungkinan yang berpeluang besar itu ada sekitar 7 atau
8 parpol yang mampu memenuhi itu. Jadi 16 Parpol ini akan bersaing ketat untuk
bisa masuk kedalam 8 besar,” kata Abhan.
Sementara itu Akademisi, Dr Kadri, mengatakan
pentingnya dibuatkan suatu pemetaan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang
kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Sehingga menurutnya dengan pemetaan
yang dibuat tersebut akan lebih memudahkan dalam melakukan treatmennya.
“Dan yang paling penting lagi adalah
membuat suatu pilot project wilayah demokratis yang dibina secara khusus dengan
suatu harapan tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang demokratis, masyarakat
yang tidak tergiur dengan money politic, sehingga hasilnya itu nanti akan
didesiminasikan atau disebarkan ke daerah-daerah yang lainnya lagi,” cetus Dr
Kadri.
Dalam catatan Dr Kadri, ada sejumlah
point penting yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan Pemilu kedepannya seperti
daftar pemilih harus valid. “Selama ini masih ada persoalan yang berkaitan
dengan daftar pemilih ini dan itu perlu dievaluasi lagi dengan melakukan
pengetatan verifikasi data pemilih,” ujarnya.
Aspek lainnya yang perlu dievaluasi
menurutnya adalah pendisiplinan terhadap ASN dalam pelaksanaan Pemilu. Yang
ketiga, lanjutnya, adalah yang berkaitan dengan kampanye di Media Sosial. “Media
Sosial itu adalah wadah kampanye yang sangat murah, tapi karena murahnya, semua
orang bisa melakukan apa saja disitu. Yang kita maksudkan disini adalah
bagaimana akun-akun resmi yang masuk di KPU harus bisa dimaksimalkan untuk memberikan
kampanye-kampanye yang baik, pendidikan politik yang baik, guna melawan hal-hal
yang negatif yang dilakukan di Medsos,” timpalnya.
Dan yang keempat, lanjutnya, adalah
bagaimana menekan tingkat subjektivitas dari pengawas pemilu dalam melakukan
pengawasan baik itu yang diakibatkan oleh aspek konectivitas etnik, agama
maupun konektivitas lainnya. “Nah yang bagus itu, hal ini harus ditekan
sehingga pengawas pemilu itu dapat lebih mengedepankan nilai-nilai objektivitas
dalam melakukan pengawasan,” pungkasnya. (GA. Imam*).