Header Ads

Susun Strategi Pengawasan Pileg dan Pilpres 2019, Bawaslu NTB Gelar Rakor Evaluasi


Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, saat menyampaikan testimoni pada saat acara Rakor Evaluasi Pengawasan Pilkada di Hotel Grand Legi Kota Mataram, Sabtu 29 September 2018.


Mataram, Garda Asakota.-

Sebagai suatu upaya dalam memperbaiki aspek pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB yang diketuai oleh Muhammad Khuwailid, S Ag., MH., menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di Hotel Grand Legi Kota Mataram, Sabtu 29 September 2018.

Pelaksanaan Rakor tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan SH., yang hadir bersama Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro. Turut hadir Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, dan dari Akademisi, Dr Kadri, serta sejumlah jajaran pengurus partai politik, tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mengikuti Pilkada 2018, serta sejumlah relawan dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan yang ikut mengawasi langsung dalam pelaksanaan partisipatif pelaksanaan pemilihan umum.

“Mudah-mudahan hasil dari pelaksanaan Rakor ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan strategi pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan umum kedepannya baik Pileg maupun Pilpres,” ujar Khuwailid.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, mengatakan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2018 yang dilakukan oleh Bawaslu masuk dalam kategori sangat baik. “Pelaksanaan pengawasannya masuk kategori baik, NTB itu sangat baik,” ujar pria yang akrab disapa Doktor Zul ini.

Hanya saja pihaknya sedikit memberikan saran agar dalam melakukan pengawasan, Bawaslu bisa mengedepankan aspek kedisiplinan dan juga tidak terlalu eksesif dalam pelaksanaan pengawasan. “Namanya anak muda, kadang-kadang terlampau eksesif, yang dihadapi juga orang tua. Yang menjadi Calon itu adalah tokoh-tokoh politik senior sehingga dalam menghadapinya perlu bijaksana juga. Apa sih salahnya ketimbang teriak-teriak, menggunakan kata yang baik, tidak intimidatif,” saran Doktor Zul.

Ketua Bawaslu RI, Abhan SH., memberikan apresiasinya terhadap Bawaslu NTB yang telah melaksanakan kegiatan Rakor Evaluasi Pengawasan. “Evaluasi itu penting sebagai upaya perbaikan proses pengawasan kedepan. Apalagi tahapan Pilkada Serentak itu beririsan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu Nasional dimana untuk pertama kali digelar secara serentak adalah Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan belum pernah dilaksanakan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tentu ini membutuhkan kerja yang keras dari jajaran penyelenggara Pemilu,” ungkap Abhan.

Dikatakannya, tantangan Pemilu Nasional kedepannya ini akan sangat berbeda dengan tantangan seperti pada saat pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Kalau dalam pelaksanaan Pilkada 2018, lanjutnya, yang diawasi itu hanya empat (4) pasang kontestan Pilkada. Sementara Pemilu Nasional kedepannya ini, kata Abhan, yang harus diawasi itu cukup banyak.

“Partainya ada 16. Akan tetapi Calegnya sangat banyak disemua tingkatan baik itu di tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi maupun Pusat. Jadi banyak yang harus diawasi oleh jajaran pengawas Pemilu. Apalagi Pemilu 2019 ini, tingkat kontestasinya akan berlangsung ketat. Dimana dalam UU Nomor 7 tahun 2017, mengatur tentang Parlementary Treshold (PT), yang semula 3 ½ , sekarang menjadi 4. Tentunya 16 partai politik ini berkompetisi agar lolos PT, kalau mau duduk di Parlemen. Dan berdasarkan hitungan para pengamat kemungkinan yang berpeluang besar itu ada sekitar 7 atau 8 parpol yang mampu memenuhi itu. Jadi 16 Parpol ini akan bersaing ketat untuk bisa masuk kedalam 8 besar,” kata Abhan.

Sementara itu Akademisi, Dr Kadri, mengatakan pentingnya dibuatkan suatu pemetaan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Sehingga menurutnya dengan pemetaan yang dibuat tersebut akan lebih memudahkan dalam melakukan treatmennya.

“Dan yang paling penting lagi adalah membuat suatu pilot project wilayah demokratis yang dibina secara khusus dengan suatu harapan tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang demokratis, masyarakat yang tidak tergiur dengan money politic, sehingga hasilnya itu nanti akan didesiminasikan atau disebarkan ke daerah-daerah yang lainnya lagi,” cetus Dr Kadri.

Dalam catatan Dr Kadri, ada sejumlah point penting yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan Pemilu kedepannya seperti daftar pemilih harus valid. “Selama ini masih ada persoalan yang berkaitan dengan daftar pemilih ini dan itu perlu dievaluasi lagi dengan melakukan pengetatan verifikasi data pemilih,” ujarnya.

Aspek lainnya yang perlu dievaluasi menurutnya adalah pendisiplinan terhadap ASN dalam pelaksanaan Pemilu. Yang ketiga, lanjutnya, adalah yang berkaitan dengan kampanye di Media Sosial. “Media Sosial itu adalah wadah kampanye yang sangat murah, tapi karena murahnya, semua orang bisa melakukan apa saja disitu. Yang kita maksudkan disini adalah bagaimana akun-akun resmi yang masuk di KPU harus bisa dimaksimalkan untuk memberikan kampanye-kampanye yang baik, pendidikan politik yang baik, guna melawan hal-hal yang negatif yang dilakukan di Medsos,” timpalnya.

Dan yang keempat, lanjutnya, adalah bagaimana menekan tingkat subjektivitas dari pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan baik itu yang diakibatkan oleh aspek konectivitas etnik, agama maupun konektivitas lainnya. “Nah yang bagus itu, hal ini harus ditekan sehingga pengawas pemilu itu dapat lebih mengedepankan nilai-nilai objektivitas dalam melakukan pengawasan,” pungkasnya. (GA. Imam*).








No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.