Kepala BPKAD Pemprov NTB, Drs H Supran MM
Mataram, Garda Asakota.-
Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi akan terjadinya bencana. Sejak diguncang gempa bumi dangkal yang dimulai pada tanggal 29 Juli 2018 lalu dengan kekuatan 6.4 SR dan disusul lagi dengan gempa bumi besar lainnya dengan kekuatan 7.0 SR, Provinsi NTB khususnya Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah serta di Kabupaten Sumbawa, kemampuan keuangan Provinsi NTB khususnya yang berkaitan dengan pos dana tidak terduga langsung terkuras sebesar Rp4,3 Milyar untuk membiayai kebutuhan bantuan logistik masyarakat terdampak gempa bumi yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang.
Kepala BPKAD Provinsi NTB, Drs H Supran MM, mengatakan Pemprov NTB telah mengucurkan dana sebesar Rp4,3 M sebagai dana bantuan bagi warga masyarakat yang terdampak musibah gempa bumi. "Dana tersebut diambil dari pos dana tidak terduga dan sudah kita keluarkan sebanyak dua kali saat terjadi bencana dan dipergunakan oleh BPBD NTB," kata H Supran kepada sejumlah wartawan usai perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2018 di kantor Gubernur NTB.
Menurutnya, alokasi dana sebesar Rp4,3 Milyar tersebut diserahkan penggunaannya kepada BPBD NTB untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat terdampak bencana gempa bumi seperti makanan, selimut dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. "Tapi dana sebesar Rp4,3 M itu tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana. Maka sangat dibutuhkan tambahan bantuan dari pihak luar yang ditampung oleh BPBD," timpal Supran.
Saat sekarang ini, menurutnya, sisa dana tidak terduga yang dimiliki Pemprov NTB dalam APBD Murni hanya berkisar Rp500 juta saja dari total sekitar Rp5 M dalam APBD Murni kita, sebelum terjadi gempa dana sebesar Rp5 M itu sudah kita gunakan sebesar Rp4,5 M dan sisa Rp500 juta itu tidak menutup kemungkinan akan digeser jika terjadi sesuatu yang sangat urgen.
"Dan pada saat terjadinya gempa kita tambahkan lagi sebesar Rp4,3 M yang bersumber dari dana hasil revisi sebesar Rp2 M dan bantuan dana dari Pemprov Jabar sebesar Rp2 M, sehingga total penggunaannya sudah mencapai Rp8 M. Sementara sisa Rp500 juta bisa saja kita lakukan penggeseran kalau terjadi sesuatu yang mendesak seperti ini berdasarkan perintah UU, PP dan Permendagri," imbuhnya.
Pihaknya juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang terdampak bencana gempa ini dapat juga mengeluarkan dana belanja tidak terduga seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. "Ketika terjadi bencana seperti ini, maka diharapkan bagi Kabupaten dan Kota juga yang terdampak dapat juga segera bersikap melalui SK Bupati tentang Tanggap Darurat sebagai dasar penggunaan dana belanja tidak terduga," sarannya.
Sementara kedepannya, pihaknya berharap dalam pengusunan APBD Perubahan, aspek perbaikan sarana pemerintahan yang juga banyak mengalami kerusakan dapat juga menjadi prioritas. Apalagi akibat gempa tersebut, lanjutnya, semua ASN lingkup OPD Pemprov NTB tidak berani masuk kedalam ruangan kantornya dan berkantor di tenda karena khawatir dengan kondisi kantornya yang mengalami kerusakan.
"Perbaikan itu juga menjadi wajib bagi kita untuk kita perhatikan agar aktivitas pelayanan tidak terganggu apalagi kemampuan APBD kita yang sangat kecil maka kita hanya bisa memprioritaskan perbaikan sarana kantor. Berdasarkan hitungan sementara butuh sekitar Rp30 M untuk perbaikan sarana kantor ini," pungkasnya. (GA. 211*).
