Header Ads

Dampak Gempa, Penilaian Pelayanan Publik Ditunda Hingga 2019 Mendatang

Ihya Gazali, S. Sos

Kota Bima, Garda Asakota.-

Penilaian pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima sedianya akan dihelat di tahun 2018 ini. Namun karena sesuatu dan lain hal, penilaian itu terpaksa diundur atau ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan mengingat Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sedang mengalami musibah Gempa Bumi. "Padahal untuk penilaian pelayanan publik ini, kita sebenarnya sudah siap, namun karena segala fasilitas di Lombok rusak berat akibat gempa, sehingga tak ada lagi yang bisa dilakukan penilaian. Sementara di pulau Sumbawa hanya Kota Bima yang masuk kategori penilaian pelayanan pablik,” ujar Kabag Opa Setda Kota Bima, Ihya Gazali, S.Sos, kepada Garda Asakota di ruangan kerjanya, Jumat (17/8).

Di pulau Lombok, kata dia, daerah yang masuk dalam penilaian pelayanan pablik yakni Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Mataram dan Lombok Barat.  "Jadi, tidak semua Daerah dilakukan penilaian karena penilaian itu berdasarkan keputusan dari ombudsmen, artinya dengan keputusan itu hanya beberapa daerah saja yang masuk dalam penilaian pelayanan pablik seperti yang disebutkan tadi," katanya. Gazali sendiri tidak bisa memastikan kapan kepastian waktu pelaksanaannya kedepan. Namun kemungkinan besar penilaian pelayanan pablik ini akan dilakukan di tahun 2019 mendatang.

Ketika disinggung  seperti apa kondisi pelayanan publik di Kota Bima, sehingga masuk dalam daftar penilaian pelayanan publik? Gazali menyebutkan bahwa item yang dinikai seperti transparansi, SDM, SOP, fasilitas, sarana dan prasarana dokumen lainnya. "Dalam  penilaian intinya bagaimana pelayanan terhadap masyarakat secara optimal dan maksimal. Bahkan SOP merupakan item pertama dalam melakukan penilaian dalam pelayanan pablik itu," terang Gazali. Bukan hanya SOP serta aspek pelayanan lainnya untuk dilakukan penilaian, slogan serta motto yang dimiliki Daerah Kota pun akan dilakukan penilaian. "Moga saja penilaian itu akan dilakukan pada tahun 2019 mendatang karena Pemkot Bima sendiri pada prinsipnya sudah siap," tegas mantan Kabag Humas Protokol Setda Kota Bima. (GA. 355*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.