 |
| Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Dinilai jarang berada di daerah dan lebih sering berada di luar daerah, Bupati dan Wakil Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP)-Drs. Dahlan M. Noer (DMN), menuai sorotan dari warganya. Warga menilai intensnya kegiatan ke luar daerah tersebut dipicu tingginya alokasi anggaran ke luar daerah yang dialokasikan Pemerintah daerah Kabupaten Bima. "Bupati-Wakil Bupati sering jalan-jalan keluar daerah Anggaran Perjalanannya saja tahun 2018 ini Sebesar Rp4.010.400.000 (Empat Miliar Sepuluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah,)" ungkap Andre Figthtres salah satu pegiat medsos dalam akun Fb-nya.
Menurutnya, angka Rp4,010 Milyar itu meliputi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah total anggaran Rp2.517.600.000, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya total anggaranya Rp1.013.200.000 dan kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah total anggaran sebesar Rp479.600.000
Sedangkah total anggaran perjalanan pemerintah daerah Kabupaten Bima (Bupati/Wakil Bupati) tahun 2017 sebesar Rp5.289.000.000 (Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah), meliputi, rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah total anggaran Rp3.489.000.000, kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah total anggaran Rp300.000.000, dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainya total anggaran Rp1.500.000.000.
Dinilainya, penetapan anggaran untuk perjalanan pemerintah daerah kabupaten Bima (Bupati/Wakil Bupati) tiap tahun kalau dikaji terjadi pemborosan anggaran APBD Kabupaten Bima, dan menjadi sesuatu yang wajar jika Pemerintah Daerah seenaknya jalan-jalan ke luar daerah untuk menghabiskan pos anggaranya yang begitu besar. Dengan begitu banyaknya masyarakat yang mengeluh karena Pemerintah daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Bima sering keluar daerah sehingga kurang fokus mengurus daerahnya sendiri. "DPRD Kabupaten Bima seharusnya menyikapi dengan serius sebagai tanda DPRD Kabupaten adalah Representatif dari masyarakat Kabupaten, karena fungsi DPRD dalam Proses Pembahasan dan penetapan Anggaran sangat besar," katanya.
Menanggapi sorotan ini, Kabag Humaspro melalui Kasubag Pemberitaan, Zainuddin, SS, membantah jika dikatakan dana perjalanan dinas Bupati dan Wabup Bima naik dari tahun ke tahun. "Tidak benar bila dibahasakan bahwa angka biaya Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati maupun SPPD lingkup Setda naik dari tahun ke tahun anggaran," tegasnya kepada wartawan, Senin (23/7). Prinsipnya, kata dia, biaya perjalanan Dinas dikelola dan dimanfaatkan secara proporsional sesuai dengan tuntutan tugas.
Zain menegaskan bahwa alokasi dana perjalan dinas Bupati dan Wabup sudah wajar dan proporsional. Iapun merinci bahwa pada tahun anggaran 2017 anggaran perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp1,5 Milyar, terealisasi sebesar Rp690.615.300 (46,04%) tersisa sebesar Rp809.384.700,- (53,94%) dan tahun anggaran 2018 SPPD Bupati/Wakil Bupati justru turun menjadi Rp1.000.320.000,-. Untuk Sekretariat Daerah (mencakup seluruh Bagian yang ada di lingkup Setda) pada Tahun Anggaran 2017 Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp3,5 Milyar terealisasi sebesar 81,87% (Rp2.865.332.275). Realisasi sebagaimana dimaksud juga mengakomodir permintaan Perjalanan Dinas dari OPD.
Untuk Tahun Anggaran 2018, Angka Biaya Perjalanan Dinas Setda turun menjadi Rp2.517.600.000,- Milyar dimana alokasi tersebut secara rill untuk Biaya Perjalanan Dinas keseluruhan Bagian lingkup Setda sebesar Rp2,5 Milyar serta Rp17.600.000,- diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan sebagainya. Angka Rp2,5 Milyar sebagaimana dimaksud, juga mengakomodir permintaan dari OPD. "Jadi tidak secara mutlak digunakan oleh Setda saja," pungkasnya. (GA. 212*)
