Suasana disaat ratusan orang tua siswa mengadukan nasib anak mereka di kantor Dinas Dikbud NTB, Kamis 12 Juli 2018.
Mataram, Garda Asakota.-
Ratusan orang tua siswa yang ada di Kota Mataram mengadukan nasib anak mereka ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB lantaran banyak dari anak-anak mereka tidak lulus dalam penerimaan siswa baru SMA/SMK yang baru saja selesai digelar. Banyaknya pesaing dalam zonasi tertentu mengakibatkan banyak anak-anak yang gugur dalam seleksi dan terancam tidak bisa bersekolah. Sementara untuk mendaftar ke sekolah diluar zonasi mereka yang tingkat pesaingnya dianggap kurang dihadang oleh aturan sistim zonasi.
"Belum lagi banyaknya peminat di zonasi tempat mereka tinggal membuat anak-anak kami harus terpental dan tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA/SMK Negeri. Kami datang ke Dinas Dikbud NTB ini meminta kebijaksanaan dari Pemerintah untuk kelanjutan sekolah anak-anak kami," ujar salah seorang orang tua siswa mewakili perasaan ratusan orang tua siswa lainnya di Kantor Dinas Dikbud Provinsi NTB, Kamis 12 Juli 2018.
Sekretaris Dikbud NTB, H Syukran
Menanggapi adanya protes dari ratusan orang tua siswa tersebut, Sekretaris Dinas Dikbud Provinsi NTB, H Syukran, mengatakan bentuk aksi protes orang tua siswa tersebut merupakan suatu bentuk keinginan dan atau harapan dari para orang tua siswa agar anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan sekolah di sekolah lanjutan atas seperti SMA/SMK Negeri.
"Suatu hal yang wajar jika para orang tua siswa ini merasa was-was anaknya tidak bisa bersekolah. Oleh sebab itu, kita akan mengupayakan suatu solusi agar para orang tua siswa ini tidak lagi merasa was-was anaknya tidak bisa lagi bersekolah. Setelah melakukan pendataan ini, solusi yang kami lakukan adalah bisa saja kita tempatkan mereka ke sebuah sekolah tertentu atau kesekolah tempat mereka mendaftar sebelumnya," ujar H Syukran disela-sela dirinya sibuk menyambuat aksi protes orang tua siswa.
Daya tampung penerimaan Siswa Baru SMA/SMK menurut Syukran berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan hanya bisa ditolerir sampai dengan dua belas (12) kelas sementara para peminat melebihi dari kuota kelas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Disisi lain, menurut Syukran, minat atau animo para orang tua siswa untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SMA/SMK Negeri juga masih sangat besar.
"Padahal banyak juga sekolah-sekolah swasta yang memiliki kualitas yang cukup baik akan tetapi masyarakat masih melihat sekolah-sekolah Negeri sebagai sekolah favorit," timpalnya.
Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, berharap agar apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat diperhatikan oleh Pemerintah. "Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Terutama dalam upaya memperbaiki sistim zonasi ini kedepannya. Jadi antara nilai skill atau prestasi anak dengan nilai perengkingan anak-anak yang mengikuti test ujian masuk itu dapat dipadukan sehingga ada proporsi penerimaan yang ideal bagi anak-anak yang ingin bersekolah di zonasi nya masing-masing," pungkasnya. (GA. 211/215*).
